TRIBUNWOW.COM - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terus menjadi pembicaraan setelah terlibat dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.

Terlebih Moeldoko terpilih menjadi ketua umum dalam KLB yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara itu.

Hanya saja, keberadaan Moeldoko juga dipertanyakan setelah terakhir muncul di KLB dengan menyampaikan pidatonya.

Sebagian pihak juga mempertanyakan langkah-langkah ke depan Moeldoko bersama Partai Demokrat.

Baca juga: Jhoni Allen akan Laporkan AHY karena Ganti AD/ART Partai Demokrat, Herzaky: Keburu Malu Luar Biasa

Baca juga: Jhoni Allen Minta Gatot Nurmantyo Tak Asal Bunyi soal Klaim Ditawari Jadi Ketum Demokrat Versi KLB

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Deliserdang, Jhoni Allen Marbun lantas menjawab soal keberadaan dari ketua umum Moeldoko.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Sabtu (13/3/2021), Jhoni Allen mengatakan bahwa fokus utama dari Moeldoko saat ini adalah tetap membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan tugas negara.

Karena bagaimanapun Moeldoko sejauh ini masih menjabat sebagai KSP.

"Begini, beliau mengutamakan kepentingan tugas kenegaraan itu ya," kata Jhoni di Menteng, Kamis (11/3/2021).

Tidak hanya itu, Jhoni Allen juga menjawab soal recana Moeldoko yang kabarnya akan maju di Pilpres 2024.

Menurutnya, masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap itu.

Termasuk tentunya adalah memperjuangkan legalitas Partai Demokrat hasil KLB di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Begini, kalau mau ke Bandung kita harus mampir dulu ke Bogor. Ini kan ke Bogornya belum selesai," pungkasnya.

Baca juga: Sri Mulyono Sebut KLB Demokrat Mencontoh SBY saat Gantikan Anas Urbaningrum: Kudeta Sesungguhnya

Sebelumnya, Jhoni Allen sudah mengungkapkan alasan dirinya dan para pendiri Partai Demokrat lainnya menggelar KLB.

Alasan itu di antaranya menurut Jhoni Allen adalah sebagai bentuk ketidakpuasan atas kepemimpinan AHY.

"AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang," kata Jhoni.

Alasan lainnya disebut karena menilai Partai Demokrat sudah jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Hal itu ditandai dengan tugas dan kewenangan Ketua Majelis Tinggi Partai yang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kedua, Ketua Majelis Tinggi, kewenangannya pertama membuat rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa, menentukan siapa calon ketua umum Pada kongres atau KLB," tambahnya.

"SBY selalu mendengungkan keadilan, tetapi faktanya AD/ART Tahun 2020 ini adalah mengambil keadilan-keadilan hak-hak daripada kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, di mana hak untuk kedaulatannya diamputasi dalam pasal AD/ART itu, bahkan calon ketua umum menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi," urai Jhoni.

Darmizal Bantah Pemilihan Moeldoko sebagai Ketum Hasil Aklamasi

Di sisi lain, penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Darmizal mendapat cecaran dari pembawa acara Najwa Shihab.

Momen tersebut terjadi dalam acara Mata Najwa, Rabu (10/3/2021).

Dilansir TribunWow.com, Darmizal membantah pernyataan dari Najwa Shihab yang menyebut terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko merupakan hasil aklamasi.

Baca juga: Tak Akui KLB, Ketua DPD Demokrat Sulsel Sebut Tak Lebih dari Arisan: Orangnya Tak Hadir Kan Diulang

Baca juga: Salim Said Bingung soal Dualisme Demokrat, Karni Ilyas: Jadi yang Diperebutkan Pepesan Kosong?

Menurutnya, terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Demokrat didapat secara demokratis, yakni melalui voting.

Lebih lagi, dikatakannya bahwa Moeldoko tidak maju sendirian calon, melainkan ada lawannya, yakni Marzuki Alie.

"Tadi saya ingin ralat pendapat Nana, bahwa KLB ini memilih Pak Moeldoko secara aklamasi, sebetulnya itu salah," ujar Darmizal.

"Pak Moeldoko terpilih berdasarkan suara terbanyak, ketika dua pasang calon maju, yaitu Marzuki Alie dan Pak Moeldoko," ungkapnya.

"Marzuki Alie langsung ada di tempat untuk bertanding dengan Pak Moeldoko."

Meski membenarkan fakta tersebut, Najwa Shihab menyoroti proses pemilihannya yang terbilang cukup singkat.

Terlebih proses voting yang dilakukan juga terkesan hanya formalitas.

"Tapi yang tidak hadir justru yang menang, KLBnya hanya 51 menit total, votingnya pun hanya dengan cara berdiri saja. Jadi ini demokratis kah?" tanya Najwa Shihab.

Baca juga: Sri Mulyono Sebut SBY yang Bunuh Demokrasi di Demokrat: Mengondisikan Aklamasi AHY Calon Tunggal

Darmizal lantas mengoreksi pernyataan dari Najwa Shihab soal lamanya waktu KLB.

"KLB itu kami mulai sekitar jam 13.40 WIB dan selesai jam 22.30 WIB malam, siapa yang bilang hanya 30 menit?" kata Darmizal.

"51 menit untuk pemilihan ketua," balas Najwa Shihab.

Menjawab hal itu, Darmizal beralasan karena semua peserta langsung menyepakati hasil voting yang memenangkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Hanya saja, dirinya menegaskan tidak membenarkan ketika disebut sebagai aklamasi, pasalnya sudah melalui proses voting terbuka.

"Jadi sudah aklamasi sudah sepakat semua, pokoknya Pak Moeldoko menjadi ketua," tanya Najwa Shihab.

"Tidak aklamasi karena dipilih berdasarkan votting terbuka," bantah Darmizal. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Sebagian atikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul "Moeldoko Belum Muncul Usai Jadi Ketum Demorkat KLB, Jhoni Allen: Beliau Utamakan Tugas Kenegaraan"