Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara DPP Partai Demoktrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara terkait tudingan mengenai rencana aksi demo bertajuk Jokowi End Game.
Sebelumnya, viral beredar sejumlah selebaran yang memprovokasi adanya demo menolak perpanjangan PPKM hingga pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski aksi tersebut gagal, sejumlah pihak menuding bahwa Partai Demokrat menjadi dalang rencana kerusuhan di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: Luncurkan Core Value dan Employer Branding ASN, Jokowi: ASN Bukan Pejabat yang Minta Dilayani
Herzaky Mahendra Putra dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Sebagai perwakilan Demokrat, Herzaky tak menampik bahwa aksi demonstrasi adalah hak konstitusi warga negara.
Namun, ia yakin semua kader sadar bahwa kondisi saat ini tengah pandemi dan tak sepatutnya aksi tersebut ada.
Herzaky bahkan akan mengusut jejak digital terkait isu demo dan dugaan fitnah yang layangkan pada Demokrat,
"Silakan dicek saja, jejak digital itu kan tidak bisa berbohong. Tidak ada pembicaraan mengenai demo Jokowi End Game ini di akun media sosial atau media massa yang disampaikan kader kami," kata Herzaky dikutip TribunWow.com dari tvonenews, Selasa (27/7/2021).
"Enggak ada satu pun itu," imbuhnya tegas.
Herzaky menganggap bahwa isu tersebut hanya diramaikan oleh pihak-pihak pro pemerintah.
Terlebih ketika menjelang rencana aksi tersebut diduga akan berlangsung.
"Yang membuat heboh ini kan hanya kelompok kecil tertentu yang selama ini mendukung pemerintah," ucap Herzaky.
Baca juga: Anggap Omong Kosong Seruan Demo Jokowi End Game, Pengamat: Hari Gini Makan Aja Susah Apalagi Demo
Baca juga: Kritik Rocky Gerung soal Video Jokowi Sidak Apotek lalu Tegur Menkes: Tak Dibalas Pujian, Malah Meme
Pihak Demokrat mengaku telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa tidak ada elemen masyarakat yang ingin melakukan demo.
Oleh sebab itu, pihaknya heran kenapa isu tersebut seolah menjadi sangat besar.
"Kami tanya ke BEM-BEM perguruan tinggi besar, kemudian kita bertanya kepada masyarakat sipil atau teman-teman LSM, tapi enggak ada itu," kata Herzaky.
"Enggak ada itu yang mau rencana ada demo. Tapi yang menghebohkan justru para mereka pendukung pemerintah tadi."
"Kemudian di hari H, mereka juga yang yang bilang demo berhasil dibatalkan, tidak ada yang mau ikut koalisi oposisi atau segala apa," kritingnya.
Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat keberatan telah dituding sebagai biang kerusuhan oleh sejumlah pihak.
"Kapan kami rusuhnya? Ini berbahaya loh, bahaya sekali kalau fitnah-fitnah seperti ini dibiarkan," ujar Herzaky.
Baca juga: Unggah Seruan Demo Copot Jokowi, Aktivis HMI Jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Ditangkap seperti Teroris
Simak videonya mulai dari awal:
Kata Pengamat soal Isu Demo
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti seruan aksi demonstrasi bertajuk 'Jokowi End Game'.
Dilansir TribunWow.com, seruan demo 'Jokowi End Game' digaungkan hingga viral di media sosial beberapa hari terakhir.
Beredar sejumlah poster yang mengajak masyarakat turun ke jalan menuntut penolakan PPKM hingga penggulingan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Yunarto, penyampaian aspirasi di kultur negara demokrasi memang sah-sah saja.
Namun, seruan aksi tersebut sangatlah tidak tepat mengingat kondisi Indonesia masih dalam masa berjuang melawan pandemi Covid-19.
"Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, pengumpulan massa apalagi yang diorganisir, menimbulkan kerumunan, saya pikir itu jelas pelanggaran hukum," ujar Yunarto dikutip dari KompasTV, Minggu (25/7/2021).
"Dan motifnya sudah pasti dikatakan tidak baik," katanya.
Baca juga: Ungkit Masa Gus Dur, Ketum PBNU Sebut Jokowi Tak Mudah Dilengserkan: Kami Punya Pengalaman Pahit
Selain dianggap melanggar hukum, pengumpulan massa untuk aksi demo juga dianggap mengorbankan masyarakat.
Apalagi, jika agenda tersebut memang gerakkan orang-orang yang hanya berkepentingan secara politis saja.
Oleh sebab itu, Yunarto tidak melihat sedikitpun niat baik dari rencana aksi yang gagal tersebut.
"Sekeras-kerasnya kritik itu ketika dialamatkan dengan cara yang memungkinkan dalam kondisi daring, mau itu melalui daring, media, atau petisi, saya pikir itu sah-sah saja," ujar Yunarto.
"Tapi kalau sudah pengumpulan massa, saya pikir niatnya memang tidak baik."
"Lebih mencerminkan syahwat politik yang mengorbankan sebagian masyarakat yang melakukan demo itu," tambahnya.
Bukan tanpa alasan Yunarto menuding aksi tersebut tidak berniat baik.
Pasalnya, orientasi agenda yang ingin melakukan longmarch dar Glodok hingga Istana Negara itu bahkan tidak tak memikirkan dampak terkait pandemi Covid-19.
Ditambah, seruan aksi tersebut juga hanya ingin pemerintahan jatuh.
Oleh sebab itu, Yunarto mendukung agar aparat menindak tegas saja pihak-pihak yang memprovokasi atau mendalangi agenda tersebut.
"Jadi kalau sudah menggunakan end game, dalam sistem presidensial itu tidak dimungkinkan, kecuali ada kasus korupsi, atau perbuatan tercela yang dibuktikan secara hukum," kata Yunarto.
"Kalau betul ada upaya pengumpulan massa dan targetnya hanya end game dari rezim Jokowi, saya pikir harusnya penegak hukum harus bertindak tegas."
"Karena jelas akan mengorbankan masyarakat," tegas pengamat politik yang akrab disapa Mas Toto tersebut. (TribunWow.com/Rilo)