TRIBUNWOW.COM - Mantan kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan eks rekan-rekan partainya memastikan akan diselenggarakan kongres luar biasa (KLB).
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, pada Kamis (4/3/2021).
Diketahui, sejumlah politikus senior Demokrat berencana mengadakan KLB terkait pemecatan 7 kader senior dan isu kudeta.
Baca juga: Sebut Demokrat Makin Jago Pencitraan setelah Ditinggalkannya, Ruhut Sitompul: Ngeri, Surati Presiden
Meskipun banyak mendapat tentangan dari pengurus yang lebih muda dan masih aktif menjabat, KLB itu dipastikan akan terlaksana.
Ruhut lalu membeberkan lokasi dan tempat KLB tersebut.
"Rencananya Sabtu (6/3/2021)," ungkap Ruhut Sitompul.
"Mereka semua sudah ada di Sumatera Utara, tepatnya di Medan, tinggal menuju ke Tanah Karo, (tepatnya di) Sibolangit," lanjut dia.
Pihak Demokrat penyelenggara KLB ini mengklaim sudah mendapat dukungan 80 persen dari berbagai daerah.
Diketahui, ada ambang batas minimal suara sebelum KLB dapat dilaksanakan.
"Mereka bilang sudah 80 persen," kata advokat senior ini.
Seperti diketahui, Demokrat kini terpecah menjadi dua belah pihak, antara penyelenggara KLB dengan loyalis Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Termasuk di antaranya pengurus aktif Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra yang menyebut KLB tidak sah karena tidak didukung Ketua Majelis Tinggi SBY.
Baca juga: Tegaskan KLB Demokrat di Depan Mata, Darmizal: PD Harus Dipimpin Ketum yang Tidak Semena-mena
Ruhut menilai kedua belah pihak sah-sah saja menyampaikan argumen masing-masing.
"Kalau Zaky ngomong gitu boleh, dong? Mereka ngomong gitu boleh, dong?" singgung pengacara yang kini menjadi politikus PDIP tersebut.
"Tunggu pengadilan," tambah dia.
Pernyataan itu disambut tawa dari Herzaky.
"Kalau Zaky pasti gitu ngomongnya," tambah dia.
Ruhut melanjutkan, ia mengaku sedih melihat situasi Demokrat yang kini terkesan terpecah-belah.
Ia menyebut sempat menyarankan agar kader senior Demokrat terlebih dulu berembuk sebelum melakukan KLB.
"Itu yang saya sedih. Saya orang yang pernah besarkan Demokrat kalau sudah begini, sedih banget Demokrat nanti," jelasnya.
"Itu yang saya katakan waktu mereka datang. Enggak bisa kalian rembuk? Hati boleh panas, kepala tetap dingin," ungkap Ruhut.
Kembali ke perbedaan antara dua kubu di Demokrat, menurut Ruhut para kader penyelenggara KLB memiliki argumen yang lebih kuat.
"Karena Zaky ngomong gitu, apalagi mereka lebih dari itu," ungkapnya.
Lihat videonya mulai dari awal:
Qodari Bahas Keabsahan KLB
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mempertanyakan sistem AD/ART di Partai Demokrat yang mengatur pemegang kekuasaan tertinggi.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, Kamis (4/3/2021).
Diketahui, para politikus senior Demokrat bersikeras mengadakan kongres luar biasa (KLB) terkait pemecatan 7 kader senior dan isu kudeta.
Baca juga: Sebut Demokrat Makin Jago Pencitraan setelah Ditinggalkannya, Ruhut Sitompul: Ngeri, Surati Presiden
Qodari lalu menyoroti aturan yang tertuang dalam AD/ART dalam rangka menyelenggarakan KLB.
"Kalau bicara AD/ART, sebetulnya tidak mungkin diselenggarakan KLB itu," jelas Qodari.
"Tapi nanti peserta KLB akan berargumentasi, bahwa memang, maaf istilahnya, AD/ART ini dibikinnya akal-akalan," komentar dia.
Ia menjelaskan alasan aturan itu dibuat akal-akalan adalah berdasarkan porsi suara setiap pengurusnya.
"Akal-akalannya apa? Satu, permintaan majelis tinggi. Kedua, apabila diminta dua per tiga DPD provinsi, separuh DPC kabupaten/kota, dan disetujui oleh ketua majelis tinggi," papar Qodari.
"Ini nanti yang dibilang akal-akalan. Karena apa? Sekarang partai ini kekuasaan tertingginya di mana? Ketua majelis tinggi atau peserta kongres?" lanjut pengamat politik itu.
Jika diteliti, jumlah suara Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebetulnya kalah dibandingkan para pengurus di daerah.
Baca juga: Dipecat dari Demokrat, Tri Yulianto Beberkan Sifat SBY: Kalau Mau Nabok Orang Tidak Langsung
"Apalagi kalau kita lihat di ART-nya, sebetulnya yang punya hak suara di kongres itu, majelis tinggi ada 9 (suara), DPP 5 (suara), kemudian DPD ke provinsi itu 2 (suara), provinsi ada 34 berarti 64 (suara)," kata Qodari.
"Kemudian DPC kabupaten/kota cuma 1 (tiap kota), berarti ada 500," lanjut dia.
"Jadi sesungguhnya suara paling besar itu adalah DPC dan DPD. Kok kalau mereka berkehendak harus dengan ketua majelis tinggi?" tambahnya.
Dengan begitu, Qodari mempertanyakan legitimasi suara ketua majelis tinggi dalam menyelenggarakan KLB.
Ditambah lagi dengan fakta AHY merupakan putra sulung SBY.
"Dan ketua majelis tinggi itu kita ketahui adalah SBY. Wakilnya adalah AHY. Orang melihat ini sudah dikunci sedemikian rupa untuk menjadi partai tertutup keluarga, begitu," tambah Qodari. (TribunWow.com/Brigitta)