TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung tangapi pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait persoalan di tubuh Partai Demokrat.

Seperti yang diketahui, dualisme kepengurusan terjadi di tubuh Partai Demokrat, menyusul munculnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum baru partai berlogo bintang mercy itu.

Terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat terjadi dalam kongres luar biasa di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: KTA Partai Demokrat Moeldoko Dipertanyakan, Max Sopacua Samakan dengan Milik AHY pada 2016

Baca juga: Minta Jokowi Buktikan Tidak Terlibat dalam KLB Demokrat, Ray Rangkuti: Nonaktifkan Pak Moeldoko

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengakui bahwa kudeta atau perebutan kepemimpinan partai politik sudah banyak terjadi di Tanah Air.

Namun dirinya membantah ketika Mahfud MD menyamakan kasus Partai Demokrat dengan yang pernah terjadi di partai lain, seperti PKB dan PDI.

Menurutnya, perebutan di PKB dan PDI dilakukan oleh kader dari satu partai.

Seperti diketahui, di PKB ada perebutan Matori Abdul Jalil dengan Abdurrahmad Wahid alias Gusdur pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kemudian dilanjutkan perebutan antara Gusdur dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sedangkan di PDI ada Soerjadi yang menggusur Megawati.

"Ngapain berbohong menyembunyikan diri. Sambil dia menyembunyikan kepentingannya, dia bikin evaluasi 'Ini kan sama dengan PKB Cak Imin, sama dengan PDIP zaman dulu'," ujar Rocky Gerung, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Minggu (7/3/2021).

"Cak Imin itu kader PKB, dia lupa bahwa konflik internal itu di antara kader dengan alasan apapun," jelasnya.

"Di dalam PDIP juga kadernya yang saling mengkudeta."

Baca juga: Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Jansen Sitindaon: Nyanyi Mars Demokrat Saja Belum Tentu Bisa

Oleh karena itu, Rocky Gerung mengatakan tidak bisa menyamakan dengan yang terjadi di Partai Demokrat saat ini.

Pasalnya dalam persoalan Partai Demokrat, secara jelas sudah melibatkan pihak eksternal, yakni Moeldoko.

"Ini orang luar mengkudeta," kata Rocky Gerung.

"Jadi kelihatannya memang ada kepanikan, sehingga orang cari apologi, seolah-olah sama," imbuhnya.

"'Zaman SBY juga begitu, PKB juga pecah', tapi enggak dipecahin oleh orang luar, tetap di dalamnya adalah problem antar kader," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.02:

Mahfud MD Ungkit Era SBY: Juga Tak Lakukan Apa-apa

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkit masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dilansir TribunWow.com, hal itu terkait kisruh yang kini terjadi di Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Konferensi Luar Biasa (KLB) Demokrat memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, sebagai ketua umum.

Menurut Mahfud, di era SBY, terjadi pula perebutan kekuasaan dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Minta AHY Segera Kumpulkan DPD dan DPC, Pengamat: Masyarakat Masih Melihat Demokrat adalah SBY

Karena itu, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah disebutnya tak bisa ikut campur soal kisruh di Demokrat.

"Apakah ini akan dilarang apa tidak? Secara opini kita mendengar ini tidak sah, ini sah, dan sebagainya," ujar Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud mengatakan, pemerintah belum bisa memutuskan sah atau tidaknya KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Terkait hal itu, ia lantas kembali mengungkit perebutan kekuasaan partai di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Tapi secara hukum kan tidak bisa kita menyatakan ini sah, tidak sah, sebelum ada dokumen di atas meja," tutur Mahfud.

"Oleh sebab itu, ini juga terjadi dulu pada 2002."

Mahfud menyebut, seorang presiden memang tak bisa mencampuri urusan internal partai.

Baca juga: Elus Dada saat Sebut Nama Moeldoko, SBY Mengaku Malu dan Bersalah Pernah Berikan Jabatan

Baca juga: Penah Berikan Jabatan Moeldoko sebagai Panglima TNI, SBY: Saya Malu dan Merasa Bersalah

Kala itu, Megawati disebutnya juga tak bisa melakukan apa pun.

"Pak Matori Abdul Djalil misalnya mengambilalih PKB dari kelompoknya tersebut," ucap Mahfud.

"Presiden Megawati tidak melakukan apa-apa."

"Bukan tidak mau, tidak bisa melarang karena ada undang-undang yang tidak boleh melarang orang berkumpul."

"Kecuali secara jelas melakukan sesuatu yang melarang hukum. Mereka berkumpul sebagai suatu kelompok dalam masyarakat," lanjutnya.

Hal itu pula yang dulu dilakukan SBY.

Menurut Mahfud, SBY juga tak mau ikut campur saat muncul dualisme kepemimpinan PKB.

"Sehingga waktu itu Ibu Mega membiarkan," ujar Mahfud.

"Pada zaman Pak SBY juga sama, Pak SBY tidak melarang saat dualisme PKB muncul di Parung dan Ancol."

"Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan, diserahkan ke pengadilan."

"Dan sama kita, yang akan datang pemerintah enggak boleh loh kalau ada orang internal ribut lalu dilarang," tambahnya. (TribunWow/Elfan/Jayanti)