Pilpres 2024

Hasto Tuding soal Adanya Dugaan Algoritma Kunci Suara Ganjar-Mahfud, Pengamat Soroti 3 Hal Ini

Editor: Lailatun Niqmah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui usai menghadiri rapat mingguan TPN Ganjar-Mahfud di Gedung Hign End, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

TRIBUNWOW.COM - Pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang menuding adanya algoritma "pengunci suara" capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di angka 17 persen di data sistem informasi rekapitulasi pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) jadi sorotan.

Sebelumya diketahui, Hasto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya bisa menembus maksimal 17 persen.

Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi (IT).

Baca juga: Hasto Sebut Pengaturan Suara Ganjar-Mahfud Maksimal 17 Persen, Dibantah KPU hingga Sekjen Gerindra

Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari buka suara.

Qodari menilai, pernyataan Hasto yang diklaim bersumber dari ahli IT perihal adanya algoritma "penguncian suara" Ganjar di angka 17 persen itu mudah dibantahkan.

Pertama, Qodari menyebut pemilih langsung menyalurkan suaranya di TPS yang dalam prosesnya diawasi oleh pengawas pemilu, saksi partai, saksi calon dan masyarakat.

Selain itu, KPU menerapkan rekapitulasi berjenjang mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

"Kalau saya ya pilih percaya dengan KPU karena, pertama ini kan data yang berasal dari TPS-TPS bisa dicek sebetulnya apakah data-data di TPS memang betul seperti itu, kalau tidak sesuai kan tentu masyarakat bisa protes dan bisa dilakukan koreksi,” kata Qodari, Minggu (10/3/2024) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Kedua, kata Qodari, sebagaimana pengalaman pada pilpres sebelumnya pro kontra terhadap diagram perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) biasa terjadi.

Namun, dia meyakini hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hitung manual berdasarkan dokumen C1-Plano.

“Saya haqqul yakin nanti hasil hitungan manual KPU juga tidak akan berbeda jauh dengan hasil Sirekap atau hitungan elektronik, dalam pilpres sebelumnya juga saya ingat walaupun ada pro kontra terhadap hitung elektronik tetapi pada akhirnya sebetulnya tidak berbeda jauh dengan hitung manual,” ucap Qodari.

“Nah kalau sudah hitung manual bagaimana mau membantahnya, kan semuanya dasarnya adalah data-data tertulis data-data fisik berdasarkan hasil hitungan di C1,” lanjut dia.

Baca juga: Mengapa IPW Baru Laporkan Ganjar soal Gratifikasi setelah Pencoblosan Pilpres 2024? Ini Alasannya

Ketiga, Qodari percaya Hasto sebagai sekjen dari partai besar sudah berpengalaman dengan sejumlah kegiatan politik baik pilpres maupun pilkada di sejumlah daerah.

Dalam konteks itu, Qodari menilai Hasto sudah tentu dapat memahami dan mengerti hasil quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei tidak akan jauh berbeda dengan hitungan resmi KPU.

"Mas Hasto kan Sekjen PDI Perjuangan, partai besar yang notabenenya bisa mengajukan calon di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang besar dan penting sehingga harusnya bisa mengetahui dan memahami bagaimana antara hasil quick count dan hasil akhir itu sebetulnya tidak akan jauh berbeda,” ucap dia.

KPU Bantah Algoritma Kunci Suara Paslon Ganjar-Mahfud

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons soal pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait hasil Pilpres 2024.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari membantah soal narasi adanya algoritma untuk mengunci suara salah satu pasangan calon (paslon) itu.

Hasyim menegaskan, prosentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS.

"Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu, KPU membantah ya bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada."

"Jadi semuanya yang dihitung KPU berasal dari perolehan suara di TPS," kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat (8/3/2024).

Hasyim mengatakan, KPU tidak pernah mematok suara untuk kepentingan salah satu paslon tertentu.

Ia menuturkan, pemungutan suara bersifat langsung, sehingga menurutnya tak ada pengkondisian suara.

"Saya ingin menyampaikan secara umum bahwa KPU tidak pernah mematok suara si A si B dan seterusnya, partai ini, partai itu sekian."

"Sejak awal itu nggak ada karena pemungutan suara ini kan bersifat langsung, langsung artinya yang menentukan perolehan suara adalah suaranya pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari H pemungutan suara, untuk di dalam negeri itu tanggal 14 Februari 2024," kata Hasyim.

Baca juga: Daftar Laporan Dana Kampanye 3 Paslon dan 18 Parpol di Pemilu 2024, Ganjar-Mahfud dan PDIP Terbanyak

Hasyim mengatakan, KPU juga tak bisa mengontrol jumlah pemilih di Pemilu 2024.

"Apalagi kemudian mengontrol perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian."

"Jadi tidak apa KPU kemudian sudah, istilahnya tadi sudah mengunci di angka sekian persen, tidak pernah ada situasi itu," tegasnya.

Dugaan Hasto itu sebelumnya juga ditanggapi calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, isu itu justru sudah ada sejak sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

"Ya biar saja diolah di masyarakat, itu kan juga sudah lama, sebelum pemilu kan juga sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Sudah dikunci sekian, dan angkanya (perolehan suara) itu peris," kata Mahfud usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2024).

Mahfud mengatakan, dugaan itu bakal dibuktikan oleh pihaknya.

Meski demikian, Mahfud belum memastikan apakah dugaan terkait isu itu akan dilampirkan melalui hak angket di DPR RI atau melalui penyelesaian perkara hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tinggal nanti pembuktiannya aja, nanti lihat saja," ujarnya.

Hasto sebelumnya membeberkan soal dugaan adanya algoritma yang seolah menekan suara Ganjar-Mahfud berada di angka maksimal 17 persen.

Ia menuturkan bahwa hal itu diketahui setelah berbicara dengan pakar teknologi informasi yang enggan ia beberkan identitasnya.

"Misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen," kata Hasto di Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Hasto juga mengatakan, ada pula gangguan siber dalam proses form C1.

Menurutnya, perlu ada audit forensik dan meta untuk mengusut gangguan-gangguan itu.

"Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut pakar IT tersebut pemilu seharusnya berlangsung dua putaran," ujarnya.

Sebagai informasi, jika dilihat dari laman pemilu2024.kpu.go.id, selama ini angka Ganjar-Mahfud memang selalu berputar di angka 16 hingga 17 persen.

Dikutip dari laman resmi KPU itu sebelum akses grafiknya ditutup, Ganjar-Mahfud selalu berada di posisi ketiga, diungguli paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di posisi kedua.

Angkanya tertinggal jauh dengan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memimpin perolehan suara sementara melalui hasil real count KPU dan quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei itu.

Sekjen PDIP Hasto: KPU Nggak Tahu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto merespons bantahan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari soal dugaan adanya algoritma untuk mengunci suara Ganjar-Mahfud.

Hasto mengukapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut.

Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak data soal berpindahnya IP address Sirekap.

"Inikan kekuatan di belakang KPU. KPU sendiri nggak tahu. Bahkan KPU pura-pura nggak tahu ketika IP Address-nya (Sirekap) dipindahkan," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui.

"Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya," kata Hasto.

Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa.

"Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shut down," tegasnya. (*)

Baca berita terkait Pilpres 2024 lainnya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Soroti Adanya Dugaan Algoritma Kunci Suara Ganjar-Mahfud