Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Aparat kepolisian kini tengah memburu pembuat mural Jokowi 404: Not Found yang ada di Batuceper, Tangerang, Banten.
Terkait hal tersebut, tanda pagar #Jokowi404NotFound bahkan menjadi trending topik di media sosial Twitter, Sabtu (14/8/2021).
Diketahui, petugas kini telah menghapus mural yang dianggap melecehkan Presiden tersebut.
Baca juga: Sejumlah Mural Kritikan pada Jokowi Dihapus, Refly Harun: Harus dengan Penjelasan, Ada Unsur Politik
Menanggapi kehebohan itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera itu buka suara.
Ia mendukung kreatifitas kaula muda selama masih menjaga adab.
Sehubungan dengan mural, Mardani menilai agar pemerintah tidak perlu gusar.
Terlebih, dalam mural tersebut tidak ada kata tertulis nama Presiden Jokowi.
Gambar kritis tersebut hanya menampilkan sosok mirip Jokowi dengan mata tertutup tulisan 404:Not Found.
"Sebenarnya tulisan Pak Jokowi-nya enggak ada menurur saya, santai saja," kata Mardani Ali Sera dikutip dari TribunWow.com dari KompasTV, Sabtu (14/8/2021).
"Enggak usah terlalu dianggap terlalu serius," sambungnya.
Baca juga: Mural Jokowi 404: Not Found Dihapus dan Pelaku Diburu, Refly Harun: Dipuji Mau, Dikritik Nggak Mau
Baca juga: Marak Mural Kritikan untuk Pemerintah Dihapus, Faldo Maldini: Kalau Lapar Beli Makan, Bukan Cat
Mardani mengingatkan agar pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19 dan penanganan korupsi saja.
Hal itu lebih baik daripada membuang tenaga untuk mengurusi persoalan mural.
"Buktikan dengan kerja keras, buktikan dengan Covid-19 yang turun, buktikan bansos yang tepat sasaran dan tidak ada korupsi," ujar Mardani.
Lebih lanjut, ia berharap pelaku yang kini tengah dicari polisi nantinya tidak dihukum.
Mereka semestinya justru dirangkul untuk bisa berdialog menyampaikan argumentasi atau kritiknya.
"Ayo, anak-anak kreatif jangan dihukum. Tapi, diajak berdialog," ucap Mardani.
Dianggap Melecehkan Presiden
Hingga kini, kepolisian dari jajaran Polres Metro Tangerang Kota belum mendapat informasi terkait pembuat mural itu.
Kepolisian tengah melakukan penyelidikan karena gambar tersebut dianggap telah melecehkan Presiden.
"Tetap diselidiki itu perbuatan siapa. Karena bagaimanapun itu kan lambang negara, harus dihormati," kata Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim dikutip dari Kompas.com, Jumat (13/8/2021)
Setelah viral, polisi dan jajaran aparat terkait kini menghapus mural.
Gambar mirip Jokowi itu ditutup dengan menimpanya menggunakan cat warna hitam.
Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dan warga sekitar menyebut bahwa mural itu sudah ada sejak beberapa hari lalu.
"Sudah tiga atau empat hari lalu, ya. Jadi Kapolsek, dari pihak Kecamatan, terus Koramil sudah menghapus itu dengan mengecat warna hitam," tutur Rachim.
Baca juga: Tanggapan Istana soal Gugatan Pedagang Angkringan ke Presiden Jokowi, Faldo Maldini: Memang Sulit
Tanggapan Faldo Maldini
Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg) Faldo Maldini angkat bicara terkait maraknya mural bernada kritikan yang muncul di berbagai daerah.
Mural-mural terkait kritikan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Sayangnya, beberapa mural yang sempat viral di media sosial kini tampak sudah dihapus.
Menanggapi hal tersebut, Faldo mengatakan bahwa itu bukan campur tangan pemerintah pusat.
Dalam dialog bersama Refly Harun di tvone, Faldo Maldini justru mengkritik balik para pembuat mural tersebut.
"Jadi kalau lapar kita beli makan. Bukan beli cat," kata Faldo dikutip TribunWow.com, Jumat (13/8/2021).
Terkait penghapusan sejumlah mural, Faldo menegaskan hal itu bukan berati pemerintah enggan dikritik.
Kritik tersebut justru dipandang sebagai sesuatu yang baik dalam ruang demokrasi.
"Pak Presiden tidak pernah takut dibully atau dikata-katain, kita bisa list caci maki buat Presiden, King of lips service, PKI, Cina, lain-lain lah banyak banget. Tidak pernah marah," ujar Faldo.
"Ini adalah kemajuan di demokrasi kita dan ini perlu kita syukuri."
Baca juga: Sindiran Haikal Hassan soal Ramai Baliho Puan sebelum Pilpres 2024: Pak Jokowi Udah Dilepeh?
Baca juga: NasDem Apresiasi Pertemuan Jokowi dan Cucu Sisingamangaraja, Togu Simorangkir
Namun, Faldo menegaskan bahwa gambar-gambar bermakna sindiran atau kritik itu semestinya dilukis pada tempat yang tepat.
Ia menegaskan, aturan tataruang setiap daerah biasanya telah mengatur hal tetsebut.
"Jadi mural yang dikonsep dan dikoordinasikan, bukan tindakan yang vandalis, justru itu yang dibutuhkan," ujar Faldo.
"Tapi kan ini dibutuhkan untuk menyemarakkan ruang kota, beda dengan sebaliknya."
Mantan aktivis itu menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak fokus pada hal-hal demikian.
Terkait adanya penghapusan, Faldo sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan perintah atau arahan dari pemerintah.
Penertiban mural tersebut mungkin adalah inisiasi dari Pemda yang menganggap gambar tersebut adalah vandalisme karena disampaikan tidak pada tempatnya.
"Nggak ada perintahan hapus dari pemerintah pusat, tugas kami yang utama ini kan bukan urus mural," ucap Faldo.
"Tapi kalau ada aparat pemerintah atau siapapun yang menilai itu tidak berizin dan merusak, mereka kan tidak perlu lapor ke pemrintah dulu."
"Apalagi ke pemerintah pusat untuk ngambil tindakan," sambungnya. (TribunWow.com/Rilo)