"Hubungan Prabowo dan Jokowi sangat baik. Beliau- beliau adalah pemimpin bangsa yang punya komitmen sangat tinggi untuk kemajuan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ungkap Budi.

Ungkit Negara Tetangga

Di awal tahun 2022 ini, muncul sekelompok relawan yang mendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di tahun 2024 mendatang.

Kelompok relawan tersebut menamakan diri mereka Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029.

Bahkan kelompok relawan itu telah mendeklarasikan dukungan mereka terhadap duet Prabowo-Jokowi.

Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh kelompok relawan itu mengapa mendukung Prabowo-Jokowi.

"Deklarasi Sekber Prabowo-Jokowi mendorong Prabowo Subianto, calon presiden dan Joko Widodo, calon wakil presiden, sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G. Gisel, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022).

Baca juga: Berita Prabowo Subianto: Gemira Klaim Ulama, Kyai hingga Pimpinan Ponpes Dukung Prabowo di 2024

Dikutip dari Kompas.com, berikut ini adalah sejumlah alasan dari relawan Sekber Prabowo-Jokowi.

Alasan pertama, Gisel menyoroti soal pentingnya sosok Prabowo-Jokowi untuk melanjutkan kerja dan pembangunan nasional.

Seperti yang diketahui, saat ini Jokowi menjabat sebagai RI 1 sedangkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI.

Kemudian, Gisel mengungkit bagaimana masa periode kedua Jokowi tidak bisa berjalan baik karena adanya tantangan krisis global dan pandemi Covid-19.

Gisel lalu membandingkan Indonesia dengan negara tetangga.

"Beruntung sampai saat ini Indonesia belum jatuh pada jurang resesi. Sedangkan, banyak negara sudah mengalami resesi, termasuk negara tetangga Singapura," ujar Gisel.

Baca juga: Berita Ganjar Pranowo: Survei Indostrategi Ungkap 2 Alasan Prabowo Subianto Ungguli Ganjar di 2024

Lalu Gisel juga mengungkit soal kebijakan pemerintah melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya mempermudah investasi melalui penyederhanaan regulasi terkait bisnis dan investasi.

Kemudian, Gisel menyoroti soal langkah pemerintah memindahkan Ibu Kota negara.