TRIBUNWOW.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Surat itu dikirim akibat ada dugaan terlibatnya pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengannya mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi, dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik, secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: SBY Singgung Isu Kudeta dalam Partai, Tegaskan Demokrat Tak Diperjualbelikan dan Tak Tergiur Uang

Dalam video itu, SBY juga menyinggung nama Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko adalah pejabat yang diduga terlibat dalam isu kudeta partai berlambang mercy itu.

SBY meyakini apa yang dilakukan Moeldoko terkait kudeta itu dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi.

"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi miliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," jelasnya.

"Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," imbuhnya.

Tak hanya itu, SBY juga meyakini nama Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo hingga Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dicatut namanya dalam hal ini.

"Saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Prof Mahfud, dan Menkumham Yasonna Laoly juga dicatut namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan, yang juga disebut-sebut namanya," kata SBY.

"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat," katanya.

Baca juga: Singgung Moeldoko dalam GPKPD, SBY Sebut Tak Berintegritas: Sangat Menganggu dan Merugikan Jokowi

Demokrat Bukan untuk Diperjualbelikan

SBY mengatakan pada usia partai menginjak 20 tahun pada 2021 ini, Demokrat menghadapi ujian dan cobaan sejarah dengan isu kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Awal tahun 2021 ini, tepat partai kita berusia 20 tahun, kita kembali menghadapi ujian dan cobaan sejarah."

"Ketika kita semua tengah berjuang sekuat tenaga untuk masa depan partai yang cerah, perjuangan yang damai, konstitusional dan tidak berniat jahat, dan ketika di bawah kepemimpinan AHY dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat, bagai halilintar di siang bolong ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD, selanjutnya kita sebut GPK PD yang ingin mengambilalih kepemimpinan partai yang sah," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).

SBY memaparkan GPK PD adalah gerakan yang hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah.

Gerakan itu, kata dia, juga berusaha mengganti kepemimpinan partai dengan orang luar yang bukan kader demokrat yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah.

"Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," jelas SBY.

Selanjutnya, SBY menegaskan bahwa partai berlambang bintang mercy itu tidak diperjualbelikan.

Presiden ke-6 RI itu juga menegaskan meski partainya tidak berlimpah dari segi materi, namun Partai Demokrat tak akan tergiur dengan uang.

"Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale! Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi. Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya," katanya.

Baca juga: SBY Bersumpah akan Jadi Benteng Demokrat: Menghadapi Siapapun yang Menghancurkan Partai Kita

Max Sopacua Cs Dorong Digelar KLB

Pendiri Partai Demokrat Max Sopacua beserta deklarator lainnya mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) partai berlambang mercy itu.

"KLB itu sesuatu yang tidak haram, KLB itu terdaftar atau merupakan pasal penting dalam AD/ART semua partai politik di dunia," kata Max saat dihubungi Tribunnews, Senin (22/2/2021).

Max mengatakan, KLB bisa digelar ketika ada ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang ada di dalam partai politik.

Dia menilai, KLB tepat digelar lantaran saat ini arah dari kepemimpinan Partai Demokrat tak sesuai dengan cita-cita para pendiri partai.

"Karena partai politik ini punya semua orang, bukan punya satu keluarga. Jadi ya kalau disebut bahwa saya ikut mendorong, ya ikut mendorong," ucap Max.

Bahkan, lanjut Max, kini ada anggapan bahwa partai dinasti melekat pada Demokrat.

Menurutnya, kini para deklarator, pendiri dan senior seolah-olah 'dibuang' dari partai berlambang mercy itu.

"Jadi ini yang mengakibatkan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok, teristimewa pendiri melihat partai ini sudah tidak on the track lagi," ujar Max.

"Dan malah yang disayangkan bahwa para pendirinya maupun para seniornya juga sudah seolah-olah dibuang gitu. Ini udah tidak tepat dalam sebuah etika berpolitik di partai politik manapun di dunia," pungkasnya.

Menyikapi hal tersebut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan GPK PD yang mendorong adanya KLB tak memiliki hak suara di Partai Demokrat.

"Mendadak, di kala Partai Demokrat sedang naik daun dan diapresiasi luas masyarakat, ada segelintir orang, termasuk pejabat penting pemerintahan, berusaha melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat," kata Herzaky kepada Tribunnews, Selasa (23/2/2021).

"Apalagi, GPK PD ini berencana mengadakan KLB. Lah, KLB itu hak pemilik suara. Ini segelintir petualang politik sisa masa lalu dan mantan-mantan kader, mentang-mentang didukung oknum orang dekat Istana, mau mengadakan KLB, memangnya punya hak suara dari mana? Mungkin mau reunian aja kali, nyanyi-nyanyi sambil mengenang masa lalu," imbuhnya.

Herzaky menilai adanya pihak tertentu yang merasa memiliki dan berhak memperbaiki Partai Demokrat sebagai bentuk kecacatan dalam pola pikir.

Baca juga: SBY Ungkap Partai Demokrat Makin Berani Tampil di Bawah Kepemimpinan AHY: Makin Tegar, Makin Tegas

Dia menilai orang tersebut memiliki ego yang besar.

"Sekarang, ada orang-orang yang dulu diajak untuk melengkapi syarat administrasi pembentukan partai, tiba-tiba merasa Partai Demokrat ada karena dirinya. Besar karena dirinya. Mereka itu bukan saja menderita cacat pikiran, memandang sejarah secara anakronistik, tapi juga punya ego jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri," ucapnya.

Herzaky juga merasa heran karena ada pihak tertentu yang terkesan mau menyelamatkan Partai Demokrat.

Dia menyindir pihak tersebut serta mengungkit sejarah PD pada 2014 yang sempat mengalami krisis elektabilitas.

Padahal, menurut Herzaky, SBY adalah figur yang mampu menyelamatkan Partai Demokrat.

Terlebih saat sejumlah kader membuat ulah sehingga menurunkan elektabilitas Partai Demokrat.

"Tanpa SBY, pada Pemilu 2014, elektabilitas partai ini tinggal 3 persen saja. Dirusak oleh ulah kader. Kala itu SBY turun tangan, dan Demokrat mampu mendapat 10 persen Turun, tapi tidak terlalu curam. Turun, tapi sebagian karena faktor SBY yang tidak dapat kembali dicalonkan menjadi presiden untuk ketiga kali," kata Herzaky.

"Jadi, bukan SBY yang mengakibatkan partai mengalami krisis elektabilitas. Justru SBY yang menyelamatkan partai dari krisis elektabilitas," lanjutnya.

Saat ini, Herzaky mengatakan Partai Demokrat mulai naik daun di bawah kepemimpinan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Elektabilitas AHY juga cenderung terus menaik, dibuktikan oleh berbagai survei.

Dikatakan Herzaky, kini AHY ada di 5 besar tokoh yang diperhitungkan bakal jadi pemimpin nasional.

"Bersama AHY pula, di Pilkada 2020, Partai Demokrat menang besar, 48 persen. Jumlah kader yang menjadi kepala daerah pun meningkat signifikan," ucapnya.

(Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul SBY: Apa yang Dilakukan Moeldoko di Luar Pengetahuan Presiden Jokowi