Kabinet Jokowi

3 Permintaan Menteri Pertanian ke Menteri AHY soal Sertifikat, Singgung Dulu Sulitnya Kepengurusan

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Menteri Pertanian Amran Sulaiman turut menghadiri rapat kerja nasional Kementerian ATR/ BPN 2024, Kamis (7/3/2024).

TRIBUNWOW.COM - Menteri Pertanian Amran Sulaiman turut menghadiri rapat kerja nasional Kementerian ATR/ BPN 2024, Kamis (7/3/2024).

Diketahui, rapat kerja itu jadi yang pertama untuk Menteri ATR / BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru dilantik pada Februari 2024.

Pada kesempatan itu, Amran Sulaiman diminta untuk berpidato di depan para rekan Kementerian ATR / BPN.

Baca juga: Pengamat Soroti Perubahan Sikap AHY yang Kini Terpukau dengan IKN: Kekuasaan Bisa Mengubah Segalanya

Amran Sulaiman tak menyianyiakan kesempatan untuk meminta 3 sertifikat pada AHY.

"Pak Menteri kami memohon sertifikat juga ada 3 sertifikat kami butuh. Tiga saja enggak banyak karena tadi ribuan bidang," ujar Amran Sulaiman.

Ia lalu menjabarkan untuk apa 3 sertifikat yang ia minta tersebut.

1. Sertifikat Sawah

Amran meminta AHY untuk membantu para petani kelas bawah yang belum memiliki sertifikat atas sawahnya.

"Sertifikat 1 adalah 7,4 juta hektare sawah seluruh Indonesia itu mungkin baru 30 persen, belum 50 persen yang punya sertifikat."

"Dan mereka adalah saudara kita, petani menengah ke bawah," tambah Amran.

Baca juga: AHY dan Moeldoko saling Tanggapi Pertemuan Keduanya di Sidang Kabinet, Demokrat Masih Tuntut Maaf

2. Sertifikat Area Hutan

Sertifikat kedua adalah kepemilikan lahan untuk orang yang tinggal di area hutan.

Bukan untuk memiliki tanah melainkan legalitas untuk hidup layak.

"Yang kedua saudara kita ini yang perlu mendapat perhatian Pak Menteri, kami titip saudara kita yang di areal hutan itu di Jawa namanya LMDH."

"Ada 30 juta orang dan saudara kita ini karena tidak punya sertifikat, tidak punya legalitas Kementerian Pertanian tidak bisa berikan bantuan benih pupuh, dst."

"Padahal dia saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Dia tidak punya lahan tidak bisa dapat bantuan, tapi kami mencoba mengubah regulasi yang ada bisa menerima bantuan."

"Mungkin dari BPN mereka butuh legalitas apakah tinggal di hutan bisa diberi legalitas, bukan hak milik. Kita bisa berikan bantuan, negara bisa hadir di tengah mereka."

Baca juga: Pertama Kali Ikuti Sidang Kabinet sebagai Menteri, AHY Diarahkan Hadi Tjahjanto Salami Moeldoko

3. Sertifikat Program Kementan

Sertifikat ketiga yang diminta adalah agar dilancarkannya program dari Kementerian Pertanian.

Program itu adalah percepatan pembuatan sertifikat untuk 1 juta hektare tiap tahun.

"Yang ketiga serfitikat program kita ke depan, 5 juta hektare. 1 Juta tiap tahun kami punya pengalaman, dulu bukan era Pak Hadi kami ngurus sertifikat 7 tahun baru bisa selesai."

"Tapi di era sekarang katanya sudah lebih cepat. Pak Sekjen kok ketawa? Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi. Tapi kami tidak ingin bahas karena orang yang membahas masa lalu itu orang biasa-biasa," tutur Amran. (TribunWow.com)