TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum PDIP Megawati ternyata tak sepenuhnya melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tak mengikuti retreat di Magelang.

Justu, Megawati mengutus Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.

Hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selas 25 Februari 2025.

Baca juga: Pramono Anung Pasrah Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Hanya Bisa Tunduk pada Pemerintah Pusat

Ahmad Basarah menyampaikan jika Megawati sengaja mengutus Pramono pergi ke Magelang untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

"Kehadiran Bapak Pramono dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI perjuangan di acara retreat di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada ketua umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI perjuangan lainnya," kata Basarah di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Hasil komunikasi dan koordinasi Pramono sebagai 'ketua kelas' bagi kepala daerah kader PDI Perjuangan dengan pemerintah pusat itu dilaporkan secara berkala kepada Megawati beserta para pengurus partai.

Kemudian mengenai apa yang dikomunikasikan dan dikoordinasikan Pramono ke pemerintah pusat melalui Mendagri dan Wamendagri, Basarah tidak membeberkannya secara lugas.

Duduk Perkara Instruksi Megawati

Meski demikian, Basarah memaparkan duduk perkara tentang surat instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDI-P agar menunda mengikuti retreat.

Basarah menegaskan, dari instruksi itu, ia meminta agar instruksi itu jangan disalahartikan sebagai bentuk larangan.

Menurutnya Megawati tak pernah sekalipun melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retreat.

“Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ungkap Basarah.

Baca juga: Daftar Petinggi Danantara yang Diresmikan Prabowo, 2 dari Kementerian dan 1 Keponakan Luhut Binsar

Megawati hanya meminta kepada seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk memprioritaskan kerja-kerja yang langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat.

 “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.

Selanjutnya, Basarah meluruskan instruksi Megawati yang dilatarbelakangi penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di satu sisi, Basarah mengakui, perkara yang menimpa Hasto merupakan suatu persoalan serius bagi PDI-P.

Hal itu dinilai bukan semata persoalan hukum, melainkan ada unsur politisasi.

Pada saat bersamaan, Basarah menyebut, pemerintah pusat tengah menggencarkan sosialisiasi acara retreat kepala daerah.

Pada titik ini, PDI-P mengaku tidak mendapatkan informasi yang utuh dan detail mengenai retreat.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya, tetapi sampai dengan menjelang kegiatan retreat, DPP PDI Perjuangan sebagai induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan yang dimaksud,” jelasnya.

Beberapa hari sebelum dilantik Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Basarah menyebut, para kepala daerah dari PDI-P sudah mengikuti pembekalan tertutup oleh Megawati.

Pembekalan berkaitan dengan kewajiban kepala daerah memenuhi janji-janji kepada rakyat.

Instruksi baru Megawati Dalam merespons acara retreat yang sudah berlangsung selama enam hari, Basarah menyebut, Megawati memberikan instruksi ke kepala daerah kader PDI-P yang belum mengikuti retreat.

Pertama, demi menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, kepala daerah kader PDI-P diimbau untuk kembali ke daerahnya masing-masing.

Sementara, kepala daerah kader PDI-P yang sedang mengikuti retreat, diimbau agar menunaikan acara itu hingga selesai pada 28 Februari 2025 mendatang.

Rugikan Negara Rp 193,7 Triliun, Tujuh Tersangka Kasus Korupsi Pertamina Ditahan Artikel Kompas.id Kedua, kepala daerah yang belum mengikuti retreat diminta untuk mengikuti retreat gelombang kedua bersama kepala daerah yang saat ini masih berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan,” ujar Basarah. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "Hadirnya Pramono Anung di Retreat Ternyata Diutus Megawati."