TRIBUNWOW.COM - PDIP berpotensi besar akan bergabung ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ini analisa pengamat politik.

Dikutip dari Kompas.com, PKS baru-baru ini mengajak PDIP, satu-satunya partai yang belum masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM), bergabung ke pemerintahan Prabowo.

Bocoran sinyal bergabungnya PDIP ke pemerintahan mulanya diungkit oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo.

Baca juga: Melihat Peluang PDIP Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengamat Ragu dan Ungkap 3 Hal Ini

Dradjad mengisyaratkan bahwa PDIP bakal bergabung mendukung pemerintahan Prabowo.

Dia mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjalin dengan PDIP sangat baik.

Tetapi, dia belum mengatakan hasil dari komunikasi tersebut.

“Kita tunggu dari mereka lah, cuma sinyalnya sih, komunikasinya sangat bagus ya. Resminya kita lihat saja nanti,” kata Dradjad dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di YouTube pada 16 September 2024.

Partai Gerindra bahkan memberi kode kepada PDIP bahwa pihaknya turut membuka diri kepada partai berlambang banteng itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya memang punya pendekatan yang berbeda ke PDIP.

Baginya, Gerindra dan PDIP sering kali menemukan kecocokan meski nampak memiliki perbedaan cara pandang.

“Komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik, lancar, ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi sering kali tujuan kita sama,” ujar Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

“Kita tidak ketemu di jalan, tapi ketemu di perempatan. Sering kali begitu. Jadi sebenarnya perbedaan itu hanya sebuah cara bagaimana tujuan mulia itu dicapai,” kata dia lagi.

Baca juga: Terungkap Alasan PDIP Batal Usung Anies Baswedan di Pilkada 2024, Bukan karena Sosok Mulyono

Jika PDIP betul-betul bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu artinya, tidak ada partai yang memposisikan diri sebagai oposisi dalam rezim selanjutnya.

Lantas, siapa yang akan mengontrol kebijakan Prabowo jika tidak ada partai yang kerap melempar kritik?

PKS Tegaskan Tak Ada Oposisi

Plh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan tidak ada koalisi dan oposisi di dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

Aher menjelaskan, yang mengontrol pemerintahan adalah DPR.

"Ya kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR. Ya, jadi tidak seperti parlementer kan. Kalau di parlementer tentu ada oposisi, ada pemerintah penguasa kan," ujar Aher, Minggu (22/9/2024).

"Kalau di kita ya memang akhirnya ada kalimat oposisi, ada kalimat oposisi, koalisi. Padahal sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," sambungnya.

Aher pun mengajak PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo.

Padahal, PKS menempatkan diri sebagai oposisi selama 10 tahun terakhir.

DPR Ompong

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno lantas mengkritik PKS dengan menyebut partai tersebut hanya mencari pembenaran untuk saling berangkulan antara pihak yang kalah dan menang.

Adi menjelaskan, fungsi sebagai oposisi sebenarnya melekat pada DPR yang bertugas mengontrol kebijakan pemerintah.

"Itu hanya sebatas argumen pembenaran untuk saling berangkulan antara yang kalah dan yang menang. Oposisi itu tak harus disebutkan dalam regulasi politik. Oposisi itu melekat pada fungsi dewan. Gunanya DPR itu check dan balance terhadap pemerintah. Itulah oposisi," ujar Adi pada Kompas.com, Senin (23/9/2024).

Baca juga: Kadernya Tak Bangga Timnas Indonesia Disesaki Pemain Naturalisasi, Gerindra: Sudah Lapor ke Prabowo

Adi mengatakan, masalahnya, DPR di Indonesia "giginya ompong" jika sudah menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

Dia menyebut belum pernah ada partai yang bergabung dengan penguasa, tetapi mengkritik kebijakan pemerintah.

"Belum ada sejarahnya partai yang masuk kekuasaan melawan kebijakan pemerintah," ucapnya.

"Meski DPR itu ajang jadi oposan, tapi karena semua partai merapat ke ke pemerintah, maka fungsi oposan DPR wassalam. DPR pasti hanya jadi alat stempel pemerintah," sambung Adi.

Sementara itu, Adi kembali menegaskan DPR sebenarnya merupakan lembaga oposan.

Dia menyayangkan fungsi oposan DPR yang justru dihilangkan oleh partai-partai yang bergabung dengan kekuasaan.

"Secara politik DPR itu lembaga oposan. Tapi fungsi oposan ini dikerdilkan, bahkan dibumihanguskan sendiri oleh partai dengan berkongsi dengan pemenang," imbuhnya.

PDIP Bersikap setelah Prabowo-Megawati Bertemu

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani mengatakan, pertemuan Prabowo Subianto-Megawati Soekarnoputri tidak menutup kemungkinan PDIP gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja," kata Puan di Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Puan bilang, potensi PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran baru bisa diketahui setelah pertemuan Prabowo-Megawati nantinya.

"Nanti baru diketahui setelah pertemuan," jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sinyal Positif PDIP Masuk Pemerintahan Prabowo, Betulkah Tidak Perlu Oposisi?"