Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi pertentangan dua kubu yang muncul dalam Partai Demokrat serta keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (4/4/2021).
Diketahui Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca juga: Respons Desakan agar Moeldoko Mundur dari KSP, Refly Harun: Harusnya dari Awal, Bukan setelah Kalah
Kongres tersebut tidak diakui pihak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kemudian melaporkan kubu Moeldoko dan gugatannya dikabulkan.
Refly Harun lalu menanggapi hal itu serta membahas kemungkinan Istana terlibat.
"Banyak orang mengapresiasi keputusan Kemenkumham dan menunjukkan Istana tidak terlibat kalau kita hanya melihat keputusan itu saja," kata Refly Harun.
Walaupun begitu, Refly tidak menampik kemungkinan Istana terlibat.
Hal itu bisa dilihat dari bagaimana sikap Istana terhadap Moeldoko nantinya.
"Tapi sebelumnya kita tidak tahu apakah betul Moeldoko bergerak sendiri tanpa restu Istana, itu satu," singgung Refly.
"Yang kedua, pasca-ditolak Kemenkumham bagaimana sikap Istana terhadap Moeldoko," lanjut pengamat hukum ini.
Baca juga: Yasonna Laoly soal Kisruh Demokrat: Barangkali Pak Moeldoko Belingsatan Akhirnya Keluar Kandang
Refly menyebut ada tiga opsi tindakan yang dapat dilakukan Istana, mengingat jabatan Moeldoko yang sangat dekat dengan lingkar dalam Istana.
"Karena itu menentukan apakah sebenarnya Istana membiarkan saja, atau memberikan restu, atau bahkan melarang?" tanya Refly.
"Jadi yang benar adalah apakah Istana memberikan restu atau mendiamkan saja atau melarang. Kira-kira pilihannya tiga," jelasnya.
Ia menjelaskan dampak dari masing-masing pilihan tersebut bagi Moeldoko, terutama dalam opsi membiarkan atau mendiamkan.
"Kalau Istana melarang, maka Istana akan memberikan pilihan kepada Moeldoko. Pilihannya adalah Anda tetap menjadi KSP atau Anda berjuang di pengadilan untuk memperjuangkan hak Anda, entah itu pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara," katanya.
"Itu kalau Istana tidak mau terlibat," jelas Refly.
"Tapi kalau Istama mendiamkan saja, ya sudah. Mau menggugat oke, tidak menggugat oke. Yang jelas Moeldoko akan tetap KSP. Itu namanya mendiamkan saja," tambah dia.
Lihat videonya mulai menit 6.00:
Demokrat Kini Ajak Moeldoko Calonkan Diri Jadi Cagub DKI Jakarta
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengungkap undangan kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko jika secara resmi ingin bergabung dengan Partai Demokrat.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter resmi @RachlanNashidik, Rabu (31/3/2021).
Diketahui pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara tidak sah.
Baca juga: Reaksi Mahfud MD setelah Demokrat Versi KLB Ditolak, Ungkit Hubungan dengan Moeldoko dan SBY
Dalam kongres tersebut, Moeldoko dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Menanggapi pernyataan Kemenkumham, Rachland justru mengundang Moeldoko jika ingin bergabung di bawah kepemimpinan resmi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ia bahkan menawarkan jika Moeldoko berminat maju dalam bursa Pilkada Gubernur DKI Jakarta.
"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono," cuit Rachland Nashidik.
"Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!"
Baca juga: Disinggung Rizieq Shihab, Kader KLB Demokrat Anggap Jurus Mabuk: Hadapi Saja Persoalan Hukummu
Sebelumnya ia juga meminta Moeldoko introspeksi diri karena dianggap telah memecah-belah Demokrat.
Hal itu dianggap sesuai dengan jiwa seorang mantan TNI.
"Saya sarankan Ketum abal abal Moeldoko insyaf dan introspeksi. Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri adalah dengan mengakui kesalahan, merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang, demi ambisi berkuasa yang menghalalkan semua cara."
Rachland juga bersyukur pemerintah mengesahkan KLB yang disebutnya tidak resmi.
"Hal yang paling melegakan dari penolakan pemerintah mengesahkan KLB abal-abal ini adalah ruang dan diskursus publik diselamatkan dari keniscayaan diisi oleh orang-orang yang tak sungkan menghina kecerdasan dan etika publik," tulis Rachland.
(TribunWow.com/Brigitta)