Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Sebuah survei dilakukan oleh Drone Emprit dengan menganalisis pemberitaan dan perbincangan di media online dan media sosial 11-17 Juli 2022.
Dari survei tersebut, ditemukan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani adalah tokoh politik yang paling sering dibicarakan di ruang publik dalam hal positif.
Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, sebaliknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru sering dibicarakan dalam nada negatif.
Baca juga: Ganjar dan Puan Bersaing? Para Ahli Ungkap Alasan Bungkamnya Megawati soal Bakal Capres PDIP
Dipaparkan oleh Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi pada Sabtu (23/7/2022), berikut ini adalah urutan tokoh politik yang paling sering dibicarakan dalam nada positif.
1. Ketua DPR RI Puan Maharani - 89 persen.
2. Menteri BUMN Erick Thohir - 85 persen.
3. Ketum Golkar/Menko Perekonomian Airlangga Hartarto - 81 persen.
Berikut adalah tokoh yang paling sering dibicarakan dalam nada negatif.
1. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno - 36 persen.
2. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - 35 persen.
3. Ketum Gerindra/Menhan RI Prabowo Subianto - 33 persen.
Beberapa berita bernada positif yang ditemukan oleh drone emprit terkait Puan adalah sebagai berikut:
1. Puan Maharani menyumbang sapi kurban seberat 1,3 ton ke PDIP Jateng
2. Pandangan Puan yang menganjurkan cara mengatasi harga yang naik dengan perbaiki tata kelola komoditas pangan.
3. Puan dianugerahi Doktor Kehormatan oleh Universitas Nasional Pukyong Korsel
4. Pengamat menilai dari sisi kualitatif, Anies dan Puan dapat saling melengkapi di Pemilu 2024.
5. PKB nyatakan siap mengadakan pertemuan dengan Puan secara terbuka ataupun tertutup
6. Puan layak maju sebagai Capres, lantaran Puan didukung struktur politik yang solid.
Diketahui, Drone Emprit adalah sebuah inovasi produksi data kekinian, Drone Emprit merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitor serta menganalisa media sosial dan platform online yang berbasis teknologi big data.
Drone Emprit sendiri menggunakan keahlian Artificial Intelligence dan Natural Learning Process (NLP).
Baca juga: Beda Respons Anies dan Puan saat Jawab Kemungkinan Maju Bareng Ganjar di Pilpres 2024
Duet Prabowo-Jokowi di 2024
Di awal tahun 2022, sempat muncul sekelompok relawan yang mendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di tahun 2024 mendatang.
Kelompok relawan tersebut menamakan diri mereka Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029.
Bahkan kelompok relawan itu telah mendeklarasikan dukungan mereka terhadap duet Prabowo-Jokowi.
Baca juga: 4 Poin Pidato Megawati: Soroti Keanehan Harga Minyak Goreng hingga Singgung Pemilu 2024
Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh kelompok relawan itu mengapa mendukung Prabowo-Jokowi.
"Deklarasi Sekber Prabowo-Jokowi mendorong Prabowo Subianto, calon presiden dan Joko Widodo, calon wakil presiden, sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G. Gisel, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022).
Dikutip dari Kompas.com, berikut ini adalah sejumlah alasan dari relawan Sekber Prabowo-Jokowi.
Alasan pertama, Gisel menyoroti soal pentingnya sosok Prabowo-Jokowi untuk melanjutkan kerja dan pembangunan nasional.
Seperti yang diketahui, saat ini Jokowi menjabat sebagai RI 1 sedangkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI.
Kemudian, Gisel mengungkit bagaimana masa periode kedua Jokowi tidak bisa berjalan baik karena adanya tantangan krisis global dan pandemi Covid-19.
Gisel lalu membandingkan Indonesia dengan negara tetangga.
"Beruntung sampai saat ini Indonesia belum jatuh pada jurang resesi. Sedangkan, banyak negara sudah mengalami resesi, termasuk negara tetangga Singapura," ujar Gisel.
Lalu Gisel juga mengungkit soal kebijakan pemerintah melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya mempermudah investasi melalui penyederhanaan regulasi terkait bisnis dan investasi.
Kemudian, Gisel menyoroti soal langkah pemerintah memindahkan Ibu Kota negara.
"Kemudian, yang tidak kalah penting adalah agenda pemindahan status Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang direncanakan akan dimulai pada semester I tahun 2024," kata Gisel. (TribunWow.com/Anung)