TRIBUNWOW.COM - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly buka suara soal kisruh kudeta Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, Yasonna pun mengingatkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), agar tak menuding pemerintah.

Tak hanya itu, ia juga turut menyebut nama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Kompas TV, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Respons Menkumham Yasonna Laoly soal KLB Demokrat: Tolong Pak SBY Jangan Tuding-tuding Pemerintah

Baca juga: Pertanyakan KTA Partai Demokrat Milik Moeldoko, Peserta KLB: Siapa yang Tanda Tangan?

Yasonna meminta Partai Demokrat mempercayakan penyelesaian keputusan sah atau tidaknya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserang, Sumatera Utara, pada pemerintah.

Sebelumnya, KLB tersebut memilih Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai ketua umum.

"Kalau KLB datang kita akan menilai semua seusai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas Yasonna.

"Hanya saya pesan kepada seorang pengurus Demokrat kemarin."

Yasonna langsung menyebut nama SBY dan AHY.

Baca juga: Respons Menkumham Yasonna Laoly soal KLB Demokrat: Tolong Pak SBY Jangan Tuding-tuding Pemerintah

Baca juga: Pertanyakan KTA Partai Demokrat Milik Moeldoko, Peserta KLB: Siapa yang Tanda Tangan?

Ia meminta agar SBY dan AHY berhenti menuding pemerintah terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

"Tolong SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, tunggu saja kita objektif kok," ujar Yasonna.

"Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya."

Pasalnya, menurut Yasonna, pemerintah akan berlaku objektif tanpa memihak sisi mana pun.

"Itu yang saya minta, kami akan bertindak profesional sesuai perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga menghadiri rapat kerja bersama DPR RI yang membahas soal RUU Pemilu.

Yasonna bahkan mengucapkan celetukan saat perwakilan Fraksi Partai Demokrat menyerahkan berkas pandangan.

"Itu supaya dicatat, itu saja titik," ujar Yasonna.

"Kalau ini SK udah langsung ketua fraksi dia," celetuknya.

Simak videonya berikut ini:

Saat Pangkat Jenderal Moeldoko Disinggung Demokrat

Di sisi lain, sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkit bantahan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, Herzaky menyebut semua kebohongan Moeldoko kini terbrongkar seusai dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Herzaky bahkan turut menyinggung pangkat Moeldoko sebagai seorang jenderal.

Baca juga: Balas Ucapan SBY yang Menyesal Beri Jabatan Moeldoko, Razman Arif: Ibu Megawati Lebih Menangis

Baca juga: Teruskan Pesan dari Moeldoko, Razman Arif: Tak Ada Hubungan dengan Pak Jokowi, Hilangkan Tagar KSP

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube tvOneNews, Selasa (9/3/2021).

"Alhamdulillah kita tidak hidup di zaman Majapahit sehingga orang enggak bisa manipulasi," kata Herzaky.

"Semua bisa dicek, dikroscek dengan apa yang terjadi di 2001, 2002, 2003."

"Banyak video siapa pendiri, siapa penggagas, jadi saya enggak mau masuk perdebatan itu."

Herzaky pun yakin adanya keterlibatan pemerintah di balik pemilihan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB.

"Sudahlah, publik udah tahu kok, bukan hanya kami yang bicara, banyak sekali yang bicara," ujarnya.

"Apa yang dilakukan oleh GPK PD ini dan keberadaan KSP, enggak bisa itu dipisahkan."

Baca juga: Ikut KLB Partai Demokrat, Gerald Piter Ungkap 3 Kerancuan, dari KTA Moeldoko hingga Pemilihan Ketum

Baca juga: Ikut KLB Partai Demokrat, Gerald Piter Ungkap 3 Kerancuan, dari KTA Moeldoko hingga Pemilihan Ketum

Ia lantas mengungkit pernyataan Moeldoko sebelum dipilih jadi ketum Partai Demokrat.

Menurut Herzaky, bantahan Moeldoko dulu tak terbukti.

"Kok bilang 'Ini Moeldoko pribadi, bukan KSP'," ujar Herzaky.

"Ya mundur dong sejak pertama kali, pasca kami adakan press conference bilang tidak terlibat."

"Tapi kenyataannya setelah sebulan terlibat nih nyatanya."

"Sebelumnya menyangkal, kemudian muncul," sambungnya.

Karena itulah, Herzaky menganggap terpilihnya Moeldoko sebagai ketum Partai Demokrat versi KLB sebagai dagelan belaka.

Ia lantas mengungkit pangkat Moeldoko sebagai seorang jenderal.

"Kan lucu, bagi kami dagelan, Pak Moeldoko kan bintang empat, jenderal," ucap Herzaky.

"Beliau kan punya banyak staf, pinter-pinter harusnya."

"Masa cuma lewat telepon 'Apa ini sudah sesuai dengan AD/ART? Benar'. Loh, stafnya kan bisa cek bener enggak nih, sesuai aturan enggak nih, daftar hadirnya ada enggak nih."

"Kan begitu sebelum ambil keputusan yang benar, ini kan kami jadi mempertanyakan," tandasnya. (TribunWow.com)