TRIBUNWOW.COM – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara resmi menyatakan tidak akan mengundang pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang direncanakan digelar 26 hingga 28 Oktober mendatang.

Dilansir dari Al Jazeera, negara-negara ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar, menyampaikan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemimpin militer atas kudeta 1 Februari lalu.

Ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam, menyatakan penetapan keputusan tersebut dilakukan setelah tidak ada konsensus yang dicapai dalam pertemuan darurat yang digelar Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Indonesia dan Malaysia Suarakan Kekecewaan, Tak Ada Perkembangan Perdamaian Junta Myanmar

Baca juga: Junta Myanmar Tahan 100 Kerabat Aktivis sebagai Sandera, Ada Anak-anak

“Karena tidak ada kemajuan yang cukup serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa negara anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal,” kata Brunei Darussalam dalam sebuah pernyataan.

Keputusan terbaru ASEAN itu menandai langkah berani yang langka untuk blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menyukai kebijakan non-intervensi.

Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan langkah mengecualikan kepala pemerintahan militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing adalah keputusan yang sulit tetapi perlu dilakukan untuk menegakkan kredibilitas ASEAN.

Myanmar dianggap tak menunjukkan komitmennya untuk menjalankan lima konsensus yang disepakati dalam KTT pada April lalu di Jakarta, terkait upaya penyelesaian kekacauan di negara itu setelah kudeta.

Juru bicara pemerintahan militer Myanmar, Zaw Min Tun, menyalahkan intervensi asing atas pengecualian langka Min Aung Hlaing dari KTT ASEAN dalam wawancara dengan BBC Burma.

Zaw Min Tun mengatakan bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa telah menekan para pemimpin lain dari 10 negara anggota ASEAN untuk mengecualikan pemimpin junta dari KTT akhir bulan ini.

“Intervensi asing juga bisa dilihat di sini,” katanya. 

“Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri Amerika Serikat dan mendapat tekanan dari Uni Eropa.”

Baca juga: Myanmar Didesak Beberapa Negara Hentikan Kekerasan, Mulai dari Indonesia hingga Inggris

Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Umumkan Perang Lawan Junta Militer, Panic Buying Terjadi di Yangon

ASEAN sudah mulai bergerak mendesak pemerintahan Myanmar setelah kudeta yang terjadi pada 1 Februari lalu dan membawa negara itu menuju konflik.

Lebih dari 1.000 warga sipil telah tewas dan ribuan ditangkap oleh pasukan keamanan Myanmar, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berbagai kecaman diarahkan ke Myanmar oleh beberapa negara di dunia atas kekerasan yang terjadi di negara itu.

Tak berhenti di sana, milisi bersenjata di Myanmar juga sudah mulai ikut angkat senjata mendukung gerakan rakyat yang memprotes pemerintahan junta.

ASEAN juga telah menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Myanmar.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa sangat tepat bagi ASEAN untuk mengecualikan partisipasi Myanmar dalam KTT mendatang.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, melalui akun Twitternya mengatakan bahwa negaranya telah mengusulkan agar Myanmar “tidak boleh diwakili di tingkat politik” di KTT ASEAN, sampai memulihkan “demokrasinya melalui proses inklusif”.

Di sisi lain, Singapura mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan ASEAN, menteri luar negeri kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof.

Erywan telah menunda kunjungan yang sudah lama direncanakan ke negara itu dalam beberapa pekan terakhir dan telah meminta untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang ditahan dalam kudeta.

Namun, pemerintahan junta Myanmar menyatakan tidak mungkin mengizinkan pertemuan Erywan dengan Aung San Suu Kyi, meskipun kunjungan utusan khusus ASEAN itu akan tetap diterima.

“Sulit untuk mengizinkan pertemuan dengan mereka yang menghadapi persidangan,” kata juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, dikutip dari AFP pada Sabtu (1/10/2021).

"Kami akan mengizinkan pertemuan dengan pejabat resmi," tambahnya tanpa memberikan perincian lebih lanjut tentang kapan Myanmar akan memberikan izin kepada utusan ASEAN untuk berkunjung.

Aung San Suu Kyi saat ini diadili atas sejumlah tuduhan sejak penggulingannya dalam kudeta militer 1 Februari.

Wanita berusia 76 tahun itu telah menghabiskan sekitar setengah dari tiga dekade terakhir dalam berbagai bentuk penahanan. (TribunWow.com/Alma Dyani P)

Berita terkait Myanmar lain