TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat yang terpilih pada 2020 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan kongres luar biasa (KLB) atas nama partainya yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara.

Dilansir TribunWow.com, ia menyebut KLB yang memenangkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum itu tidak sah.

Seusai menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melaporkan KLB tersebut, AHY memberikan pernyataan, seperti yang ditayangkan Metro Siang, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Jansen Sitindaon: Nyanyi Mars Demokrat Saja Belum Tentu Bisa

"Saya bersama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan segenap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, termasuk anggota DPR RI Komisi III Partai Demokrat, dan yang spesial tentu karena saya hari ini didampingi 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mewakili seluruh DPD dan seluruh kader Partai Demokrat di wilayah Indonesia, Aceh sampai dengan Papua," kata AHY.

"Mereka adalah pemilik suara yang sah," tegasnya.

Ia membenarkan kedatangannya demi memastikan Kemenkumham menyatakan KLB di Deliserdang dinyatakan sebagai acara ilegal.

Putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyebut KLB di Deliserdang adalah acara palsu.

"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak," ucap AHY.

Baca juga: Burhanuddin Ungkap Momen Moeldoko Terima jadi Ketum Versi KLB Demokrat, Terkait Teguran Keras SBY

"Tentunya (agar Kemenkumham) menyatakan bahwa Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB tanggal 5 Maret di Deliserdang sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional," lanjut eks perwira TNI ini.

"Kami sebut KLB abal-abal," tegasnya.

Pernyataan itu disambut sorakan dari para Ketua DPD yang mendampingi AHY.

Menurut sang ketua umum, pihaknya sudah menyerahkan berkas lengkap yang menunjukkan bukti KLB Deliserdang adalah ilegal.

Hal itu ditentukan dari peserta dan penyelenggara acara KLB yang dianggap tidak memenuhi AD/ART partai.

"Mereka yang datang bukan pemegang suara yang sah. Mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat, seolah-olah mewakili suara yang sah," tandas AHY.

Lihat videonya mulai 0.20:

Kehadiran Moeldoko Jadi Bukti Dugaan Istana Campur Tangan KLB Demokrat

Pengamat politik Feri Amsari meyakini ada keterlibatan Istana dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat versi yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara pada Sabtu (6/3/2021) lalu.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Minggu (7/3/2021).

Diketahui KLB yang diselenggarakan sejumlah kader senior Demokrat itu menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Hasil KLB Demokrat yang Tunjuk Moeldoko Jadi Ketum Bisa Mendapatkan SK Sah jika Penuhi Syarat Ini

Walaupun begitu, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak pernah campur tangan dalam urusan internal partai.

"Apapun syarat membentuk KLB di dalam AD/ART, AD/ART itu tidak boleh lebih tinggi daripada kehendak Undang-undang Partai Politik," kata Feri Amsari menanggapi hal itu.

"Ini juga bertujuan menjaga agar partai kita tidak semrawut urusannya," lanjut Direktur Pusako Universitas Andalas ini.

Ia menyinggung kasus serupa pernah terjadi di partai lainnya.

Konflik partai tersebut juga sudah sampai dibawa ke hukum.

Walaupun begitu, penyelesaikan konflik partai politik ini dianggap tidak adil menurut Feri.

"Kejadian apa yang dilalui Demokrat ini 'kan berulang, sudah pernah dialami oleh beberapa partai lain terkait perselisihan dan ujungnya selalu sebenarnya soal ruang atau peran pemerintah dalam perselisihan partai pemerintah itu tidak pernah fair," jelas Feri.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Deliserdang, Contohkan Era SBY dan Megawati

Selanjutnya, ia menyoroti pernyataan Mahfud MD.

Feri menilai pernyataan itu hanya mengalihkan isu.

"Apa yang disampaikan Prof Mahfud kepada kita, sebenarnya bagi saya lebih mirip kamuflase saja," komentar pengamat politik ini.

"Bahwa apakah pemerintah terlibat, sudah jelas," ungkapnya.

Ia meyakini ada keterlibatan pemerintah dalam isu kudeta Demokrat.

Hal itu dibuktikan dengan terpilihnya Moeldoko yang memiliki jabatan tinggi dan orang dekat presiden kini menjadi ketua umum partai biru tersebut.

"Dengan masuknya Pak Moeldoko ke Partai Demokrat dan menjadi ketua umum versi KLB di Sumatera Utara, sudah mempertegas bahwa Istana dalam sisi tertentu terlibat," jelas Feri.

"Bahkan memainkan perannya," katanya.

Ia menambahkan, jika dilihat dari Undang-undang Partai Politik, seharusnya konflik semacam ini diselesaikan terlebih dulu di internal partai, sebelum melibatkan pihak lain. (TribunWow.com/Brigitta)