TRIBUNWOW.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia akan menjadi bumerang terhadap pihak Barat.

Di antaranya adalah dalam bentuk harga pangan dan energi yang lebih tinggi.

Namun di sisi lain, Moskow justru akan bisa menyelesaikan masalah yang kini dialami dan menjadi negara adi daya.

Baca juga: Sebut Ukraina Lakukan Taktik Kotor, Presiden Chechnya Kadyrov Prediksi Akhir Memalukan Musuh Rusia

Baca juga: Sebut AS Lakukan Penipuan, Putin Salahkan Pihak Barat soal Kenaikan Harga Minyak dan Energi

Dilansir TribunWow.com dari kanal media Aljazeera, Kamis (10/3/2022), Putin mengatakan tidak ada alternatif untuk apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina.

Ia tegas mengatakan Rusia bukanlah negara yang akan mengkompromikan kedaulatannya hanya untuk semacam keuntungan ekonomi jangka pendek.

"Sanksi ini akan dikenakan dalam hal apa pun," kata Putin dalam pertemuan dengan jajaran pemerintahan Rusia pada hari Kamis (10/3/2022).

"Ada beberapa pertanyaan, masalah dan kesulitan, tetapi di masa lalu kami telah mengatasinya dan kami akan bisa mengatasinya sekarang."

"Pada akhirnya, ini semua akan mengarah pada peningkatan kemerdekaan, swasembada, dan kedaulatan kami," tegasnya.

Pidato tersebut disiarkan televisi dua minggu setelah pasukan Rusia menginvasi negara tetangga Ukraina.

Putin menggambarkan sanksi Barat sebagai tindakan yang merugikan diri sendiri.

Ia yakin Rusia dapat menahan apa yang disebutnya sebagai perang ekonomi melawan bank, bisnis, dan oligarki bisnisnya.

Putin mengatakan Rusia adalah produsen energi utama yang memasok sepertiga gas Eropa.

Sehingga pihaknya akan terus memenuhi kewajiban kontraktual meskipun telah dikecam dengan sanksi termasuk larangan pembelian minyaknya oleh Amerika Serikat.

"Mereka mengumumkan bahwa mereka menutup impor minyak Rusia ke pasar Amerika. Harga di sana tinggi, inflasi sangat tinggi, telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah," ujar Putin.

"Mereka mencoba menyalahkan hasil kesalahan mereka sendiri pada kami. Kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu."

Untuk melawan sanksi tersebut, Rusia telah melarang ekspor peralatan telekomunikasi, medis, mobil, pertanian, listrik dan teknologi, dan lain-lain hingga akhir 2022.

Secara total, lebih dari 200 item dimasukkan dalam daftar penangguhan ekspor, mencakup gerbong kereta api, kontainer, turbin, dan barang lainnya.

Namun, Putin juga mengakui bahwa sanksi yang dijatuhkan sejak invasi pertama kini mulai terasa.

"Jelas bahwa pada saat-saat seperti itu permintaan masyarakat untuk kelompok barang tertentu selalu meningkat, tetapi kami tidak ragu bahwa kami akan menyelesaikan semua masalah ini sambil bekerja dengan tenang," yakin Putin.

"Secara bertahap, orang akan menyesuaikan diri, mereka akan mengerti bahwa tidak ada peristiwa yang tidak bisa kita tutup dan selesaikan."

Baca juga: Pasca Putin Lakukan Invasi ke Ukraina, Warga Rusia Mulai Rasakan Sanksi Ekonomi: Saya Takut di Sini

Baca juga: Disebut Bom Nuklir Ekonomi untuk Rusia, Apa Itu Pemutusan SWIFT sebagai Sanksi atas Invasi Ukraina?

Prediksi Putin akan Dikudeta

Mantan direktur jenderal Royal United Services Institute, Michael Clarke, menuturkan spekulasi seputar invasi Rusia ke Ukraina.

Ia menyinggung penggulingan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mungkin terjadi dengan cara kudeta.

Dilansir TribunWow.com dari kanal berita Sky News, Rabu (9/3/2022), Clarke menilai Putin telah membuat kesalahan strategis besar-besaran.

Hal ini terlihat dari hambatan yang dialami tentara Rusia untuk menguasai Kiev setelah 13 hari invasi dijalankan.

Sementara Putin dikabarkan mulai depresi karena operasi militer yang dijalankannya tak berjalan sesuai rencana.

Apalagi ditambah tekanan internasional yang menjatuhkan berbagai sanksi ke Rusia.

Hal ini dinilai menjadi jaminan bahwa pemerintahan Putin tak akan berjalan lebih lama lagi.

"Saya pikir Putin sudah selesai, dia akan mundur dengan cepat atau mungkin dalam dua atau tiga tahun," kata Clarke.

"Tidak ada pemulihan dari ini, tidak ada jalan kembali untuknya."

Clarke mengatakan tidak mungkin ada revolusi besar-besaran di Rusia karena tidak ada mekanisme untuk itu.

Dan Putin dianggap masih cukup populer di kalangan warga Rusia biasa di bagian tengah dan timur negara tersebut.

Namun warga kelas menengah cenderung tidak menyukainya.

Sementara para oligarki kini mulai khawatir karena Putin kini mengganggu kemampuan mereka untuk menghasilkan uang.

Pasalnya, akibat invasi ke Rusia, sejumlah perusahaan maupun individu Rusia dikenai sanksi global.

Sementara sejumlah perusahaan internasional yang berkerjasama dengan para taipan itu memilih hengkang dari Rusia.

Belum lagi sanksi pemutusan hubungan antara bank Rusia dengan SWIFT yang menyebabkan transaksi internasional tak bisa dilakukan.

Nilai tukar Rubel pun anjlok besar-besaran sementara sejumlah kerugian diderita negara dan rakyat Rusia.

"Nasib Putin akan menjadi seperi Julius Caesar. Tidak harus berupa pembunuhan fisik, tetapi seseorang akan menusukkan pisau secara politis," ujar Clarke.

"Ketika satu orang melakukannya, mereka semua akan bergabung. Itulah nasib yang sekarang menantinya."

"Dan hanya China yang bisa menyelamatkannya," imbuhnya.(TribunWow.com/Via)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina