Pengamat Kebijakan Publik soal MBG: Janji Politik yang diimplementasikan Tergesa-gesa

TRIBUNWOW.COM - Pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, mengatakan jika program Makan Siang Gratis (MBG) tidak melalui analisis yang memadai, utamanya dalam hal analisis teknokratif.

"Kalau saya sendiri melihat dari kerangka kebijakan MBG ini sifatnya lebih top down."

"Artinya, keputusan politik itu mendahului analisis teknokratifnya," ungkap Yanuar Nugroho pada Rabu (1/10/2025), dilansir dari KompasTV.

Ini menyebabkan MBG tidak didahului dengan uji coba yang komprehensif.

Melainkan langsung diluncurkan secara nasional.

"Jadi seperti terkesan tergesa-gesa."

"Karena sudah janji, mesti jalan," ungkap Yanuar 

Hal ini yang menurutnya berdampak pada persoalan prosedur yang justru dinomorduakan dalam program MBG.

Baca juga: 2 Cucunya Keracunan MBG, Mahfud MD Beri Masukan untuk Presiden Prabowo Subianto

Teknokrat untuk Urusan Pembangunan

Yanuar Nugroho juga menegaskan jika suatu kebijakan pasti menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Konsekuensi ini yang seharusnya dipelajari guna dapat dimitigasi.

Maka dari itu, ia menyebut jika penyelenggaraan program sebesar MBG perlu ditangani oleh seorang teknokrat.

Ini bertujuan agar ketika program dievaluasi maka evaluasi akan dilakukan berdasarkan kriteria teknokrasi.

"Ini alert untuk pemerintah."

"Kalau kita mau jalan benar, tidak cuma BGN, tidak cuma MBG, tapi semua program pemerintah apakah sudah orang yang tepat di tempat yang tepat?" kata Yanuar Nugroho.

Menurutnya, kini belum semua urusan pemerintahan ditangani oleh orang yang tepat.

Baca juga: Sejumlah Pakar Sebut Kasus Keracunan pada MBG adalah Pelanggaran HAM: Masyarakat Bisa Melapor

Keterbukaan Informasi yang Belum Memadai

Di samping itu, Yanuar Nugroho turut menilai jika keterbukaan informasi soal MBG belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal.

Hal ini yang nantinya memperbesar peluang program MBG disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Yanuar Nugroho menyarankan jika program MBG harus melalui akuntabilitas yang tinggi.

"Mulai dari misalnya bahannya didapat dari mana, bagaimana proses memasaknya, bagaimana penentuan menunya, bagaimana distribusinya."

"Keterbukaan semacam ini menurut saya itu yang sekarang ini belum terjadi," terang Yanuar Nugroho.

Dalam hal ini, ia menegaskan jika pemerintah harus membuat peraturan presiden (Perpres) terkait MBG.

Dirinya juga mengusulkan jika di dalam Perpres ini harus berlaku reorientasi kebijakan, audit independen dan transparansi publik, serta perbaikan desain kelembagaan dengan pemisahan regulator dan eksekutor.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Airlangga/Afifah Alfina)

Baca Berita Selanjutnya di Google News