TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Maritim dan Investasi) Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan ada pejabat tinggi Pertamina (Persero) yang dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir Kompas TV, Luhut menyampaikan pernyataan tersebut secara langsung pada Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 yang disiarkan secara langsung melalui Youtube BPPT TV, Selasa (9/3/2021).

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang bergerak di bidang kajian dan penerapan teknologi.

Luhut menjelaskan kronologi pemecatan ini terjadi karena yang bersangkutan sudah keterlaluan dalam mengambil kebijakan di Pertamina.

Baca juga: Isyarat Jempol Jokowi saat Luhut Pandjaitan Minta Restu Jadi Ketua Umum PB PASI Gantikan Bob Hasan

Baca juga: Herzaky Mahendra Putra Minta Moeldoko Tak Bawa Nama Luhut Pandjaitan dalam Isu Kudeta Demokrat

Pemecatan ini terkait dengan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek Pertamina.

Luhut menyampaikan bahwa Proyek yang dimaksud terkait pembuatan pipa pertamina yang tidak menggunakan produk dalam negeri.

“Bikin pipa tadi pertamina, ini ramai sama beliau dari pertamina, Pertamina itu ngawurnya minta ampun, masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia, bagaimana itu,” tandasnya.

Ia tidak menjelaskan secara rinci kronologi pemecatan dan siapa yang mengalami pemecatan tersebut.

“Ada pejabat tinggi pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung, saya bilang, bapak dah pecat, oh sudah, ditanya alasan saya TKDN,” jelas Luhut.

Menurut Luhut penggunaan TKDN sangat penting dalam pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia di tengah krisis pandemi Covid 19 seperti ini.

“Saya jelaskan sampai panjang lebar, dan itu pada yang lain, bapak presiden kita punya bawa modal belanja barang itu kira-kira 1300 mungkin, 1300 Triliun,” ungkap Luhut.

“Anda bayangkan jika itu digunakan 60 atau 50 persen saja local content, itu 50 billion dolar,” jelasnya.

Ia menjelaskan begitu pentingnya nominal tersebut bagi masyarakat Indonesia.

“Apa arti 50 billion itu? Itu menciptakan lapangan kerja jutaan dan penghematan dan kemajuan anak bangsa, kita selalu berdebat sana-sini, tetapi tidak ada keberanian sama sekali,” ungkapnya.

Luhut menyampaikan terkait permasalahan tersebut kepada Prseidn Jokowi untuk ditindak lanjuti.

“Saya sampaikan bapak Presiden. Pak, mohon maaf pak, saya kan ketuanya, saya pusing 3 tahun ini pak kebetulan kita punya BPPT punya macam aja Arsintan kita mesti, kita sudah putusin, pakai harus gunain juga,” beber Luhut.

Tindakan tersebut harus ditindak lanjuti secara tegas.

Luhut juga menegaskan tidak boleh lagi ada pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi.

Menurut Luhut pemecatan dilakukan agar tidak ada lagi pihak yang hanya menguntungkan pribadi.

Pemecatan tersebut atas rekomendasi dari Luhut yang disampaikan secara langsung kepada Presiden. (Tribunwow.com/Adi Manggala S)