Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Presiden RI Joko Widodo melakukan pemanggilan terhadap para menterinya dan sejumlah pejabat negara ke Istana Presiden, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Dilansir TribunWow.com, pertemuan ini semakin menguatkan sinyal akan adanya reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang isunya akan diumumkan esok hari.
Bahkan, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan kode mengenai isu tersebut.
Baca juga: Desak Jokowi agar Reshuffle, PDIP Disebut Terang-terangan Tak Suka NasDem Usung Anies Baswedan
Isu reshuffle yang kabarnya akan dilakukan Jokowi semakin santer menjadi sorotan.
Disinyalir, reshuffle tersebut akan dilakukan pada Rabu (1/2/2023) yang bertepatan dengan hari pasaran Pon, menurut kalender Jawa.
Adapun sebelum hari yang dirumorkan tersebut, Jokowi memanggil para menteri dan pejabat negara.
Mereka antara lain adalah Airlangga, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso atau Buwas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan lain-lain.
Ditemui seusai acara, Airlangga hanya menjawab singkat dan enggan memberikan tanggapan terkait isu politik.
"Politik tunggu hari Rabu," kata Airlangga dikutip Tribunnews.com.
Tanpa memberikan keterangan, Airlangga hanya mengimbau agar masyarakat menunggu setiap hari Rabu.
"Setiap hari Rabu ditungguin," lanjutnya.
Baca juga: Pihak Istana Bocorkan Reshuffle Kabinet akan Dilakukan Januari, Jokowi: Bisa Jumat, Bisa Senin
Sementara itu, saat ditanya, Bahlil mengaku diminta untuk rapat internal bersama Presiden guna membahas topik tertentu.
Namun, topik tersebut tidak berkaitan dengan isu reshuffle maupun evaluasi kinerja para menteri.
"Saya nggak tahu ya karena kebtulan kan saya ngurus investasi, saya bukan menteri mengevalusi kinerja," ujar Bahlil dikutip Tribunnews.com, Selasa (31/1/2023).
Ia menilai evaluasi kinerja para menteri tersebut pasti ada, namun hanya diketahui oleh Presiden sendiri.
"Ya namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya, ya yang tahu nilai berapa nilai berapa itu hanya bos saja, kami sesama sopir angkot gaboleh mendahului dan saling menilai, saya kan belom tentu bagus juga masa mau nilai yang lain," lanjutnya.
Senada dengan Bahlil, Budi Waseso mengaku tak tahu menahu mengenai evaluasi kinerja para menteri.
Ia mengaku hanya datang rapat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kerjanya.
"Waduh saya gak tau itu ya karena tugas saya kan. Saya kan levelnya di Dirut ya. Hanya pelaksana untuk kegiatan sebagian," terang Budi Waseso.
Kompak dengan rekan lain, Zulkifli Hasan juga mengaku tak tahu menahu mengenai reshuflle tersebut.
"Saya ngurusin beras, ngurusin cabe ngurusin telur daging ayam, kalau reshuffle itu punya haknya Bapak," tegasnya.
Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat Duga Perindo hingga PSI Minta Jokowi Jatah Kursi Menteri
Jika Jokowi Reshuffle Menteri NasDem
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai isu reshuffle menteri dari Partai NasDem tak berkaitan dengan pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dilansir TribunWow.com, wacana tersebut muncul setelah santer digaungkan PDIP dan disinyalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun perombakan Kabinet Indonesia Maju yang diduga menyasar Partai NasDem tersebut karena pemilihan koalisi yang tak sejalan dengan pemerintah.
Baca juga: Desak Jokowi agar Reshuffle, PDIP Disebut Terang-terangan Tak Suka NasDem Usung Anies Baswedan
Meski begitu, pihak Partai NasDem menegaskan bahwa mereka masih berkomitmen untuk mendampingi pemerintahan Jokowi hingga akhir.
"Menurut saya, sulit buat NasDem mengatakan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari rezim ini, tapi di sisi lain sekarang intens berkomunikasi dengan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah," kata Yunarto dikutip Kompas.com, Jumat (6/1/2023).
"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?"
Baca juga: Makin Panas dengan PDIP Buntut Isu Reshuffle, NasDem: Kalau Mau Ambil Kursi Ya Bicara sama Presiden
Menurut Yunarto, jika NasDem berkoalisi dengan Demokrat dan PKS dengan mengusung nama 'Koalisi Perubahan', maka pimpinan partai dianggap memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.
Seperti contohnya pembangunan IKN dan kenaikan harga BBM di mana Demokrat dan PKS memiliki pendapat berbeda.
"Bagaimana Nasdem menjelaskan di satu sisi dia adalah bagian dari 8 tahun pemerintahan Jokowi, tapi dia juga bicara mengenai Koalisi Perubahan. Apa yang mau diubah," beber Yunarto dikutip Kompas.com.
"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang."
Yunarto menambahkan reshuffle yang diduga akan dilakukan pada menteri-menteri dari Partai NasDem bisa jadi memiliki muatan politik.
Menurutnya, perombakan itu lebih merujuk pada koalisi NasDem dibanding deklarasinya untuk mencalonkan Anies dalam Pilpres 2024.
"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi yang berbeda," ujar Yunarto.
"Alasan politik itu sah-sah saja dan memang salah satu variabel, menjadi sulit buat seorang menteri misalnya parpolnya sudah memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden sekarang."(TribunWow.com/Via)