TRIBUNWOW.COM - Pihak berwenang Rusia dilaporkan telah meluncurkan kampanye untuk merekrut sejumlah pekerja penting.

Iklan berisi lowongan pekerjaan itu ditujukan untuk merekonstruksi kembali wilayah Ukraina timur yang diduduki oleh pasukannya.

Dilansir TribunWow.com dari The Moscow Times, Jumat (24/6/2022), iklan itu telah dibagikan melalui posting pekerjaan online publik dan laporan berita.

Baca juga: Jika Putin Tewas, Rusia Diprediksi akan Tetap Jadi Ancaman dan Terus Bermusuhan dengan Ukraina

Setelah gagal untuk merebut Kyiv, Rusia mengalihkan fokus invasi ke arah timur untuk menguasai Donbas.

Presiden Rusia Vladimir Putin memgklaim tujuan utamanya adalah untuk membebaskan wilayah timur dan selatan Ukraina yang didominasi oleh penutur bahasa Rusia.

Sekarang, para pejabat tampaknya mengandalkan warga Rusia yang bersedia untuk membantu daerah-daerah ini pulih dari kehancuran setelah diserang selama empat bulan.

Lusinan lowongan pekerjaan disebarkan di pasar online Rusia, Avito, berisi ajakan pada tukang batu, mekanik atap, pelukis, dan tukang las untuk bergabung dalam rekonstruksi Donetsk, ibu kota Republik Rakyat Donetsk (DNR) yang memproklamirkan diri.

Sebagian besar iklan itu menargetkan penduduk di luar pusat kota besar dan menjanjikan gaji awal dua atau tiga kali lebih tinggi daripada rata-rata regional.

Baca juga: Ledek Macron, Pabrik Senjata di Rusia Tantang Prancis Kirim Lebih Banyak Artileri ke Ukraina

Pekerja juga dijanjikan paket manfaat yang mengesankan termasuk cakupan semua makanan dan perumahan, waktu liburan berbayar, peluang pertumbuhan karir dan bahkan bonus tunai $60 untuk mengajak teman.

Meskipun daftar tersebut diposting oleh kontraktor swasta, beberapa menyebutkan bahwa proyek tersebut disponsori oleh Kementerian Konstruksi Rusia dan disertai dengan slogan motivasi seperti "Mari kita membangun kembali Donbas bersama-sama."

Menurut iklan tersebut, semua pekerja yang melakukan misi patriotik akan diminta untuk menjalani pemeriksaan oleh Layanan Keamanan Federal (FSB) Rusia.

Sementara pekerja konstruksi dijanjikan akan dikirim ke wilayah pendudukan dalam beberapa hari.

Namun iklan tersebut tidak menyebutkan kompensasi jika ada potensi cedera atau kematian pekerja selama berada di wilayah konflik.

Perekrut konstruksi yang dihubungi oleh The Moscow Times menolak berkomentar mengenai keselamatan pekerja atau potensi kompensasi.

Baca juga: Semringah Uni Eropa Setujui Ukraina sebagai Kandidat, Zelensky: Keputusan Terpenting Selama 30 Tahun

Di sisi lain, organisasi sukarelawan pro-pemerintah Rusia dilaporkan telah merekrut dan mengirim para profesional untuk misi 'kemanusiaan' ke republik-republik yang memisahkan diri di Ukraina timur selama berbulan-bulan.

Menurut kelompok kemanusiaan 'Bersama dengan Donbas' yang terkait dengan pemerintah, lusinan psikolog dan guru Rusia saat ini bekerja sebagai bagian dari misi sukarelawan di Mariupol, kota pelabuhan Ukraina selatan yang hampir hancur total oleh pasukan Rusia sebelum mereka merebutnya bulan lalu.

Tidak seperti pekerja konstruksi, guru dilaporkan direkrut melalui saluran swasta, seperti kelompok media sosial tertutup di universitas yang mengkhususkan diri dalam pendidikan guru.

Menurut situs berita Tayga.info yang berbasis di Siberia, salah satu pesan rekrutmen yang mencari guru dari 'semua mata pelajaran' muncul dalam obrolan siswa di Novosibirsk State Pedagogical University.

"Tugasnya (adalah_ untuk memastikan awal tahun ajaran, mengatur pekerjaan instruksional dan pendidikan dan bekerja dengan anak-anak,” bunyi pesan tersebut.

Dilaporkan iklan perekrutan itu mengatakan tentang 'perjalanan bisnis' ke wilayah Kherson dan Zaporizhzhia yang diduduki Rusia.

Namun, pihak universitas mengatakan pesan itu tidak asli dan hanya rumor semata.

Baca juga: Inggris Sebut Rusia Rekrut Banyak Lansia Pensiunan Tentara untuk Lawan Ukraina Gara-gara Ini

Rusia Dituduh Rekrut Tentara di Bawah Umur

Rusia dituding melakukan perekrutan tentara ilegal dengan membentuk pasukan anak di bawah umur.

Kremlin dikatakan telah merekrut anak-anak untuk meningkatkan jumlah pasukannya di Ukraina timur.

Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menggantikan sekitar 30.000 tentara Rusia yang tewas, terluka atau ditangkap sejauh ini dalam perang.

Baca juga: Ramai-ramai Menyerah, Tentara Rusia Akui Ditipu, Mengira akan Disambut Rakyat Ukraina dengan Bunga

Dilansir TribunWow.com dari Daily Mail, Minggu (17/4/2022), Moskow dikatakan merekrut tentara dari kelompok pemuda dan wajib militer anak berusia 16 tahun.

Mereka tergabung dalam 'klub pratriotik' yang bermunculan di bagian timur Ukraina yang diduduki Rusia setelah invasi pada tahun 2014.

Komunitas itu awalnya dibentuk sebagai bagian dari kampanye untuk mempromosikan budaya negara di Luhansk dan Donetsk.

Klub patriotik Rusia telah digambarkan sebagai pusat indoktrinasi oleh para juru kampanye.

Program ini dimulai pada 2015, setahun setelah invasi Rusia ke Luhansk dan Donetsk.

Kemarin, para pejabat Ukraina meminta PBB untuk menyelidiki dugaan penggunaan 'tentara anak' oleh Rusia.

Menurut organisasi hak asasi manusia, anak-anak sedang menjalani pelatihan militer dan kemungkinan dikirim ke garis depan bertentangan dengan keinginan mereka.

Beberapa mungkin telah didorong ke dalam tindakan dan kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran.

Laporan juga menunjukkan lencana taruna militer Rusia, yang tidak seharusnya dikerahkan ke zona perang, telah ditemukan di medan perang di Ukraina.

“Otoritas pendudukan (Luhansk dan Donetsk) sedang melakukan mobilisasi anak-anak yang berpartisipasi dalam apa yang disebut klub patriotik, ke tingkat formasi senjata ilegal," kata Komisioner parlemen Ukraina untuk hak asasi manusia Lyudmyla Denisova.

“Mereka telah melakukan pelatihan militer dan ada kematian di antara para remaja ini (di Ukraina)."

"Sekarang mereka mempromosikan masuknya tentara warga sipil, termasuk anak-anak di wilayah yang diduduki sementara."

Menurut Denisova, hal ini mengindikasikan Rusia melanggar hukum perang internasional yang disepakati di Jenewa.

"Dengan melakukan itu, Federasi Rusia telah melanggar hukum dan kebiasaan perang yang diberikan oleh Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan warga sipil dan hak-hak anak," ujar Denisova.

"Perekrutan anak-anak adalah pelanggaran hukum internasional."(TribunWow.com/Via)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina