TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan soal institusi negara yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2024.

"Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral," kata Megawati dalam tayangan video yang disiarkan dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Megawati lantas mencontohkan bagaimana tidak netralnya institusi negara dalam Pilkada.

Baca juga: Pernyataan Megawati Tuding Ada Institusi Negara Tak Netral, Bawa Kertas Ancaman Pidana Menanti

Misalnya, banyak institusi negara yang memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi sekaligus iming-iming sembako gratis hingga uang.

"Itu semua adalah bagian dari money politics," kata dia.

Oleh karena itu, Megawati meminta masayrakat Indonesia untuk berani menolak bujuk rayu kekuasaan.

Menurut dia, rakyat Indonesia dapat belajar dari rakyat Ghana yang berani menolak sembako gratis yang diberikan kepada mereka.

"Ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan 'yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan'," tutur Megawati.

Presiden kelima Republik Indonesia ini juga mengajak semua pihak untuk mewujudkan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.

Caranya, masyarakat sipil bisa mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dengan menjadi saksi mengawasi jalannya pemungutan suara hingga pengamanan suara.

Baca juga: Saat Ketum PDIP Megawati Tuding Ada Institusi Negara Tak Netral, Ancam Pakai Kertas Pidana

Megawati juga mengingatkan bahwa kandidat yang akan dipilih pada 27 November 2024 mendatang bakal berpengaruh untuk kehidupan rakyat selama lima tahun ke depan.

"Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan," ungkap dia.

Sebagai informasi, pemungutan suara Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November 2024.

Sebanyak 545 daerah, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota bakal melaksanakan pemungutan suara dalam pilkada tahun ini. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Megawati Dengar Banyak Laporan Institusi Negara yang Tidak Netral pada Pilkada"