TRIBUNWOW.COM - Tiga bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan punya perbedaan pandangan soal kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini tampak saat ketiganya hadir sebagai pembicara dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Dari pandangan tiga capres seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan melihat KPK perlu dikuatkan dan tidak harus dibubarkan.

Baca juga: Prabowo Subianto Paling Kaya di Antara Bacapres Lain, Akui sampai Jual Aset untuk Biayai Partainya

Hal ini berbeda dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Sebab, Megawati Soekarnoputri sempat mengusulkan supaya KPK dibubarkan karena dianggap tidak efektif.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'Sudah deh bubarkan saja KPK itu, Pak, menurut saya enggak efektif'," ucap Megawati, 21 Agustus 2023 seperti dikutip dari Kompas.com.

Meski punya gagasan yang berbeda, pada pokoknya, ketiga bakal capres ingin supaya KPK diperkuat.

Baik Ganjar, Prabowo, maupun Anies setuju bahwa pemberantasan korupsi harus terus dilanjutkan.

Lantas bagaimana pernyataan dari ketiga capres soal KPK? Simak selengkapnya:

Revisi Regulasi

Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mengaku, dirinya akan mengutamakan penguatan KPK, kendati ketua umum partai tempatnya bernaung sempat mengusulkan pembubaran lembaga antirasuah tersebut.

"Dikuatkan. Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan," kata Ganjar.

Selain itu, jika terpilih sebagai presiden, Ganjar menyebut bakal melakukan revisi regulasi.

Menurut dia, Undang-Undang KPK membutuhkan interaksi kekuasaan (political interplay).

Ia yakin UU KPK dapat diperbaiki jika lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sepakat melakukan perubahan.

"Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit," ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, korupsi terjadi karena kebiasaan di masyarakat.

Selain itu, aturan yang menguntungkan sebagian kalangan dan sistem yang korup juga dia nilai sebagai akar korupsi.

"Maka saya tuliskan dalam solusi ini, penguatan Kejaksaan, KPK, dan kepolisian yang disebut sebagai APH (aparat penegak hukum)," tutur politikus PDIP itu.

Baca juga: Adab Prabowo saat Bertemu Tokoh NU KH Miftachul Akhyar, Tak Segan Cium Tangan & Menundukkan Kepala

Tak Dibubarkan

Kontra dengan Megawati, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menilai, KPK masih dibutuhkan.

Namun demikian, menurutnya, wajar jika banyak pihak yang merasa kecewa dengan kinerja KPK yang dianggap semakin lemah setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.

“Saya kira, kita membangun negara ini wajar kita kecewa, pasti banyak kita tidak puas dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup,” ujar Prabowo.

Seandainya terpilih sebagai presiden kedelapan RI, Prabowo mengaku ingin memperbaiki cara kerja KPK.

Sejalan dengan itu, katanya, pengawasan terhadap lembaga antirasuah tersebut juga harus terus diperkuat.

Ketua Umum Partai Gerindra itu tak ingin KPK dibubarkan karena adanya anggapan melemahnya kinerja pemberantasan korupsi.

“Harus kita cari upaya-upaya, kita perbaiki. Tapi yang penting jangan ada kesan ini tidak baik, bubarkan, nah itu jangan,” tuturnya.

Prabowo tak menyampaikan secara rinci apakah ia bakal merevisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK jika nantinya terpilih sebagai kepala negara.

Namun, ia mengaku bakal berdiskusi dengan banyak pihak untuk memperbaiki lembaga antirasuah tersebut.

“Ya kita nanti akan kumpulkan, stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa,” lanjut Menteri Pertahanan itu.

Baca juga: Demokrat Tak Patok Target Jadi Cawapres di Koalisi Prabowo, namun Siapkan AHY jika Diperlukan

Kembali Independen

Menjawab ini, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, berpendapat, KPK harus dikembalikan menjadi lembaga independen.

Menurutnya, independensi lembaga antirasuah itu berkurang setelah berlakunya aturan baru dalam UU KPK.

“Ketika ada revisi (UU) yang membuat staf KPK, karyawan KPK, menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri,” ujar Anies.

Selain itu, menurut Anies, kedudukan KPK yang kini berada di bawah presiden juga rentan mendapatkan intervensi.

Sebab, tak ada yang bisa menjamin seperti apa karakter kepemimpinan presiden Indonesia pada masa mendatang.

“Bila di bawah presiden dan diberi ruang yang bebas maka itu lain. Tapi, kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang untuk menjalankan tugas sesuai kewenangannya?” katanya.

Meski demikian, kata Anies, kinerja KPK harus tetap diawasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ingin independensi KPK justru menekan pihak-pihak tertentu karena besarnya kewenangan mereka.

“Tapi KPK juga harus diawasi, tidak ada malaikat di negeri ini, semua adalah manusia dan manusia punya kecenderungan ketika mendapatkan kekuasaan, dia akan abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut. (*)

Baca berita Pilpres 2024 lainnya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Ganjar, Prabowo, dan Anies Bicara soal KPK, Kontra dengan Megawati..."