TRIBUNWOW.COM - Pasangan calon 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar serta paslon 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD berkomentar soal pernyataan kontroversial Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana Jokowi menyebut jika presiden boleh memihak hingga boleh berkampanye asal tak pakai fasilitas negara.

Sontak, pernyataan Jokowi itu membuat ramai termasuk menuai komentar dari paslon 01 dan 03.

Pasalnya pernyataan itu juga dikatakan Jokowi di depan paslon 02, Prabowo Subianto.

Baca juga: Inkonsiten Jokowi soal Netralitas saat November 2023 dan Januari 2024: Pemerintah Pusat Harus Netral

Anies Baswedan

Dikutip dari Kompas.com, capres Anies Baswedan mengatakan ingin menjaga negara Indonesia sebagai negara hukum.

Dalam hal ini, semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum bukan pada kesenangan atau selera masing-masing.

"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana karena kita ingin negara hukum," ujar Anies ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia pun mempersilakan pakar-pakar hukum tata negara untuk menyampaikan gagasan terkait pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak," kata dia.

"Jadi kita rujuk kepada aturan hukum, selanjutnya biar masyarakat yang menilai," imbuh dia.

Baca juga: Apakah Boleh Presiden Kampanye dan Memihak Capres seperti Kata Jokowi? Cek Fakta dan Aturannya

Muhaimin Iskandar

Cawapres Muhaimin Iskandar mengaku kecewa dengan pernyataan Jokowi.

Menurut Cak Imin, Jokowi mestinya paham posisinya saat ini adalah sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia.

“Presiden itu pemimpin tertinggi dalam berbagai hal, konstitusi, kemanusiaan, dan berbagai kultur sehingga harus betul-betul dijaga marwahnya," ujar Cak Imin di kawasan Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

"Nah, saya sangat sedih ya mendengar presiden akan kampanye misalnya."

Dia mengakui bahwa sebenarnya tak ada aturan yang dilanggar dengan presiden menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hanya saja, Cak Imin mengatakan, keberpihakan itu bakal mengganggu wibawa Jokowi sebagai pemimpin tertinggi.

“Itu pilihan Presiden yang memang hak beliau, tetapi kita ngeman, sayang. Kemudian keberpihakan itu membuat marwah kepemimpinan itu terganggu,” katanya.

Ganjar Pranowo

Sementara itu, Ganjar Pranowo enggan berkomentar soal pernyataan Jokowi tersebut.

Hal itu ditanyakan saat Ganjar menonton teater dengan tajuk Musuh Bebuyutan yang digelar oleh Kelompok Indonesia Kita, di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), pada Rabu (24/1/2024).

"Halah nonton iki wae kok presiden (pernyataan presiden)," ujar Ganjar.

Mahfud MD

Senada dengan Ganjar Pranowo, cawapres Mahfud MD juga enggan banyak berkomentar.

Dikutip dari Antara, Mahfud MD mempersilakan soal keputusan presiden tersebut.

"Ya enggak apa-apa kalau presiden mengatakan itu silakan saja," ujar Mahfud MD, Kamis (25/1/2024).

"Anda mau ikut atau enggak, itu kan terserah."

Saat ditanya lebih jauh soal etika hukum, Mahfud MD juga enggan memberikan jawaban.

"Nanti tanya ke Biro Hukum Sekretaris Negara saja," tuturnya.

Baca juga: Di Hadapan Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, TPN Ganjar-Mahfud Sepakati sesuai UU

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyebut jika presiden boleh berkampanye dalam pemilu.

Hal itu dikatakan Jokowi saat berada di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Di saat yang sama, Jokowi mengatakan itu di depan calon presiden Prabowo Subianto yang mendampinginya sebagai Menteri Pertahanan.

Ada pula Anggota DPR RI Meutya Hafid serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Dikutip dari YouTube Kompas TV, awalnya Jokowi enggan berkomentar soal debat cawapres yang telah berlangsung.

Namun, saat ditanya soal sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses pasangan calon tertentu, Jokowi menyebut itu adalah hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang," ujar Jokowi.

"Setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh lo kampanye, presiden itu boleh lo memihak," tambah Jokowi.

Presiden menjelaskan yang tak boleh dilakukan presiden dalam berkampanye.

"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, menteri juga boleh," tambah Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu menegaskan jika pilihan berkampanye atau tidak bagi presiden itu adalah hak setiap individu masing-masing.

"Semua itu pegangan aturan. Kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak," tuturnya.

"Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing." (TribunWow.com/ Tiffany Marantika)