TRIBUNWOW.COM - Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Shangri-La Dialogue 2023, Sabtu (3/6/2023) menjadi sorotan dunia.

Tak sedikit tokoh dalam negeri yang mengkritik usulan Prabowo tersebut.

Namun, yang memberikan dukungan atau sepakat dengan Prabowo juga tak kalah banyak.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Prabowo Bernyali Besar, Terbukti dari Berani Ajukan Proposal Damai Rusia-Ukraina

Menanggapi pro dan kontra proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diajukan Prabowo, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyebut usulan itu sudah tepat.

“Usulan lainnya seperti misalnya Indonesia siap untuk menjadi pihak yang melakukan observasi gencatan senjata, itu tepat," ujarnya, dikutip dari Tribunnews.

"Karena misalkan kedua negara mau melakukan gencatan senjata lalu membuka dialog, tentu gencatan senjata harus dimonitor atau diawasi."

"Nah, Indonesia sepanjang itu dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagaimana yang disampaikan Pak Prabowo, siap untuk melakukan hal tersebut,” sambungnya.

Di kancah internasional, pujian terkait usulan Prabowo ini juga dilontarkan oleh Menhan Belanda, Kajsa Ollongren.

Kajsa Ollongren berharap agar usulan Prabowo segera diapresiasi dan membuahkan hasil.

“Upaya dan komitmen pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Ukraina patut diapresiasi. Semoga upaya ini segera membuahkan hasil”, ujarnya, dikutip dari laman kemhan.

Sementara itu, kritikan terkait usulan Prabowo satu di antaranya datang dari PDIP.

Baca juga: Pendukung Prabowo Makin Banyak, Terbaru Pedagang Pasar di Demak Deklarasikan Dukungan 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto awalnya mengingatkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

Oleh karena itu, menurut Hasto tidak boleh ada pejabat pemerintahan yang tak sejalan dengan prinsip tersebut.

"Sehingga tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif, kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok dan juga menghormati dari seluruh resolusi melalui PBB,” ujar Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023), dikutip dari Tribunnews.

Hasto kemudian menyebut bakal capres yang mereka usung, Ganjar Pranowo lah yang bisa menunjukkan kekuatan dan kepemiminan Indonesia, menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti.

“Justru disitulah peran Indonesia, sehingga Pak Ganjar ini betul-betul merupakan pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi,” ungkapnya.

Hasto bahkan menyebut, jika proposal untuk mengatasi konflik Rusia-Ukraina ini diajukan oleh Ganjar Pranowo, pasti tidak akan ditolak.

“Dan kalau Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan ada penolakan proposal itu tidak ada. Karena ini tradisi bangsa,” kata Hasto.

Ia kemudian mencontohkan perananan Indonesia sejak dari 1955 yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia, yang juga disampaikan Jokowi, dan diikuti Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap hubungan Palestina, itu karena sudah ditanda tangani oleh Bung Karno, Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, spirit Dasa Sila Bandung yang menurut Kanselir Jerman relevan sampai sekarang,” ujarnya.

“Jadi Pak Ganjar justru akan memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Karena ada yang punya sumber-sumber lain,” imbuh Hasto.

Sementara itu, dikutip dari akun Instagram @indonesiaadilmakmur, berikut ini lima poin usual Prabowo terkait konflik Rusia vs Ukraina.

"Akhiri peperangan Rusia-Ukraina, Pak @Prabowo mengusulkan saran berikut di IISS Shangri-la Dialogue 2023;

01. Kedua belah pihak yang berkonflik segera menyepakati gencatan senjata dan menghentikan permusuhan.

02. Pasukan pemantau dan pengamat PBB segera dibentuk dan diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi tersebut.

03. Pasukan pemantau dan ahli dari PBB tersebut perlu terdiri dari kontingen dari negara- negara yang disepakati oleh baik Ukraina maupun Rusia.

04. Kedua belah pihak segera menarik mundur pasukan dari posisi masing-masing saat ini sejauh 15 kilometer dari garis depan ke zona demiliterisasi yang baru.

05. PBB segera mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah yang menjadi sengketa untuk memastikan secara objektif aspirasi mayoritas dari penduduk di wilayah- wilayah tersebut," tulis akun resmi @indonesiaadilmakmur, Sabtu (3/6/2023). (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

Berita terkait Prabowo Subianto