TRIBUNWOW.COM - Partai Demokrat sampai saat ini terus menjadi sorotan publik, terlebih ketika Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dipilih menjadi ketua umum (Ketum) partai melalui kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang.
Keberadaan kubu Moeldoko ditentang habis-habisan oleh kubu Demokrat yang dipimpin ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menanggapi isu tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat kaget namun masih biasa-biasa saja.
Reaksi Jokowi itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam acara Mata Najwa, Rabu (10/3/2021).
Baca juga: Darmizal Menangis Sesenggukan Menyesal Dukung SBY saat Bahas KLB, Demokrat: Jangan Buat Drama
Awalnya host acara Mata Najwa, Najwa Shihab mempertanyakan apakah Istana terganggu atau tidak dengan isu Demokrat yang saat ini dikaitkan dengan turunnya indeks demokrasi di Indonesia.
Mahfud mengiyakan, bahwa isu Demokrat saat ini merugikan negara secara keseluruhan.
"Mungkin merugikan citra negara, bukan hanya pemerintah," kata Mahfud.
Mahfud menambahkan, indeks persepsi demokrasi di Indonesia turun akibat masyarakat yang ribut satu sama lain, dan anti toleransi.
Terkait langkah Moeldoko, Mahfud menyebut hal itu adalah urusan pribadi Moeldoko.
Mahfud lalu menyoroti sikap Presiden Jokowi soal aksi Moeldoko.
Ia menyinggung soal jabatan Kepala KSP Moeldoko yang merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara.
Menurut penjelasan Mahfud, Jokowi tidak bereaksi berlebihan ketika mengetahui Moeldoko melakukan manuver politik terhadap Partai Demokrat.
“Tetapi kalau saya melihat kesan presiden, ya hepi-hepi saja, tuh," ujar Mahfud.
"Ya, (memang) dia kaget betul, ketika tahu bahwa Pak Moeldoko (terlibat)."
"Tetapi beliau tidak merasa ini merusak sesuatu gitu, tidak. Diam saja, tuh,” kata Mahfud.
Mahfud kemudian bercerita bahwa Mensesneg Pratikno mengatakan bahwasanya Jokowi terkejut mengetahui manuver politik Moeldoko.
Kendati demikian, Mahfud menyinggung soal kebiasaan Jokowi yang nampak tersenyum biasa tapi tiba-tiba mengambil langkah nyata.
"Nanti itu terserah Pak Jokowi, kadang kala Pak Jokowi itu kan senyum-senyum diam, tapi tindakannya muncul tiba-tiba," tandasnya.
Baca juga: Darmizal Sebut DPP Demokrat Tiap Bulan Minta Uang Pungutan, Kader: Simpan Tangisannya untuk Nanti
Simak videonya mulai menit awal:
Khawatirkan Nama Jokowi Dibawa-bawa
Semenara itu, pengamat komunikasi politik Ade Armando menilai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebaiknya mundur dan fokus di Partai Demokrat.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Cokro TV, Senin (8/3/2021).
Diketahui Moeldoko baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.
Baca juga: AHY Datang Minta Saran, Jimly Asshiddiqie Beri Sederet Wejangan soal Demokrat, Ini Katanya
Menurut Ade, pemilihan Moeldoko menjadi penting mengingat posisinya yang dekat dengan Istana.
"Sebenarnya kisruh perebutan kekuasaan dalam parpol memang kisah biasa. Tapi dalam pertarungan ini menjadi luar biasa karena ada nama Pak Moeldoko, Ketua KSP, yang terpilih menggantikan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," papar Ade Armando.
Ia menyinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diseret dalam upaya kudeta Demokrat.
Tidak hanya itu, ada beberapa tuduhan yang menyebut Jokowi adalah dalang di balik perpecahan Demokrat.
"Tak terhindarkan orang pun menyebut-nyebut nama Presiden Jokowi," kata Ade.
"Salah satu tuduhannya Jokowi adalah mastermind penggulingan kekuasaan. Buat saya tuduhan ini tak masuk akal, tapi bisa dipahami juga kalau isu ini akan terus bergulir," jelasnya.
Ade menyinggung sebelumnya kubu pendukung AHY telah mengirim surat kepada Jokowi untuk bertanya tentang keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta.
Surat itu tidak dibalas Jokowi.
Baca juga: Sosok Iti Octavia Jayabaya yang Niat Santet Moeldoko: Kekayaan Rp24 M hingga Dapat Penghargaan
Mengingat dampaknya kepada kepala negara, Ade menyarankan Moeldoko menyerahkan jabatannya.
"Karena itu dalam pandangan saya, sebaiknya Moeldoko mundur saja dari posisi Ketua KSP," saran Ade.
"Sementara Moeldoko masih di lingkar dalam Istana, presiden pasti akan terus dibawa-bawa," lanjut pengamat politik ini.
Selain itu, Ade menilai Moeldoko tidak akan merasa banyak kehilangan jika mengundurkan diri dari KSP.
"Lagipula bagi Moeldoko sendiri tidak penting juga untuk terus bertahan di posisi Ketua KSP," ungkit Ade.
"Jadi mestinya no big deal, dia tidak akan kehilangan banyak," lanjutnya.
"Logis saja kalau dia lebih baik berkonsentrasi di Partai Demokrat karena dia harus memimpin upaya konsolidasi internal yang butuh perhatian, energi, dan waktu," tambah Ade Armando. (TribunWow.com/Anung/Brigitta)