TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua MPR RI Amien Rais kembali menyoroti perpecahan dalam Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Amien Rais Official, Sabtu (13/3/2021).

Diketahui Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serang, Sumatera Utara.

Baca juga: Kritik Masing-masing Kubu AHY dan Moeldoko, Yunarto Wijaya Sebut Putra SBY Masih Lebih Kuat di Hukum

Hal ini membuat Moeldoko menjadi sorotan, mengingat jabatannya yang sangat dekat dengan lingkaran dalam Istana, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Amien Rais secara khusus menyoroti keterlibatan Moeldoko dalam Partai Demokrat.

"Untuk peristiwa Moeldoko, saya enggak mencampuri partai lain ya, tapi saya khusus (berkomentar) soal Moeldoko ini," ungkap Amien Rais.

"Ini 'kan sesuatu yang luar biasa," lanjutnya.

Amien meyakini tindakan Moeldoko mendapat restu dari pejabat yang lebih tinggi darinya, yakni sosok yang disebutnya sebagai lurah.

"Saya tidak yakin Moeldoko seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari lurah kita itu," komentar mantan kader PAN ini.

"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah katapun," tambahnya.

Baca juga: Ini Unggahan Moeldoko seusai Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Ngobrol Bareng Tukang Sayur Gerobak

Amien menyinggung banyak simpatisan Jokowi yang mendorong agar Moeldoko melepas jabatannya di KSP.

Tidak hanya pendukung Jokowi, orang yang berada di luar pemerintahan pun menyampaikan hal itu.

Pasalnya dikhawatirkan tindakan Moeldoko akan menjadi catatan buruk dalam periode kepemimpinan Jokowi.

"Semua mengatakan, baik yang mendukung Pak Jokowi pun mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu," ungkap Amien.

"Supaya tidak mengotori rezim Jokowi," lanjut dia.

Walaupun begitu, ia mengungkap kemungkinan ada sokongan yang melindungi Moeldoko agar tidak jatuh.

Amien menyebutnya sebagai intrik politik yang luar biasa.

"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling mendukung. Sehingga kalau satu jatuh temannya juga jatuh," papar pendiri Partai Ummat ini.

"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," tambahnya.

Lihat videonya mulai menit ke-16.20:

Jawaban Mahfud MD soal Desakan Mundur kepada Moeldoko

Terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Mahfud MD sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) menuai respons negatif dari sebagian publik.

Dilansir TribunWow.com, tidak hanya dari kubu Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), publik juga mendesak supaya Moeldoko bisa mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai KSP.

Mereka menyebut langkah tersebut untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa memang langkah Moeldoko tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Jawaban Jhoni Allen soal Keberadaan dan Langkah Moeldoko setelah Jadi Ketum Demokrat, Capres 2024?

Baca juga: Jhoni Allen akan Laporkan AHY karena Ganti AD/ART Partai Demokrat, Herzaky: Keburu Malu Luar Biasa

Menjawab hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan ada dua persoalan.

Menurut Mahfud MD, keputusan tersebut ada di tangan Moeldoko itu sendiri dan dari Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Ia sendiri mengaku tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghentikan Moeldoko, begitupun juga Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Ada dua hal kalau itu, satu terserah Pak Moeldoko, bukan hak saya juga," ujar Mahfud MD, dikutip dari acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Kamis (11/3/2021).

"Yang kedua terserah Presiden, karena urusan jabatan adalah hak prerogatif presiden," imbuhnya.

Mahfud MD mengatakan pihaknya hanya fokus kepada penyelesaian masalah dualisme Partai Demokrat tersebut, sehingga bisa disahkan satu di antaranya.

"Saya dan Pak Menkumham tidak akan masuk ke soal itu," kata Mahfud MD.

"Saya akan ke soal bagaimana penerapan hukumnya itu aja," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)