Pilpres 2024

Tegaskan Kesetiaannya kepada PDIP dan Ganjar, PPP: Selalu Taat Asas Terhadap Konstitusi Partai

Penulis: Aulia Majid
Editor: Rekarinta Vintoko
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan/PDIP), Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Ketua DPP PDIP, Puan Maharani (kiri), dan Bakal Calon Presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo

TRIBUNWOW.COM - Ganjar Pranowo dan PDIP tampaknya bisa tetap tenang jelang Pilpres 2024 seusai satu koalisinya, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap yakin mendukung mereka.

Dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com pada Senin, 4 September 2023, sempat tersiar kabar bahwa PPP bakal keluar dari koalisi PDIP yang mencalonkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti.

Melalui sang Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, yakni Mardiono, dukungan pihaknya kepada PDIP dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti tidak goyah.

Baca juga: Poros Baru Demokrat, PKS, dan PPP Disebut Sulit Terjadi, Pengamat: Tidak Ada Capres Unggulan

Mardiono juga menyebut bahwa dukungan PPP untuk Ganjar Pranowo sesuai dengan amanat konstitusi partai yang sempat dirapatkan pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

“Konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta bahwa PPP mengusung mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerja sama politik dengan PDIP Perjuangan,” ujar Mardiono.

Tak hanya dengan PDI-P saja, namun PPP menegaskan telah membuat kesepakatan dengan partai pendukung Ganjar Pranowo lainnya.

Oleh karenanya, dukungan PPP kepada Ganjar Pranowo akan tetap ada dan tidak akan ditarik.

“Saya sampaikan bahwa PPP itu usianya sudah 50 tahun dan sejak didirikannya PPP selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Jadi PPP prinsip adalah tetap istiqomah pada keputusan konstitusi partai,” ujar Mardiono.

Namun, menurut Mardiono, keputusan Rapimnas tetap bisa diubah lewat jalur mekanisme partai.

“Apakah Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya, mekanismenya apa? Setidaknya ada Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti mukernas, (musyawarah kerja nasional) dan itu harus pula keputusan yang diambil secara kolektif (bersama),” pungkasnya.

Muhamad Mardiono. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Baca juga: Deklarasikan Relawan Prabowo, Inilah Sikap Budiman Sudjatmiko yang Diintai Sanksi dari PDI-P

Poros Baru Demokrat, PKS, dan PPP Disebut Sulit Terjadi

Keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan yang mengusung bakal capres Anies Baswedan kini tengah menjadi sorotan.

Ada dua kemungkinan yang bisa dijadikan opsi oleh Partai Demokrat untuk Pilpres 2024 nanti, di antaranya membuat poros baru, atau bergabung dengan koalisi lain.

Terkait pembuatan poros baru, misalnya Partai Demokrat-PKS-PPP seperti yang santer dibicarakan publik, disebut sepertinya akan sulit terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, yang menilai sulit terbentuknya poros baru dari ketiga partai itu lantaran tidak ada sosok capres unggulan dalam internal mereka.

Ujang Komarudin menilai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama-sama tidak memiliki capres yang secara elektabilitas mampu bersaing dengan tiga nama capres yang sudah ada saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

"Kalau saya llihat sih sulit ya poros Demokrat-PKS-PPP itu. Ya kalau terbentuk, terjadi, bagus-bagus saja. Sudah 20 persen lebih ya. Tapi ya susah, karena di Demokrat, PKS, PPP itu, tidak ada capres unggulan," kata Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (3/9/2023).

"Tidak ada capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi yang bisa bersaing dengan Prabowo, Ganjar, maupun Anies," sambungnya.

Adapun Ujang menilai, sejumlah sosok seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sandiaga Uno lebih menjual jika dipasang sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Kan berkoalisi itu ingin menang. Maka harus ada capres, termasuk cawapres yang dijual. Kalau cawapresnya ada yang bisa dijual, misal AHY bisa dijual sebagai cawapres, Sandiaga Uno juga masih bisa dijual sebagai cawapres. Tapi untuk capresnya enggak ada yang mumpuni. Enggak ada yang bisa menandingi figur-figur yang diusung di koalisi Demokrat PKS PPP kalau terbentuk," ucap Ujang.

"Hampir tidak ada tokoh selain dari tiga orang yang ada saat ini, yang elektabilitasnya selalu yang tertinggi ya mereka-mereka itu, Prabowo, Ganjar, Anies," lanjut pengamat politik itu.

Sehingga, menurut Ujang, kalaupun poros koalisi ini terbentuk, akan sulit untuk mendapatkan kemenangan di Pilpres 2024 mendatang.

AHY bersama Partai Demokrat (kanan) dan Sandiaga Uno bersama PPP (kiri) (Instagram @agusyudhoyono/ Kompas.com/Ardhysta)

Baca juga: Diberi Jaminan Menang, Cak Imin Beberkan Ucapan Surya Paloh saat Minta Jadi Cawapres Anies

Terlebih, lanjut Ujang, PKS sendiri tampak setia mendukung Anies Baswedan, meski saat ini koalisi pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah berubah.

"Karena berkoalisi untuk menang, maka mereka sulit terjadi Demokrat-PKS-PPP. Apalagi PKS nya kan akan mendukung Anies. Karena Anies ini identik dengan PKS. Saya melihat PKS rasional saja, kayaknya PKS mendukung Anies Baswedan, walaupun koalisinya sudah berubah dengan NasDem dan PKB."

Diberitakan sebelumnya, Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai sosok yang disebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada menteri aktif dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) membujuk Demokrat berkoalisi dengan PPP dan PKS adalah Menparekraf sekaligus Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno.

Hal tersebut, kata Adi, dapat dilihat dari adanya upaya Sandiaga mendekati Demokrat lantaran dianggapnya poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan bubar.

Pendekatan tersebut disebut Adi dalam rangka upaya pembentukan poros baru antara Demokrat, PPP, dan PKS.

"Saya kira yang disebut oleh SBY adalah Sandiaga Uno, Ketua Bappilu PPP. Karena kan secara eksplisit sudah terang benderang bahwa Sandi itu memang mengajak Partai Demokrat dan PKS karena kemungkinan poros (Koalisi) Perubahan itu bubar sebagai upaya membentuk poros koalisi baru," katanya dalam program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Sabtu (2/9/2023).

Adi menganggap upaya pendekatan Sandiaga ini untuk menyelamatkan marwah Demokrat dan PKS yang ditinggal oleh Partai Nasdem dengan menduetkan Anies Baswedan bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Bahkan, Adi menilai poros baru ini sangat dimungkinkan jika ketiga partai bersepakat dan mengusung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar berduet dengan Sandiaga Uno.

"Artinya itu masih memungkinkan soal bagaimana membangun solusi bahkan suatu wacana cukup serius di mana Sandiaga Uno bisa berpasangan dengan AHY," tuturnya. (TribunWow.com)

Baca berita Pilpres 2024 lainnya