Pramono dan Puan Maharani Disebut Terima Uang EKTP, Ferdinand Hutahaean: Jangan Cuci Tangan Deh

TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara tentang tudingan Setya Novanto bahwa ada aliran uang proyek KTP elektronik kepada Puan Maharani dan Pramono Anung.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twiiter pribadinya @LawanPoLitikJKW yang ia tuliskan pada, Jumat (22/3/2018).

Diketahui, dua Politikus PDI-P, Puan Maharani dan Pramono Anung disebut Setya Novanto turut menerima uang dari proyek e-KTP.

Hal ini terungkap dari keterangan Setya Novanto yang diperiksa sebagai terdakwa di sidang lanjutan hari ini, Kamis (22/3/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menyoal uang ke Puan dan Pramono masing-masing USD 500 ribu, diterangkan Setya Novanto itu berdasarkan dari pengakuan Made Oka Masagung di rumahnya. Dalam pertemuan itu, hadir pula Andi Narogong.

POPULER: Dianggap Melanggar, Foto Syahrini saat Berpose di Monumen Holocaust Jadi Sorotan

Namun ketika ditanya lebih lanjut, Setya Novanto belum mengkonfirmasi soal hal itu kepada Puan dan Anung Pramono.

Lantaran pernyataan Setya Novanto itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tudingan Setya Novanto bahwa ada aliran uang proyek KTP elektronik kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, tidak lah benar.

Menurut Hasto, PDIP tidak punya kuasa dalam proyek tersebut karena merupakan partai oposisi saat itu.

Hasto meminta menteri Dalam Negeri saat proyek KTP elektronik digulirkan, yakni Gamawan Fauzi menjelaskan secara gamblang terkait proyek tersebut.

"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (22/3/2018).

Pasalnya menurut Hasto, ‎proyek tersebut digulirkan pada masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) .

Pada masa pemerintahan tersebut banyak korupsi terjadi, padahal Partai Demokrat besutan SBY tersebut mengusung tagline 'Katakan Tidak pada Korupsi'.

POPULER: Pernah Bergaya bak Perempuan, Aby Respati Sindir Lucinta Luna

"Mengapa? Sebab pemerintahan tsb pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tsb, termasuk E-KTP”‎ kata Hasto.

Terkait pernyataan Hasto, Ferdinand mengungkapkan bahwa saat itu proyek EKTP disetujui oleh PDIP dan pimpinan DPR, sehingga menurutnya ada peran Pramono Anung dan Puan meski sebagai oposisi.

"Pramono Anung menjabat sebagai Wakil ketua DPR mebidangi Politik dan Puan menjabat Ketua Fraksi FPDIP.

Kala itu proyek EKTP diaetujui jg olh PDIP dan disetujui Pimpinan DPR. Artinya ada peran Pramono Anung dan Puan meski sbg Oposisi.

Jangan cuci tangan deh Hasto..!!"

VIRAL:  Ayahnya Jadi Sorotan, Hanum Rais: Kalau Ada Sesuatu Terjadi kepada Amien Rais, Kita Tahu Dalangnya

Setelah itu, Ferdinand membantah kesimpualn Hasto terkait pihak oposisi tidak mungkin korupsi,menurutnya hal itu adalah menyesatkan.

"Perilaku Korupsi bkn ditentukan olh posisi sbg Oposisi atau sebagai penguasa. Tapi ditentukan oleh MORAL SESEORANG.

Jd tesis Hasto yg merasa oposisi tdk mgkn korupsi adlh salah dan menyesatkan publik."

(TribunWow.com/Woro Seto)

 Baca juga: Bayi Terlahir Memiliki Tiga Kaki Ini Jalani Operasi Selama 10 Jam yang Mendebarkan