TRIBUNWOW.COM - Polemik perebutan kepemimpinan Partai Demokrat turut ditanggapi oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie.

Jimly Asshiddiqie menyebut, tidak ada kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam gejolak di dalam partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Meski Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jimly Asshiddiqie menilai gejolak partai berlambang bintang mercy itu bisa berasal dari orang luar ataupun dalam.

Baca juga: Marzuki Alie Berikan Pesan ke Bambang Widjojanto yang Sebut Pemerintah Jokowi Brutal soal Demokrat

"Saya melihatnya tentu ada masalah secara internal, karena internal demokrasi enggak begitu jalan," ujar Jimly Asshiddiqie, dalam YouTube Helmy Yahya Bicara, Jumat (12/3/2021).

"Tapi ada keterlibatan orang luar itu biasa saja."

"Ada yang timbul dari dalam, bisa mulai dari luar," lanjut dia.

Menurutnya, masalah internal di Partai Demokrat harus segera diselesaikan.

"Tapi kita harus selamatkan, karena ini bukan masalah partai."

"Ini adalah sistem politik, dan bisa melanda ke semua partai jika dibiarkan," katanya.

Jimly menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mungkin terlibat dalam gejolak di Partai Demokrat.

Sebab, Jokowi tak mempunyai kepentingan dalam masalah tersebut.

"Kubu non-pemerintah ini kan tidak kuat."

"Jadi dari segi keperluan tidak terlalu penting bagi pemerintah," ujarnya.

"Jadi ini pasti bukan agenda Jokowi, karena dia tidak perlu."

"Karena dia sebentar lagi jadi mantan presiden, jadi bukan kepentingan dia," jelasnya.

Baca juga: Kutip Pesan SBY, Marzuki Alie Tegaskan Masalah Demokrat Tak Melulu soal AHY

Dirinya pun menilai, sikap pemerintah yang tidak ikut campur dalam gejolak Partai Demokrat itu sudah tepat.

"Sikap pemerintah di Undang-undang jadi netral saja."

"Kalau ada konflik partai, pemerintah tidak usah ikut campur," ungkapnya.

Partai Demokrat disebut bisa menyelesaikan masalah internalnya melalui pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.

"Pemerintah nunggu beres dulu, selesaikan dulu secara internal," katanya.

"Kalau internal enggak bisa, bawa ke pengadilan negeri."

"Kalau enggak selesai, bawa ke Mahkamah Agung."

"Jadi pemerintah harus netral, karena di Undang-undang sudah diatur," terang Jimly Asshiddiqie.

Baca juga: Pernah Dampingi SBY, Jusuf Kalla Beri Dukungan untuk Partai Demokrat, AHY: Miliki Hubungan Sejarah

Lihat video mulai menit ke 47.40:

Amien Rais Tuding Ada Dukungan 'Lurah'

Diberitakan sebelumnya, politikus senior, Amien Rais, menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mendapat dukungan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, tanpa dukungan dari sosok yang disebut 'Lurah' itu, Moeldoko tak akan berani maju.

"Saya enggak mencampuri partai lain, saya khusus Moeldoko saja ini."

"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari 'Lurah' kita itu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/3/2021).

"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah katapun," lanjutnya.

Amien Rais lalu menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang belum buka suara soal Moeldoko yang terlibat kudeta Partai Demokrat.

"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau yang oposisi jelas."

"Tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," katanya.

Ia pun menyinggung adanya aksi saling menutupi dan mendukung terkait Moeldoko tersebut.

"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling dukung."

"Sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh."

"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," terang Amien Rais.

Baca juga: Heran Jokowi Tak Tahu Pergerakan Moeldoko dalam KLB Demokrat, Pengamat Politik: Tidak Bertanya?

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jimly Asshiddiqie Sebut Gejolak di Demokrat Bukan Agenda Jokowi: Sebentar Lagi Jadi Mantan Presiden