Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah tegas menyatakan akan maju sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (pilpres) 2024 nanti.
Sejauh ini Prabowo belum menentukan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan menjadi pendampingnya.
Dilansir TribunWow, jauh hari sebelum Prabowo tegas menyatakan akan maju, telah muncul lebih dulu wacana yang mendukung Prabowo dipasangkan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Seperti yang diketahui, tidak ada aturan di Indonesia yang melarang mantan Presiden RI 2 periode untuk maju sebagai wapres dalam pemilihan umum (pemilu).
Berikut adalah pro dan kontra seputar wacana duet Prabowo-Jokowi:
Baca juga: Prabowo Subianto Unggah Foto Tersenyum Saling Pandang dengan Presiden Jokowi: Kunjungan Bersama
PRO:
Keinginan Masyarakat
Dikutip TribunWow dari Tribunnews, menanggapi wacana ini, Ketua Umum relawan PROJO, Budi Arie Setiadi menanggapi santai.
Budi menegaskan bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar jika nantinya Jokowi menjadi wakil presiden (wapres) pendamping Jokowi.
Kemudian Budi juga menyatakan bahwa wacana tersebut adalah bagian dari aspirasi masyarakat.
"Konstitusi mengizinkan. Politik kan soal seni kemungkinan. Wacana ini sah- sah saja. Yang namanya aspirasi masyarakat tidak bisa di larang. Soal terwujud atau tidak itu kan banyak variabel nya," ujar Budi, Jumat (16/9/2022).
"Secara konstitusi kan sangat jelas soal Pencalonan Capres atau cawapres adalah hak partai politik atau gabungan partai politik. Itu kan sudah jelas."
"Tapi Pilpers itu kedaulatan ada di tangan rakyat karena Rakyat yang akan memilih di TPS. Tegasnya Pencapresan urusan Parpol tapi Pilpers urusan rakyat , " papar Budi.
Baca juga: Berita Prabowo Subianto: Fadli Zon Sebut Prabowo Paling Tahu soal Manuver Sandiaga Uno di 2024
Budi sendiri menyampaikan, wacana Jokowi sebagai wapres Prabowo bukan berarti Jokowi sendiri yang akan turun menjadi pendamping.
Budi mengartikan pendamping Prabowo adalah sosok yang mendapat dukungan atau rekomendasi dari Jokowi.
"Hubungan Prabowo dan Jokowi sangat baik. Beliau- beliau adalah pemimpin bangsa yang punya komitmen sangat tinggi untuk kemajuan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ungkap Budi.
Ungkit Negara Tetangga
Di awal tahun 2022 ini, muncul sekelompok relawan yang mendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di tahun 2024 mendatang.
Kelompok relawan tersebut menamakan diri mereka Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029.
Bahkan kelompok relawan itu telah mendeklarasikan dukungan mereka terhadap duet Prabowo-Jokowi.
Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh kelompok relawan itu mengapa mendukung Prabowo-Jokowi.
"Deklarasi Sekber Prabowo-Jokowi mendorong Prabowo Subianto, calon presiden dan Joko Widodo, calon wakil presiden, sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G. Gisel, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022).
Baca juga: Berita Prabowo Subianto: Gemira Klaim Ulama, Kyai hingga Pimpinan Ponpes Dukung Prabowo di 2024
Dikutip dari Kompas.com, berikut ini adalah sejumlah alasan dari relawan Sekber Prabowo-Jokowi.
Alasan pertama, Gisel menyoroti soal pentingnya sosok Prabowo-Jokowi untuk melanjutkan kerja dan pembangunan nasional.
Seperti yang diketahui, saat ini Jokowi menjabat sebagai RI 1 sedangkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI.
Kemudian, Gisel mengungkit bagaimana masa periode kedua Jokowi tidak bisa berjalan baik karena adanya tantangan krisis global dan pandemi Covid-19.
Gisel lalu membandingkan Indonesia dengan negara tetangga.
"Beruntung sampai saat ini Indonesia belum jatuh pada jurang resesi. Sedangkan, banyak negara sudah mengalami resesi, termasuk negara tetangga Singapura," ujar Gisel.
Baca juga: Berita Ganjar Pranowo: Survei Indostrategi Ungkap 2 Alasan Prabowo Subianto Ungguli Ganjar di 2024
Lalu Gisel juga mengungkit soal kebijakan pemerintah melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya mempermudah investasi melalui penyederhanaan regulasi terkait bisnis dan investasi.
Kemudian, Gisel menyoroti soal langkah pemerintah memindahkan Ibu Kota negara.
"Kemudian, yang tidak kalah penting adalah agenda pemindahan status Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang direncanakan akan dimulai pada semester I tahun 2024," kata Gisel.
KONTRA:
Jendral Minat Jadi Kopral
Sempat muncul sekelompok relawan menamakan diri mereka Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029.
Kelompok relawan itu mengusulkan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk nanti mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di tahun 2024 mendatang.
Sekber Prabowo-Jokowi mengatakan memiliki sejumlah alasan mengapa mendukung pasangan tersebut.
Baca juga: Berita Prabowo Subianto: Ganjar Ungkit Perintah Megawati soal Kunjungan Puan ke Hambalang
Namun di sisi lain, ide ini justru mendapat kritikan keras karena dinilai tidak etis.
Kritikan ini datang dari Pakar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.
Dikutip dari TribunBanten.com, Feri mengungkit ada yang namanya budaya berkonstitusi.
"Presiden itu tanggung jawab seumur hidup hanya saja masa jabatannya dibatasi 2 periode (10 tahun)," ujar Feri, Sabtu (15/1/2022).
Feri juga menilai tidak patut apabila Presiden Jokowi terjebak hasutan para pendukungnya yang menikmati berada di lingkar kekuasaan.
"Setiap yang habis periode dalam budaya berkonstitusi tetap dipanggil presiden," kata Feri.
Feri juga menilai aneh apabila seorang mantan presiden mau maju menjadi cawapres terlebih dari mantan rival yang sudah dikalahkan berturut-turut.
"Tidak elok dan tidak etis jika presiden maju jadi wakil (presiden)."
"Ibarat sudah jadi jenderal tapi tiba-tiba berminat jadi kopral," kata Feri.
"Enggak boleh terjadi itu," pungkasnya.
Rawan Picu Konflik
Dikutip TribunWow dari Tribunnews, menurut pengamat, duet Prabowo-Jokowi justru banyak membawa dampak negatif dan belum tentu bisa menang di 2024 nanti.
Hal ini dinyatakan oleh Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.
Dedi menjelaskan bagaimana saat ini Indonesia tidak kekurangan tokoh untuk dipilih dalam Pilpres 2024 nanti.
Baca juga: Berita Prabowo Subianto: Pengamat Lihat Jokowi Kian Condong Dukung Prabowo di Pilpres 2024
Ia juga mengungkit wibawa Jokowi akan tercoreng apabila ikut bertarung bersama Prabowo sebagai wakil.
Menurut Dedi, orang yang menyuarakan ide duet Prabowo-Jokowi memiliki motif ekonomi.
"Sangat jelas dalam rangka mencari pekerjaan, bukan dalam konteks memikirkan bangsa ini ke depan," kata Dedi kepada Tribun Network, Selasa (13/9/2022).
Dedi menyampaikan, polarisasi di masyarakat akan semakin meruncing apabila wacana Prabowo-Jokowi diwujudkan.
Ia menyoroti bagaimana loyalis Prabowo dan Jokowi memiliki sikap yang agresif.
"Sehingga potensi menghidupkan kembali konflik di masyarakat, dan belum tentu menang, " tegas Dedi.
(TribunWow.com/Anung)