Breaking News:

OTT KPK di Purbalingga

6 Fakta OTT KPK terhadap Bupati Purbalingga: Sempat Acungkan Jari Metal hingga Pembahasan Plt

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan penangkapan terhadap enam orang di Purbalingga, Jawa Tengah dan Jakarta pada Senin (4/6/2018) malam.

Penulis: Dian Naren
Editor: Dian Naren

TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan penangkapan terhadap enam orang di Purbalingga, Jawa Tengah dan Jakarta pada Senin (4/6/2018) malam.

Di Purbalingga, KPK mengamankan bupati, pihak swasta, ajudan dan kepala badan layanan pengadaan (BLP) setempat.

Sedangkan di Jakarta, KPK mengamankan dua orang dari pihak swasta.

Bupati Purbalingga, Tasdi sendiri sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Purbalingga.

Bagaimana prosesi penangkapan Tasdi?

Siapakah yang menggantikan pasca penangkapannya oleh KPK?

Simak fakta-faktanya berikut ini dikutip dari Tribun Jateng:

1. Salam Metal

Pasca ditangkap di ruang kerjanya, Bupati Purbalingga Tasdi langsung digiring ke Polres Banyumas. Tasdi sendiri diberangkatkan ke Jakarta oleh tim KPK menggunakan Kereta Gajayana.

Saat diisolasi di ruang kantor stasiun, Tasdi nampak santai menggunakan kemeja warna ungu dan celana dinas cokelat.

Dia juga sempat menunjukkan salam tangan banteng khas PDI-P kepada awak media di luar ruangan.

d
Tasdi Beri Salam Metal (Twitter)

2. Sebelum Ditangkap, Membuat Acara Berbagi Bersama Ratusan Tukang Becak

Sehari sebelum hari penangkapannya, Tasdi berbagi kebahagiaan bersama ratusan tukang becak di Kabupaten Purbalingga sekaligus ajang silahturahmi di Pendopo Dipokusumo Purbalingga.

Bukan cuma tukang becak, puluhan anak yatim dan masyarakat kurang mampu di sekitar pendopo juga merasakan kebagaian tesebut.

d
Hari Minggu (3/6/2018) Bupati Purbalingga Tasdi berbagi kebahagiaan bersama ratusan tukang becak di kabupaten Purbalingga sekaligus jadi ajang silaturahmi di Pendopo Dipokusumo Purbalingga. (tribunjateng/humas pemkab purbalingga)

3. Grup Whatsapp Dibubarkan

Tepat di hari penangkapannya, grup Whatsapp yang beranggotakan Humas Pemkab dan para wartawan dari berbagai media massa mendadak dibubarkan oleh admin yang merupakan staf humas disana.

Staf humas tersebut hanya berpesan jika kewenangan koordinasi wartawan sudah berada di bagian Humas Setda.

Admin tersebut juga berterimakasih atas kerjasama yang telah dijalankan selama ini serta memohon maaf dan pemakluman.

Seketika itu, komunikasi grup antar wartawan dan humas di grup terputus.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Setda Purbalingga terkait OTT itu.

4. Ruang Kerja Masih Disegel dan Steril

Ruang tempat Tasdi bekerja ikut disegel KPK menyusul penangkapannya semalam.

Tak hanya itu, sebuah mobil toyota Avanza plat merah bernomor polisi R 64 masih tertahan di lapangan parkir Setda Purbalingga.

f
Mobil dinas yang disegel petugas KPK (Tribun Jateng)

5. ASN Tetap Bekerja Seperti Biasa

Meski KPK menyegel beberapa tempat, namun aktivitas Setda terlihat normal.

Sejumlah ASN memasuki ruangan kerja masing-masing untuk menjalani tugasnya.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Purbalingga Suroto membenarkan penangkapan Tasdi tidak memengaruhi jalannya roda pemerintahan.

Dia meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga tetap tenang menyikapi permasalahan tersebut.

Dia meminta para ASN tetap bekerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan fungsi pemberdayaan ke masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah tetap berjalan.

"Agar ASN tetap tenang dan aktivitas berjalan seperti biasa," katanya.

KPK OTT Bupati Purbalingga Kader PDIP yang Sempat Acungkan Jari Metal, Sejumlah Tokoh Angkat Suara

6. Ketua DPRD Purbalingga Minta Segera Ditunjuk Plt Bupati

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga, Tongat meminta pemerintah segera memroses pengisian kekosongan kepemimpinan dengan menempatkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purbalingga.

Ia khawatir, jika kondisi itu berlarut, roda pemerintahan akan mengalami stagnasi.

"Otomatis memengaruhi. Makanya kami mohon ditindaklanjuti jangan sampai pemerintahan mandek,"katanya

Terlebih lagi, sebentar lagi DPRD bersama Pemkab akan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang harus ditandatangani atau disahkan oleh Bupati Purbalingga dan DPRD.

Dirinya khawatir dengan belum adanya Plt dapat menghambat proses tersebut yang sejatinya sebagai pedoman program pembangunan yang akan berjalan. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Tags:
OTT KPK
Rekomendasi untuk Anda
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved