Terkini Nasional

3 Fakta Sidang Paripurna Perdana setelah Pemilu 2024, Diwarnai Interupsi hingga Alasan Puan Absen

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana rapat paripurna ke-13 DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024).

TRIBUNWOW.COM - DPR RI mengadakan rapat paripurna ke-13 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2024).

Sidang paripurna perdana DPR RI itu dihelat setelah gelaran Pemilu 2024 yang dihadiri oleh 164 orang anggota.

Berikut ini sejumlah fakta soal sidang paripurna perdana setelah Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP Dorong DPR Pakai Fungsinya untuk Dugaan Kecurangan Pemilu: Anggota Legislatif Ga Ada Taringnya

- Puan Maharani Absen

Ketua DPR RI Puan Maharani tak terlihat hadir dalam sidang paripurna.

Dikutip dari Kompas.com, hanya tiga pimpinan DPR RI yang hadir yakni Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rahmat Gobel.

Posisi pemimpin rapat pun digantikan oleh Sufmi Dasco.

Sementara itu, dikutip dari Antara, ketidakhadiran Puan Maharani itu lantaran menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia 2024 di bawah Inter-Parliamentary Union (IPU) di Prancis.

Acara itu dihelat pada 6-7 Maret 2024 di mana merupakan wadah bagi para ketua parlemen perempuan.

Baca juga: Sosok Indriana, Viral Dibunuh Caleg DPR RI Devara Putri, Hidup Sederhana meski Punya Barang Mewah

- Cak Imin juga Absen

Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar diketahui saat ini juga merupakan Wakil Ketua DPR RI.

Sosok Cak Imin juga tak terlihat dalam sidang perdana itu.

Namun, tak diketahui alasan Cak Imin tak hadir dalam rapat perdana itu.

Sufmi Dasco mengatakan dalam absensi, rapat paripurna itu dihadiri oleh 164 orang dan izin 126 orang.

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alis Cak Imin beserta keluarga, mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). (Umam/Tribunnews)

- Hujan Interupsi

Dalam jalannya sidang paripurna, banyak interupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR RI.

Interupsi itu berasal dari beberapa partai termasuk PKS, PKB, hingga PDIP.

Sementara penyampaikan mereka terkait dengan hak angket, harga beras hingga dugaan kecurangan pemilu. (TribunWow.com)