Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi Gubernur Anies Baswedan yang disebut telah mengirim surat kepadanya terkait masalah data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya meminta Kemensos agar permasalahan data penerima BST segera diperbaiki.
Risma menjawab dirinya tak mengetahui pasti adanya surat dari Gubernur Anies tersebut.
Baca juga: Bisa Berisiko Tertular, Ini Cara Tepat Mencucikan Pakaian Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri
Namun, pihaknya menegaskan telah berkoordinasi dengan Pemprov DKi Jakarta terkait penyaluran BST.
"Saya tidak tahu persis soal surat dari (gubernur) Jakarta, kemarin memang dari Jakarta ada usulan penyaluran lewat bank," kata Risma dikutip dari KompasTV, Rabu (4/8/2021).
"Setelah dirapatkan, kemudian dua minggu lalu bank DKI nyatakan nggak bisa karena harus buat rekening baru. Saya nggak butuh 1-1,5 bulan. kita tawarkan ke bank lain demikian pula."
"Akhirnya kemudian di PT Pos akhirnya dan sekarang alhamdulillah 95 persen untuk salurnya BST," jelas Risma,
Terkait dengan perbaikan data, Risma mengatakan, Kemensos selalu terbuka untuk komunikasi dengan DKI Jakarta.
Ia menegaskan Kemensos cukup transparan terkait data penerima bantuan.
"Saya tidak tahu persisnya di mana samanya. Silakan komunikasi," ujar Risma.
"Insyaallah kami buka semua, tidak ada yang kami tutupi."
Baca juga: Tak Semua Bisa Isolasi Mandiri, Kenali Tahapan Gejala Covid-19 dan Cara Mengatasinya
Baca juga: Segera Vaksin, Ini Daftar Aktivitas di DKI Jakarta yang Harus Tunjukkan Kartu Vaksinasi Covid-19
Mantan Wali Kota Surabaya itu kemudian seolah memberikan sindiran terkait lambatnya perbaikan data dari Pemprov DKI.
Pasalnya, Risma bahkan harus mengerahkan anak buahnya di Kemensos untuk terjun membantu perbaikan data di DKI Jakarta.
"Silakan mau gimana ya, saat kita mau penutupan bulan apa itu, di DKI itu baru 40 persen perbaikan datanya. Akhirnya saya suruh staf saya turun untuk bantu," ujar Risma.
Dikutip dari Kompas.com, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan mengirimkan surat kepada Mensos Risma.
Hal itu disampaikan ddalam diskusi virtual pada Jumat (30/7/2021) lalu.
Premi menuturkan, surat tersebut dilayangkan untuk meminta validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) Covid-19.
"Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address," kata Premi.
Baca juga: Suntik Dosis kedua Vaksinasi Covid-19 Terlambat atau Malah Dipercepat, Apakah Boleh?
Risma Marah Ada Pungli Bansos di Tangerang
Baru-baru ini Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dibuat geram setelah mendengar adanya sejumlah oknum yang melakukan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) yang diterima warga.
Hal itu di antaranya terjadi ketika Risma diam-diam blusukan ke Kota Tangerang pada Rabu (28/7/2021) siang.
Risma blusukan ke perkampungan di kawasan Kecamatan Pinang dan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Dilansir TribunWow.com, kedatangannya tersebut memang untuk memantau langsung distribusi bantuan di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang langsung bereaksi atas Risma soal pungutan liar bansos yang terjadi di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Pemerintah Kota Tangerang tidak akan mentolerir apabila ada oknum baik di tingkat RT RW PSM maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Tangerang yang melakukan pungutan tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.
"Jika ada yang mengetahui atau mengalami adanya tindakan tersebut silakan dilaporkan ke pihak berwajib, tidak perlu takut," ujar Arief melalui sambungan telepon dikutip dari TribunJakarta.com, Kamis (29/7/2021).
"Apapun jenis bantuannya baik BST, BPNT maupun PKH, jika mengalami pungli silakan laporkan," tambah Wali Kota.
Baca juga: Benarkah Penyintas Covid-19 Harus Menunggu 3 Bulan untuk Bisa Vaksinasi Virus Corona?
Arief menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng Polres Metro Tangerang Kota dan Kejari Kota Tangerang untuk mengusut kasus tersebut.
Para pelaku pungli yang merugikan masyarakat penerima bansos harus ditindak tegas.
Oleh karena itu, Arief menegaskan agar warga tidak perlu segan melapor bila menemukan kasus pungutan atau pemotongan dalam bentuk apapun.
"Silakan dilaporkan, dan akan ditindak dengan tegas," pungkas Arief.
Warga Dipungut Uang Kresek
Sebelumnya, Tri Rismaharini mengatakan penyelewengan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat paling parah ada di Kota Tangerang.
Jenis bantuan yang diberikan oleh Kemensos antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako.
Seorang warga bernama Aryanih mengaku kepada Risma bahwa dirinya dimintai pungutan uang untuk kresek oleh oknum.
Risma seketika naik pitam hingga memaksa Aryanih menyebutkan nama oknum tersebut.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun," ujar Risma geram, Rabu (28/7/2021)
"Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," sambungnya. (TribunWow.com/Rilo)
Sebagian artikel ini diolah Kompas.com dengan judul Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma