Komentari Dugaan Korupsi Nur Mahmudi, Fahri Hamzah Beri Bantahan hingga Beberkan Sosoknya

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah turut berkomentar terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) yang juga mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail.

Hal itu dikemukakan Fahri Hamzah melalui Twitter miliknya, @FahriHamzah, Kamis (30/8/2018).

Fahri membeberkan sosok dari Nur Mahmudi yang menjadi tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan tersebut.

Selain itu, Fahri menyanggah jika dugaan bahwa Nur Mahmudi telah menganggarkan dan menggunakan anggaran pembebasan lahan.

Berikut ini tweet dari Fahri Hamzah yang dikutip dari TribunWow.com.

• Bantah Jadi Cawapres Demi Dukung Logistik Prabowo, Sandiaga: Pembicaraan Itu Tak Pernah Ada

"Ingin mengomentari tentang #SosokNurmahmudi mantan #PresidenPKS yang sekarang bersama sekda-nya menjadi tersangka pembebasan lahan yang diduga merugikan negara lebih 10 Milyar Rupiah. Polisi menduga ini dilakukan terhadap APBD 2015.

Polisi Menduga bahwa #SosokNurmahmudi bersama sekdanya telah menganggarkan dan menggunakan anggaran pembebasan lahan, padahal terbukti bahwa pembebasan kahan justru dilakukan oleh pengusaha apartemen di sekitar lahan jalan yang dibebaskan. #ArahBaruPKS.

Saya termasuk yang tidak terlalu percaya bahwa #SosokNurmahmudi akan melakukan itu secara sadar, apalagi itu terjadi di akhir periode ke-2 sebagai walikota. Seperti kita ketahui ia menjadi walikota sampai Februari 2017 dan diganti oleh #KaderPKS juga.

Tetapi, menarik membaca #KasusLahanNMI sebagai pembelajaran dan ilmu. Sebab #SosokNurmahmudi atau nama lengkap Dr. H. Nurmahmudi Ismail adalah #PresidenPKS yang pertama. Tentu ia memiliki kwalifikasi tertentu sehingga menjadi kader senior yg dipercaya.

Kasus ini menarik sebagai kajian untuk membaca dan memahami Bagaiman situasi seperti ini bisa terjadi kepada #KaderPKS apalagi mantan #PresidenPKS. Kenapa tak ada sistem proteksi dan mengapa mereka mudah sekali dilibatkan? Ini penting untuk menentukan #ArahBaruPKS .

#SosokNurmahmudi Awalnya adalah seorang ilmuwan dalam bidang pangan di BPPT dan dosen. Setelah Partai Keadilan didirikan pada tahun 1998, iapun menjadi presiden pertama partai tersebut. Saya mengerti kenapa ia dipilih.

#SosokNurmahmudi dipilih lebih karena ia kader senior lulusan Amerika Serikat. Setelah menamatkan sekolahnya di IPB, Bogor, ia melanjutakan S2 dan S3 di bidang pangan di University of Texas AM. Dengan kelulusan yg sangat memuaskan.

Dengan mengambil sosok Insinyur lulusan Amerika Serikat maka diharapkan #SosokNurmahmudi akan memperkenalkan PKS waktu itu (Agustus 1998) masih PK dengan cara yang lebih elegan. Tapi pemilu 1999 PK Gak lolos treshold lalu berganti nama menjadi PKS.

Meski tak lolos treshold, saat Gus Dur menjadi presiden, #SosokNurmahmudi ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, ia melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan agar tidak ada jabatan rangkap.

Sebenarnya #SosokNurmahmudi pernah sangat disayang oleh presiden Abdurahman Wahid. Latar NU dan keluarga pesantren yang membuatnya dekat. Tetapi, waktu itu memang sulit mengelola komunikasi partai dengan presiden. Koalisi pecah.

Saat ibu Mega mengganti GusDur, PKS memutuskan di luar pemerintahan. Itulah yang mengantarkan kita lebih leluasa melakukan manuver sehingga partai bisa memperolah 45 kursi DPR. Adapun #SosokNurmahmudi meneruskan Karir menjadi Walikota Depok sejak 2006-2016," tulis Fahri Hamzah.

• Detik-detik Neno Warisman Pergi dari Panggung saat Asrul Sani, Fadli Zon, dan Ali Ngabalin Berdebat

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Fahri Hamzah juga mengaku prihatin rekan separtainya, Nur Mahmudi Ismail, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

"Saya prihatin sebagai sahabat ya, saya ketemu dia setelah pensiun juga melihat hidupnya enggak banyak yang berubah sebetulnya, tetap sederhana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Kendati demikian, Fahri lebih menyayangkan karena PKS tak memberikan bantuan hukum kepada Nur Mahmudi.

"Saya menyayangkan karena di DPP PKS enggak ada pembelaan sama sekali. Padahal, kami harus menunjukkan bahwa Nur Mahmudi enggak salah, harus dibela. Cara membelanya memberikan bantuan hukum, memberikan advokasi," kata Fahri, yang sudah dipecat dari PKS.

Fahri mencatat, sepanjang kepemimpinan Sohibul Iman, sudah 6-7 orang tokoh senior PKS tersangkut kasus hukum tidak pernah diberikan pembelaan.

Ia menyesalkan hal tersebut.

• Prabowo Pelukan dengan Jokowi, Ruhut Sitompul Menginginkannya Jadi Watimpres

"Bukan apa-apa, untuk menunjukkan saja bahwa kader-kader partai ini baik-baik sehingga mereka harus dibela," kata Wakil Ketua DPR ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid enggan berkomentar soal Nur Mahmudi yang menjadi tersangka.

Ia mengaku tak mau mencampuri wilayah hukum.

"Ah, itu urusan hukum," kata dia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan eks Sekretaris Daerah Depok ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Nangka.

"Iya, mantan Wali Kota Depok (Nur Mahmudi) dan mantan Sekda Ir HP sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Argo ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (28/8/2018).

Argo mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Agustus 2018.(TribunWow.com/Tiffany Marantika)