TRIBUNWOW.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kemungkinan bahwa negaranya akan menyetujui permintaan Rusia.

Satu diantaranya adalah menjadikan Ukraina sebagai negara yang netral.

Lantas, apakah yang dimaksud sebagai negara netral tersebut?

Baca juga: Putin Mengalah untuk Menang? Ini Alasan Janji Rusia Tarik Mundur Pasukan dari Ukraina Meragukan

Baca juga: Rusia Sebut Zelensky Tak Lagi Memerintah Ukraina, Tuding Telah Diambil Alih Militer

Dilansir TribunWow.com dari The Guardian, Rabu (30/3/2022), Ukraina bersedia menjadi netral asalkan menerima jaminan keamanan yang memadai dari negara-negara barat.

Ini berarti Ukraina akan mengabaikan aspirasi untuk bergabung dengan NATO.

Namun, para analis mengatakan langkah-langkah itu akan membutuhkan amandemen konstitusi atau referendum, yang keduanya tidak dapat dilakukan di masa perang.

Apa Itu Netralitas Negara?

Menurut hukum internasional, suatu negara disebut netral jika tidak akan ikut campur dalam situasi konflik bersenjata internasional yang melibatkan negara lainnya.

Negara itu tidak dapat membiarkan pihak yang berperang menggunakan wilayahnya sebagai basis operasi militer.

Selain itu, negara yang netral tidak diperkenankan memihak atau memasok peralatan militer.

Apa yang Dikatakan Zelensky?

Zelensky mengakui pada Selasa (15/3/2022), bahwa Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO.

“Kami telah mendengar selama bertahun-tahun bahwa pintu terbuka, tetapi kami juga mendengar bahwa kami tidak dapat bergabung. Itulah kebenaran yang sangat kami akui,” kata Zelensky.

Pada perundingan damai di Turki pada hari Selasa, (29/3/2022) perwakilan Ukraina mengatakan Kyiv siap untuk menerima netralitas tersebut.

Namun harus berada di bawah kesepakatan internasional yang diketahui negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Perancis dan Inggris, untuk memberikan jaminan keamanan yang mengikat.

Namun, aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO tertulis dalam konstitusi negara.

Konstitusi ini tidak dapat diubah selama darurat militer, seperti yang terjadi sekarang, atau selama keadaan darurat.

Bisakah Ukraina Mengubah Konstitusinya?

Perubahan apa pun akan memerlukan persetujuan dari 300 dari 450 anggota parlemen dalam dua sesi parlemen yang terpisah, dan kemudian divalidasi oleh mahkamah konstitusi.

"Tidak ada 300 suara hari ini, tetapi jika konflik berlanjut dan kami melihat NATO tidak membantu, pendapat bisa berubah," kata ilmuwan politik Ukraina, Volodymyr Fesenko.

"Kekecewaan Zelensky dengan bantuan NATO yang tidak mencukupi mengubah opini publik. Bagi kami, NATO adalah konsesi yang paling sederhana dan paling tidak menyakitkan," tambahnya.

Apa yang Diinginkan Orang Ukraina?

Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh perusahaan jajak pendapat awal bulan ini, 44% warga Ukraina merasa bahwa negara mereka harus bergabung dengan NATO.

Jumlah ini turun dua poin persentase dari jajak pendapat yang dilakukan pada Februari sebelum invasi Rusia dimulai.

Sementara itu, sekitar 42% penduduk memilih Ukraina harus terus bekerja sama dengan NATO tetapi tidak bergabung.

"Ukraina ingin bergabung dengan NATO, tetapi jika Eropa menawarkan keanggotaan UE dan mengusulkan paket keuangan untuk membangun kembali Ukraina, perdebatan soal NATO dapat dilupakan untuk sementara waktu," kata Mykola Davydiuk, seorang analis politik yang berbasis di Kyiv.

"Jika Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, tiga negara berkekuatan nuklir, memberikan jaminan keamanan, aliansi semacam itu akan lebih kuat daripada integrasi ke NATO," tambahnya.

Negosiator Ukraina di Turki pada hari Selasa membandingkan jaminan keamanan yang mereka inginkan dengan Pasal 5 perjanjian NATO, di mana para anggota setuju untuk saling membela jika terjadi agresi militer.

Baca juga: Rusia Janji Turunkan Aktivitas Militer, Zelensky Pesimis: Masyarakat Ukraina Bukan Orang Naif

Baca juga: Putin Melunak, Perundingan Ukraina dan Rusia di Turki Temui Titik Terang, Segera Temui Zelensky

Poin Penting Permintaan Zelensky

Presiden Volodymyr Zelensky telah mengatakan bahwa Ukraina siap untuk membahas status netral negara sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Rusia.

Hanya saja, Zelensky tak mau secara cuma-cuma memenuhi tuntutan Presiden Rusia Vladimir Putin itu.

Demi keamanan negara, ia perlu adanya perjanjian dan jaminan dari Kremlin.

Dilansir TribunWow.com dari Aljazeera, Minggu (27/3/2022), Zelensky mengungkapkan hal tersebut saat berbicara kepada wartawan Rusia dalam panggilan video yang diterbitkan oleh media lokal.

Meskipun otoritas Moskow memperingatkan agar pemberitaan tentang konflik Ukraina tidak dipublikasikan.

Dalam pernyataannya, Zelensky siap berunding mengenai netralitas Ukraina.

Tetapi langkah itu harus dijamin oleh pihak ketiga dan dimasukkan ke dalam referendum.

"Jaminan keamanan dan netralitas, status non-nuklir negara kita. Kami siap untuk melakukannya. Ini adalah poin yang paling penting," kata Zelensky.

Berbicara dalam bahasa Rusia, Zelensky mengatakan invasi tersebut telah menyebabkan kehancuran kota-kota Ukraina.

Ia menggambarkan bahwa kerusakannya lebih buruk daripada perang Rusia di Chechnya.

Zelensky menegaskan kesepakatan damai tidak akan mungkin terjadi tanpa gencatan senjata dan penarikan pasukan.

Dia mengesampingkan upaya untuk merebut kembali semua wilayah yang dikuasai Rusia dengan paksa, dengan mengatakan itu akan mengarah pada perang dunia ketiga.

Zelensky juga mengatakan keinginan untuk berkompromi atas wilayah Donbas timur, yang dipegang oleh pasukan separatis yang didukung Rusia sejak 2014.

Sementara itu, dilansir Ukrinform, Senin (28/3/2022), Zelensky menekankan bahwa tujuan pihak berwenang Ukraina adalah perdamaian.

Selain itu juga pemulihan kehidupan normal di negara itu sesegera mungkin

Presiden 44 tahun itu mencatat bahwa babak baru pembicaraan dengan Rusia akan segera dilakukan.

"Seperti yang saya informasikan, ada peluang dan kebutuhan untuk pertemuan tatap muka di Turki. Ini tidak buruk. Kita lihat saja hasilnya," kata Zelensky.

Adapun sejumlah prioritas telah ditetapkan untuk diangkat dalam perundingan tersebut.

"Kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, tidak diragukan lagi. Jaminan keamanan yang efektif untuk negara kita adalah wajib. Tujuan kita jelas, perdamaian dan pemulihan kehidupan normal di negara asal kita sesegera mungkin," tegas Zelensky.

Upaya perdamaian terbaru dilakukan Presiden Turki Erdogan melalui percakapan teleponnya dengan Putin.

Kedua pemimpin negara itu sepakat untuk kembali melakukan perundingan antara Kyiv dan Moskow di ibukota Turki, Istanbul.

Belum ada tanggal yang diumumkan untuk pertemuan itu.

Tetapi, negosiator Ukraina David Arakhamia mengatakan pertemuan berikutnya akan berlangsung di Turki pada 28-30 Maret.(TribunWow.com)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina