TRIBUNWOW.COM – Taliban menunjuk 44 anggotanya untuk menduduki sejumlah posisi kepemimpinan kunci di Afghanistan, Minggu (7/11/2021).

Beberapa jabatan tersebut di antaranya termasuk gubernur provinsi dan kepala kepolisian.

Dilansir dari The Hill, keputusan itu diambil karena Taliban berusaha untuk melindungi rezim pemerintahannya di Afghanistan terhadap ancaman keamanan dan masalah ekonomi.

Baca juga: Perketat Hukum Syariah, Taliban Disebut Punya Daftar Komunitas Gay Afghanistan yang Terancam Dibunuh

Baca juga: Terjebak Krisis, Keluarga Afghanistan Jual Anak Berusia 9 Tahun sebagai Pengantin Seharga Rp 31 Juta

Menurut kantor berita Reuters, penunjukan terbaru para anggota Taliban menandai putaran besar pertama pemilihan kepemimpinan, sejak kelompok tersebut membentuk Kabinetnya pada September lalu.

Pengisian peran kepemimpinan menyusul perjuangan Taliban untuk menghadapi ancaman keamanan dan mencapai stabilitas ekonomi.

Di antara anggota Taliban yang mengisi posisi penting tersebut adalah Qani Baryal sebagai Gubernur Kabul dan Wali Jan Hamza yang akan menjadi Kepala Kepolisian Kota Kabul.

Kepala Kops Militer Kabul sebelumnya, Mawlawi Hamdullah Mukhlis, diketahui tewas dalam serangan di rumah sakit militer terbesar di Afghanistan pekan lalu.

Serangan tersebut melibatkan dua ledakan bom besar dan pelepasan tembakan dari kelompok bersenjata yang menewaskan sedikitnya 25 orang dan 50 lainnya terluka.

Afghanistan juga menghadapi peningkatan serangan bom bunuh diri dari Negara Islam Khorasan (ISIS-K), sejak Taliban mengambil alih negara tersebut 15 Agustus lalu.

Tak hanya itu, perekonomian Afghanistan juga berada dalam krisis, namun Taliban justru melarang penggunaan mata uang asing pada pekan lalu.

"Situasi ekonomi dan kepentingan nasional di negara itu mengharuskan semua warga Afghanistan menggunakan mata uang Afghanistan dalam setiap perdagangan mereka," kata Taliban tentang keputusan tersebut.

Sebelum pemberlakuan pelarangan, beberapa wilayah di perbatasan melakukan aktivitas perdagangan dengan menggunakan mata uang negara tetangga, seperti Pakistan.

Sementara dolar Amerika Serikat lebih banyak digunakan secara luas di pasar Afghanistan.

Terkait dengan pemerintahan Afghanistan, pemimpin tertinggi Taliban sebelumnya juga telah memperingatkan anggotanya akan kemungkinan adanya penyusup.

Dilansir dari Al Jazeera, Haibatullah Akhundzada selaku pemimpin tertinggi kelompok itu, memberikan peringatan bahwa mungkin ada entitas “tidak dikenal” di antara barisan mereka yang “bekerja melawan kehendak pemerintah”.

Baca juga: Seorang Asisten Profesor di Afghanistan Tak Dapat Gaji hingga Jadi Buruh Bangunan untuk Cari Uang

Baca juga: Taliban Terpaksa Bayar Pekerja Pakai Gandum di Tengah Krisis yang Makin Parah di Afghanistan

Peringatan tersebut datang dalam sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan Akhundzada, yang diterbitkan secara luas di akun media sosial Taliban, Kamis (4/11/2021).

Pemimpin tertinggi Taliban tidak terlihat di depan umum sejak kelompok itu merebut kekuasaan hampir tiga bulan lalu.

Tepatnya, ketika Taliban merebut ibu kota Afghanistan, yakni Kabul, pada 15 Agustus dan mendeklarasikan Imarah Islam setelah mundurnya pasukan Amerika Serikat yang pernah menduduki negara itu selama beberapa dekade.

Sejak Taliban menguasai Afghanistan, kepemimpinannya telah berulang kali memperingatkan adanya penipu dan penjahat bergabung dengan kelompok itu, dalam upaya untuk merusak citranya.

Pada September lalu, penjabat Menteri Pertahanan Mullah Mohammad Yaqoob menyuarakan keprihatinannya dalam sebuah pesan audio.

“Ada beberapa orang jahat dan korup yang ingin bergabung dengan kami. Untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri atau untuk mencemarkan nama baik kami dan membuat kami terlihat buruk,” ujar Mullah Mohammad Yaqoob.

Putra pendiri Taliban Mullah Mohammad Omar itu, menambahkan bahwa setiap elemen nakal di antara jajaran akan ditangani.

Dalam beberapa bulan terakhir, Taliban telah memperluas perekrutannya karena berusaha memenuhi janji untuk menjaga keamanan di negara itu.

Namun, kelompok tersebut justru menghadapi serangkaian serangan mematikan dari para saingannya, termasuk ISIS-K.

Taliban juga mengumumkan amnesti nasional dan berjanji akan mengizinkan perusahaan media swasta untuk terus beroperasi secara bebas dan independen.

Di sisi lain, ada laporan tentang beberapa anggota Taliban yang diduga melecehkan wartawan, dan yang lainnya dituduh secara paksa menyita properti di beberapa provinsi.

Menyusul laporan tersebut, kantor Akhundzada mengeluarkan dekrit pada akhir September yang melarang anggota kelompok memasuki rumah dan kantor di Kabul atau sekitarnya, dengan dalih memeriksa kendaraan atau peralatan.

“Tidak ada yang diizinkan untuk mengambil kendaraan atau peralatan” atas nama pemerintah Afghanistan, tegasnya dalam dekrit tersebut.

Tetapi, ada laporan lanjutan tentang anggota kelompok Taliban yang memaksa ratusan keluarga keluar dari rumah mereka di provinsi tengah Daikondi. (TribunWow.com/Alma Dyani P)

Berita terkait Konflik di Afghanistan lain