Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Kritik dan peringatan diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Rapat Paripurna Usulan Pemberhentian Gubernur Ibu Kota dan wakilnya Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Dalam rapat tersebut, DPRD DKI mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya yang nantinya usulan ini akan dilanjutkan ke Mendagri Tito Karnavian lalu ditindaklanjuti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip TribunWow dari Kompas, namun selain pengumuman rapat ini juga diwarnai kritik dan peringatan kepada Anies.
Baca juga: Berita Anies Baswedan: Ucap Angka 24, Anies Menjawab saat Ditanya Kemungkinan Dampingi AHY di 2024
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mewanti-wanti Anies agar tidak melantik pejabat tinggi pratama di Pemprov DKI.
"Kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku," kata Prasetyo, dalam rapat paripurna, Selasa (13/9/2022).
Selain itu rapat juga sempat diwarnai interupsi oleh Anggota DPRD DKI F-PDIP, Johny Simanjuntak.
Johny memperingatkan Anies dan wakilnya agar tidak lagi membuat kebijakan strategis seusai rapat selesai.
"Yang pertama, bahwa dengan pengumuman ini, kami memaknai secara etis, saya garis bawahi secara etis agar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis," kata Johny.
Tak hanya memberikan peringatan, Johny turut mengungkit janji-janji kampanye Anies yang ia sebut tidak terealisasi.
Johny menyinggung mulai dari program hunian dengan down payment (DP) Rp 0, OK OCE, dan naturalisasi sungai yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
Di tengah Johny berbicara, seorang Anggota DPRD DKI F-Nasional Demokrat (NasDem) menginterupsi menyatakan keberatan atas interupsi Johny.
Baca juga: Berita Anies Baswedan: PKS dan Demokrat Intens Komunikasi, NasDem Pastikan Anies Siap Maju di 2024
"Interupsi, Fraksi Nasdem keberatan," sebut seorang anggota Fraksi Nasdem.
"Oke, baik, catat," balas Johny kepada anggota Fraksi Nasdem tersebut.
Setelah menyampaikan kritik, Johny menganggap Anies dan Riza sebagai sahabat.
Sebagai informasi, jabatan Anies-Riza akan resmi berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Kemudian jabatan Anies dan Riza akan digantikan oleh Penjabat (PJ).
Anies Nyatakan telah Tepati Janji Kampanye
Sebelumnya, rasa syukur diucapkan oleh Anies sembari menyatakan bahwa janji kampanyenya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 lalu telah selesai dituntaskan satu per satu.
Anies menyampaikan, satu dari beberapa janjinya yang telah ia realisasikan adalah program pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Dikutip TribunWow dari Kompas, kini janji kampanye tersebut telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan menjadi kegiatan strategis daerah.
Baca juga: Berita Anies Baswedan: Peringati HUT RI, sang Gubernur DKI Tegaskan Komitmen Pemprov Jakarta
Nantinya program ini akan dimonitor dan dieksekusi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Alhamdulillah satu-satu (janji kampanye) tuntas dan inilah (program hunian) salah satunya (yang tuntas)," ujar Anies kepada awak media di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/8/2022).
Anies menjelaskan meski tak terlihat saat dikerjakan, janjinya tetap terealisasi.
"Maka, insya Allah yang menjadi rencana bisa tereksekusi. Nah, di sinilah proses (pengerjaan janji kampanye) yang tidak terlihat. Tahu-tahu nanti sudah jadi barangnya, tahu-tahu sudah selesai," ucap Anies.
Anies turut menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan janji-janji kampanye yang diketahui berjumlah 23 janji politik.
Dari puluhan janji itu ada beberapa yang telah dikerjakan namun belum memenuhi target.
Satu di antaranya adalah janji membangun sumur resapan untuk menanggulangi banjir yang ditargetkan terbangun 1,8 juta tapi baru terpenuhi sebanyak 16 ribu titik per November 2021.
Baca juga: Berita Anies Baswedan: Bersahabat dengan Menlu Jepang, Disambut Denting Piano hingga Pelukan Hangat
Sebelumnya, kebijakan Anies melakukan penjenamaan rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta menuai kritik dan hujatan dari berbagai pihak.
Langkah Anies mengganti istilah Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat dianggap ngawur dan tidak penting.
Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews, kritikan ini disampaikan oleh politisi PDIP dan PSI.
Kader PDIP sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyindir kebijakan Anies yang menurutnya ngawur.
"Buat program itu yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat," ujar Edi, Kamis (4/8/2022).
"Bukan cuma ganti-ganti nama. Kemarin nama jalan, sekarang rumah sakit."
"Stop deh bikin kebijakan ngawur," sambungnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo melihat masih banyak masalah lain yang seharusnya diprioritaskan oleh Anies.
"Memang tidak ada salahnya mengubah nama RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta dengan segala alasannya. Namun, ada urgensi yang lebih besar di bidang kesehatan," ucap Anggara, Kamis (4/8/2022).
Anggara kemudian mengungkit adanya belasan kelurahan yang belum memiliki puskesmas mulai dari Kelurahan Duri Selatan, Glodok, Cikini, Gambir, hingga Kemayoran.
"Dalam masa jabatan Gubernur Anies sejak 2017, pembangunan puskesmas di kelurahan-kelurahan ini tidak dikejar. Padahal, puskesmas penting sebagai akses layanan utama masyarakat di wilayah," ujar Anggara.
"Selain itu, puskesmas juga berperan penting dalam upaya promotif preventif. Menurut saya jangan fokus ke hal-hal seremonial dulu sebelum yang esensial selesai," sambungnya.
Anies sendiri diketahui melakukan penjenamaan RSUD jadi Rumah Sehat untuk Jakarta pada Rabu (3/8/2022) kemarin.
Anies menjelaskan, rencana penjenamaan telah dibahas sejak 2019 silam.
"Lalu muncul pandemi (Covid-19), sehingga ini (penjenamaan) terhenti. Baru kemudian kami aktifkan lagi setelah suasananya lebih memungkinkan," ucap Anies, Rabu (3/8/2022).
Anies berdalih, penjenamaan nama dilakukan agar masyarakat tidak datang ke RS hanya pada saat sakit tapi saat sehat juga untuk kepentingan menjaga kebugaran tubuh.
"Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up, sampai persoalan gizi, konsultasi, dan lain-lain," terang Anies. (TribunWow.com/Anung/Via)