TRIBUNWOW.COM – Amerika Serikat (AS) menyuarakan kecamannya terhadap rencana perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat, Palestina, Selasa (26/10/2021).

Sebagai bentuk kritik yang jarang terjadi, Pemerintahan Joe Biden menyebut upaya tersebut merusak “prospek solusi dua negara”, sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Rabu (27/10/2021).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, dengan tegas menolak desakan Israel baru-baru ini untuk membangun lebih banyak pemukiman di Tepi Barat.

Baca juga: Terungkap Penguasa Dubai Retas Ponsel Mantan Istri selama Perebutan Hak Asuh, Pakai Perangkat Israel

Baca juga: Baku Tembak Terjadi di Tepi Barat, Serangan Israel Tewaskan 5 Orang Palestina

Pihaknya juga mengkritik upaya untuk secara perlahan melegalkan pos-pos pemukiman tidak teratur di wilayah Palestina.

"Kami sangat prihatin dengan rencana pemerintah Israel untuk menambah ribuan unit pemukiman besok, Rabu, banyak dari mereka berada jauh di Tepi Barat," kata Price, Selasa (26/10/2021).

“Selain itu, kami prihatin dengan terbitnya tender pada hari Minggu untuk 1.300 unit permukiman di sejumlah permukiman Tepi Barat,” tambahnya.

“Kami sangat menentang perluasan pemukiman, yang sama sekali tidak konsisten dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan untuk memastikan ketenangan.”

Namun, ketika ditanya apakah Israel akan menghadapi dampak tertentu dari pemerintah AS atas rencana tersebut, Price tidak memberi komentar.

“Ini adalah kekhawatiran yang telah kami diskusikan di tingkat yang sangat senior, di tingkat paling senior, dengan mitra Israel kami,” katanya.

“Mitra Israel kami tahu di mana kami berdiri, dan kami akan terus terlibat dengan mereka dalam diplomasi kami dalam hal ini.”

Tak hanya AS, sebelumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menyatakan keprihatinannya tentang pengumuman Israel pada Senin (25/10/2021).

Mereka mengatakan bahwa "semua pemukiman ilegal menurut hukum internasional".

Israel merebut Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dalam perang tahun 1967.

Sejak itu, mereka telah menduduki wilayah tersebut dan membangun permukiman eksklusif bagi warga Israel.

Para kritikus menyebutnya sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi Jenewa.

Dalam sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juli lalu, pakar PBB Michael Lynk menyimpulkan bahwa pemukiman Israel merupakan kejahatan perang.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mengutuk permukiman tersebut dalam sebuah resolusi yang mengatakan mereka “tidak memiliki validitas hukum” pada 2016.

Ketegangan antara pemerintahan Biden dan pemerintah Israel tampaknya muncul sejak akhir pekan lalu, setelah Israel menunjuk enam LSM Palestina sebagai "organisasi teroris".

“Kami percaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan masyarakat sipil yang kuat sangat penting untuk pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif,” kata Price pada Jumat lalu, menanggapi langkah Israel tersebut.

Baca juga: Gali Lubang di Toilet dengan Sendok Makan, Tahanan Israel asal Palestina Berhasil Kabur dari Penjara

Baca juga: Israel Kembali Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, Klaim Serang Markas Milik Hamas

Sejak menjabat pada Januari, Presiden Joe Biden dan para pembantu utamanya enggan mengkritik Israel di depan umum.

Biasanya, mereka hanya mengeluarkan peringatan umum terhadap langkah-langkah yang dikatakan merugikan solusi dua negara.

Biden juga telah menolak beberapa seruan progresif AS untuk mengkondisikan bantuan ke Israel, berulang kali menekankan bahwa komitmen pemerintahannya terhadap keamanan Israel adalah “keras”.

Di sisi lain, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh telah mendesak Washington untuk “menghadapi” Israel terkait pemukiman, yang dia gambarkan sebagai bentuk agresi, dikutip dari AFP, Rabu (26/10/2021).

Sekitar 475 ribu orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Pemerintahan Trump sebelumnya merevisi pedoman lama Departemen Luar Negeri, dan mengatakan tidak menganggap permukiman tersebut ilegal.

Itu adalah perubahan tajam dari pemerintahan Demokrat Barack Obama, yang menghadapi kritik terbuka dari veteran sayap kanan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu, khususnya atas diplomasi AS dengan Iran.

Dalam salah satu tindakan terakhirnya, pemerintahan Obama menolak untuk menggunakan hak veto rutin AS di Dewan Keamanan PBB, dan mengizinkan resolusi menentang pemukiman Israel.

Sementara, Biden memiliki hubungan panjang dengan negara Yahudi tersebut.

Banyak orang di Partai Demokratnya semakin menentang kebijakan Israel, terutama ketika masih berada di bawah pimpinan Netanyahu. (TribunWow.com/Alma Dyani P)

Berita terkait Israel lain