TRIBUNWOW.COM - Debat sengit terjadi antara Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dan pengamat politik Said Didu.

Hal itu terjadi saat membahas mengenai penghapusan mural kritik terhadap pemerintah oleh aparat Satpol PP dan Kepolisian.

Menurut Said Didu, aparat semestinya tidak perlu gusar dan gegabah menghapus setiap kritik yang digambar untuk menyuarakan isi hati rakyat.

Baca juga: Fakta Viral Mural Jokowi, Ternyata Ini Asal Usul Kata 404: Not Found dan Artinya Menurut Roy Suryo

Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Presiden menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah anti kritik.

"Saya berkali-kali mendengar presiden 'Terima kasih kepada pengkritik saya', tapi berkali-kali saya melihat perlakuan aparat berbeda dengan presiden," Said Didu dikutip TribunWow.com dari Catatan Demokrasi tvone, Rabu (18/8/2021).

"Kemungkinan besar aparatnya bandel atau ada dua arahan, atau aparatnya juga melihat kalau menjilatnya lebih panjang maka pangkatnya lebih cepat naik."

"Saya tidak menuduh, siapa tahu ada yang berpendapat seperti itu," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ali Ngabalin seolah naik pitam.

Pasalnya, penghapusan mural yang tak berizin memang menjadi kewajiban aparat.

Ia geram lantaran hal itu selalu dihubungkan seolah ada perintah dari pusat.

Terlebih, Said Didu sampai menyinggung mengenai kemungkinan aparat yang menjilat kepada pemerintah.

"Pernyataan Pak Said Didu harus segera dibantah, karena kalau tidak segera ditimpa, anda punya pernyataan yang menyesatkan rakyat Indonesia," kata Ali Ngabalin.

"Sebagai orang yang 30 tahun ada di pemerintahan dan sekarang keluar, itu menurut saya tidak benar."

Said Didu coba membantah lagi Ali Ngabalin.

Namun, ia tidak diberi kesempatan dan terus dicecar.

Menurut Ngabalin, pernyataan Said Didu jelas menyesatkan dan seolah menggiring stigma negatif terhadap citra aparat.

"Negara ini harus aman, situasi keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab polisi, bagaimana mungkin tindakan polisi kemudian anda menuduh bahwa untuk menjilat pada pengusa, kepada presiden? Jangan begitu dong," kata Ali Ngabalin.

"Saya menyatakan, siapa tahu ada yang berpendapat seperti itu."

"Tidak boleh anda bersilat lidah seperti itu, saya tidak setuju," tegasnya.

Baca juga: Pembuat Mural Mirip Jokowi Bertulis 404: Not Found Diburu, Fadli Zon: Tak Usah Berlebihan

Lihat videonya mulai menit ke 5.00:

Tanggapan Faldo Maldini

Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg) Faldo Maldini angkat bicara terkait maraknya mural bernada kritikan yang muncul di berbagai daerah.

Mural-mural terkait kritikan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Sayangnya, beberapa mural yang sempat viral di media sosial kini tampak sudah dihapus.

Baca juga: Kritik Balik Pembuat Mural yang Kritik Presiden Jokowi, Faldo Maldini: Tanpa Izin, Maaf Agak Keras

Menanggapi hal tersebut, Faldo mengatakan bahwa itu bukan campur tangan pemerintah pusat.

Dalam dialog bersama Refly Harun di tvone, Faldo Maldini justru mengkritik balik para pembuat mural tersebut.

"Jadi kalau lapar kita beli makan. Bukan beli cat," kata Faldo dikutip TribunWow.com, Jumat (13/8/2021).

Terkait penghapusan sejumlah mural, Faldo menegaskan hal itu bukan berati pemerintah enggan dikritik.

Kritik tersebut justru dipandang sebagai sesuatu yang baik dalam ruang demokrasi.

"Pak Presiden tidak pernah takut dibully atau dikata-katain, kita bisa list caci maki buat Presiden, King of lips service, PKI, Cina, lain-lain lah banyak banget. Tidak pernah marah," ujar Faldo.

"Ini adalah kemajuan di demokrasi kita dan ini perlu kita syukuri."

Baca juga: Sindiran Haikal Hassan soal Ramai Baliho Puan sebelum Pilpres 2024: Pak Jokowi Udah Dilepeh?

Baca juga: NasDem Apresiasi Pertemuan Jokowi dan Cucu Sisingamangaraja, Togu Simorangkir

Namun, Faldo menegaskan bahwa gambar-gambar bermakna sindiran atau kritik itu semestinya dilukis pada tempat yang tepat.

Ia menegaskan, aturan tataruang setiap daerah biasanya telah mengatur hal tetsebut.

"Jadi mural yang dikonsep dan dikoordinasikan, bukan tindakan yang vandalis, justru itu yang dibutuhkan," ujar Faldo.

"Tapi kan ini dibutuhkan untuk menyemarakkan ruang kota, beda dengan sebaliknya."

Mantan aktivis itu menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak fokus pada hal-hal demikian.

Terkait adanya penghapusan, Faldo sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan perintah atau arahan dari pemerintah.

Penertiban mural tersebut mungkin adalah inisiasi dari Pemda yang menganggap gambar tersebut adalah vandalisme karena disampaikan tidak pada tempatnya.

"Nggak ada perintahan hapus dari pemerintah pusat, tugas kami yang utama ini kan bukan urus mural," ucap Faldo.

"Tapi kalau ada aparat pemerintah atau siapapun yang menilai itu tidak berizin dan merusak, mereka kan tidak perlu lapor ke pemrintah dulu."

"Apalagi ke pemerintah pusat untuk ngambil tindakan," sambungnya. (TribunWow.com/Rilo)

Baca artikel lain terkait