TRIBUNWOW.COM - Sejauh ini ada tiga nama bakal calon presiden di Pilpres 2024, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Hanya saja, sosok Anies Baswedan terancam tidak bisa maju menjadi capres dengan banyak alasan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mengusung Anies Baswedan bisa gagal jika ditinggal oleh partai koalisinya lantaran tidak memenuhi sayarat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold).

Baca juga: Gerindra Jawab Peluang Duet Prabowo dan Erick Thohir di Pilpres 2024, Masih Tahap dengan Cak Imin?

Baca juga: Beda Gaya Prabowo dan Ganjar saat Ucapkan Ultah untuk Jokowi, Pakai Foto Berdua hingga Buat Video

Jika hal itu terjadi, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai justru akan bahaya.

Menurut Gatot maka oposisi tak terwakili dalam pemerintahan.

"Saya yakin orang yang paham dengan politik tidak berani. Mengapa? karena kalau yang maju hanya dari rezim, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi tak terwakili, sangat berbahaya," kata Gatot di Aljazeerah Restaurant dan Function Hall, Jakarta Timur, Rabu (21/6/2023).

Dia menegaskan bahwa pernyataan itu bukan merupakan kampanye, melainkan sebuah teori.

Jika dua tokoh tersebut yang melenggang di kontestasi politik mendatang, Gatot menyebut, Indonesia akan mengalami kesulitan.

"Kita akan mengalami hal yang sulit karena demokrasi dimanapun di dunia pasti antara rezim itu bermasalah, besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi," ujarnya.

Kesulitan itu, dikatakan Gatot, bagaimana oposisi berperan sebagai pengontrol.

Menurutnya, semakin demokrasi dikriminalisasi maka akan semakin besar pula oposisi.

"Saya yakin elit-elit politik tidak berani melakukan ini karena akan bermasalah terus dalam sepanjang perjalanan bangsa ini, karena tidak mungkin yang kecil mengkooptasi yang besar," ucap Gatot.

Baca juga: Respons Gerindra soal Cak Imin Dipingit karena Pasti Jadi Pasangan Prabowo: Tak Ada Desak-mendesak

Ia lantas menyingung hasil poling generasi milenial yang menyatakan sebanyak 60 persen generasi tersebut apatis terhadap pemerintah.

"Kalau 60 persen tarolah setengahnya dari 30 persen tidak memilih maka siapapun yang jadi presiden dia tidak memiliki legalitas. Maka pemilihan presiden, gubernur, bupati semuanya satu jadi mayoritas," ujarnya.

Padahal, kata dia, legitimasi suatu negara yang berdasarkan berdemokrasi tergantung pada legitimasi dari rakyat yang mayoritas. Jika legitimasi ditarik oleh minoritas maka demokrasi tak akan berjalan dan justru akan sibuk dengan berbagai kekacauan.

Ia menuturkan hal itu terjadi lantaran sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah terkait demokrasi, harus mendapat legalitas dari mayoritas.

Gatot menyebut partisipasi suara kaum milenial turut berperan dalam memberikan legalitas.

"Sangat berbahaya kalau partispasi para kaum milenial yang 60 persen ini dalam pemilu sangat minim, berarti legalitas siapapun yang menang tidakakan kuat," pungkas Gatot.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gatot Nurmantyo Jelaskan Bahayanya jika Hanya Prabowo dan Ganjar yang Maju Pilpres 2024