Soal Pertemuan Jokowi dengan 6 Ketum Parpol, Politikus Golkar: Siapa Mendapat Apa jika Menang?

TRIBUNWOW.COM - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Indra Jaya Piliang menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam elit partai politik.

Komentar itu disampaikan Indra melalui Twitter-nya, @IndraJPiliang, Selasa (24/7/2018).

Partai Golkar melalui Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto pun turut hadir dalam pertemuan yang diadakan di Istana Bogor itu.

Namun, Indra mempertanyakan tujuan dari enam partai yang duduk bersama dengan Jokowi.

Menurutnya, hal itu akan membuat partai dalam koalisi tersebut mempertanyakan apa yang mereka dapatkan jika Jokowi menang nanti.

• TGB Mundur dari Partai, Wasekjen Demokrat: Beliau Pantas Berkarir di Tingkat Nasional

Berikut ini kicauan Indra J Piliang yang dikutip TribunWow.com.

"Semalam ada fragmen 7 pemimpin bertemu jelang peringatan proklamasi ke-73 pd 17 Agustus 2018 nanti. Enam pria, satu perempuan. Lahir dari rahim demokrasi moderen. Bukan, mereka tidak seperti kakak-beradik Pinang Tujuh yang lahir dari rahim ibuku: 6 laki2, 1 perempuan.

Untuk apa pula ada 6 partai bergabung? Bukankah masih ada gugatan di MK? 6 partai apa tidak terlalu banyak? Bagaimana sharing powernya nanti? Siapa mendapat apa jika menang? Kalau kalah apa jadi #PrematurgiOposisi seperti periode ini di parlemen nasional?

Prematurgi Oposisi adalah diksi saya. Lebih baik pakai diksi ini, tinimbang campur baur urusan-urusan transendental & praktek politik seperti diuar @Fahrihamzah dengan diksi #Dosa2Jokowi. Belum selesai orang mencerna, penjara Suka Miskin buka rahasia tentang #TahananKeadilan vs #TahananSejahtera.

Apa itu #PO? Yakni sisi prematur dari politik yang dimainkan legislator2 Senayan, lalu tak berhujah kepada publik -- apalagi ummat -- hanya karena memahami parlemen sebagai makna sinkronis dari kata 'parle' (bicara) dalam bahas Perancis.

• Dikunjungi Najwa Shihab, Begini Kondisi Sel Setya Novanto hingga Nazaruddin di Lapas Sukamiskin

Padahal, fungsi konstitusional dari parlemen terkait trilogiparlemen yang ada dalam semester pertama Dasar2 Ilmu Politik yang diampu Prof Dr Miriam Budiardjo, kakak ipar dari Sutan Sjahrir sbg Perdana Menteri.

Apa fungsi, hak & tugas parlemen? 1. Legislasi. 2. Budget alias Anggaran. 3. Pengawasan atas seluruh lembaga/badan penyenggara negara dlm 3 cabang: legislatif, eksekutif & yudikatif.

Dalam legislasi, kuasa DPR bahkan hampir MUTLAK. RUU yang disahkan menjadi UU mulai banyk dari penggunaan hak inisiatif DPR. Mau presiden nolak, rakyat demo: RUU otomatis bisa jadi UU dalam jangka waktu 30 hari. Presiden WAJIB terima & Mensesneg wajib taruh dalam lembaran negara. #PO

Dalam soal budget, bahkan DPR memiliki akses & berwenang sampai tingkat Satuan Tiga dalam penetapan RAPBN menjadi APBN. Artinya, publik otomatis ikut bersuara, jika benar legislatif adalah wujud Vox Populi vox Dei. Dokumen RAPBN wajib jadi dokumen publik. #PO

Dalam soal pengawasan; DPR berwenang untuk mengawasi semua lembaga/badan penyelenggara negara yang dialiri satu gobang saja dari dana publik, dalam hal ini APBN. Apakah seluruh dana2 itu digunakan bagi seluas-luasnya kepentingan umum & keadilan sosial?

Dengan TIGA fungsi, hak & kewenangan itu; entah baca buku apa yang dibaca: koq begitu sering muncul diksi nirnalar & nol otak dengan menyebut diri & kelompok partai sebagai oposisi? Penguasa kok oposisi? Lepas tanggungjawab atau kebanyakan ngecuit dari soal minyak s/d goreng tahu?

Saya makin tak mengerti ketika legislator2 bergaji itu terlalu dini, bicara capres2an dengan menyandang status sebagai legislator; padahal peluit pemilu/pilpres belum berbunyi. Rakyat dikicau untuk salahkan satu orang; sembari pesan untuk #2019GantiPresiden.

• Sekjen PKB Abdul Kadir Karding: Kekuatan 6 Parpol Pendukung Jokowi adalah Modal Utama

Para ahli sudah menyepakati betapa pascaamandemen UUD '45, terjadi apa yang disebut LEGISLATIVE HEAVY dalam segitiga LEG-EXE-YUD (Legislatf-Eksekutif-Yudikarif). Kekuasaan lembaga kepresidenan dibatasi, kekuasaan Yudikatif di-BadanKehormatan-kan dulu u/ weceee weciao, dokumen DPD RI diinjak & dijual kiloan.

Dalam hubungan EXE - LEG, bahkan kekuatan executive tinggal 25%, smtr 75% sisanya masuk ke dalam palu godam legislative. Pun sejumlah hak subpoena & hak imunitas dalam sidang2 terbuka DPR yang rusak CCTV & live streamingnya.

Dan setiap hari, publik tidak diajak bicara soal2 publik; melainkan agenda2 & isu2 selingkaran Senayan yang bahkan diucapkan pimpinan LEG berbusa-busa tanpa lebih dulu dirapatkan & dinotulenkan.

Jauh lebih susah mencari dokumen #workpaper atau #positioningpaper dlm rapat2 parlemen abad jari2 jempol skrg; drpd naskah2 pidato & video posisi politik DN_Aidit di masa lampau. Entah di planet mana legislator2 itu unjuk visi & program sbg oposisi.

Hampir seluruh akal tak bisa dipakai, rujukan akademik tenggelam seakan takut pada Bu Susi; dalam apa yang disebut sebagai oposisi. Tak ada dua sayap kiri-kanan dalam letak kursi: pemerintah & oposisi. Tak ada Shadow Cabinet untuk tunjukkan perbedaan program-ideologi.

Masih hebat pergulatan seorang mantan menteri yang jelas2 mempreteli investor2 Jepang, menolak proyek kereta cepat Bandung - Jakarta, menolak proyek Jembatan Selat Sunda, dsbgnya dalam bentuk memoar akhir jabatan. Ia diganti. Ksatria!

Saya akhiri cuitan #PO ini, takut terpancing u/ sebut nama; lalu ngecek absennya, cek kwitansi honor ini itunya, cek jumlah jam yang ia pakai unjuk bicara di DPR selama 5 tahun, cek kolesterol & harga uang yang ia pakai sehari2 via brand yang tentu bukan produk2 dalam negeri di tubuh mereka," tulis Indra.

• Dewan Pakar PKPI Minta Demokrat Lupakan Jokowi: Jangan Abu-abu Terus

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)