TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti pernah mencuitkan soal berita dari Kompas.com tentang pengelolaan utang luar negeri oleh pemerintah Indonesia.

Cuitan tersebut kemudian menerima reaksi yang beragam, mulai dari warganet hingga Staf khusus Menteri Keuangan.

Kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Susi menyebut, keberadaan para buzzer di tengah masyarakat justru akan merugikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Saat Susi Enggan Dipanggil Menteri KKP oleh Mahfud MD: Tidak Boleh, Nanti Mas Trenggono Marah

Baca juga: Yakin Moeldoko Catut Nama Mahfud MD dan Pejabat Lain untuk Kudeta Demokrat, SBY: Tidak Masuk di Akal

Curhat tersebut diungkapkan oleh Susi kepada Mahfud dalam acara Susi Cek Ombak metrotvnews, Rabu (24/2/2021) malam.

"Saya men-tweet artikel Kompas yang sangat positif yang menerangkan tentang pengelolaan utang negara," kata Susi.

"Itu langsung diserang ramai-ramai."

Susi mengatakan, cuitannya itu seharusnya mendapat apresiasi bukan malah diserang oleh para buzzer yang mengaku pendukung pemerintah.

"Kalau perlu membagi honor kalian sama saya, saya bilang," ujar Susi.

"Karena yang saya tweet itu adalah artikel Kompas yang isinya very clear (sangat jelas) dan jernih, keterangan Departemen Keuangan tentang pengelolaan utang," paparnya.

"Tapi malah reaksinya macam-macam, kan aneh."

Susi menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini.

Ia juga tidak merasa dirinya adalah sosok yang kritis terhadap pemerintah.

"Tadi prof (Mahfud MD) bilang saya dikategorikan kritis, saya tidak pernah berbicara apapun yang sedikitpun berbeda dengan pemerintah tanpa bermaksud untuk kebaikan negara dan bangsa," ungkap dia.

Wanita pemilik maskapai Susi Air itu juga bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menjadi pengendali buzzer.

"Persoalannya buzzer ini tidak mengerti itu, level mereka beragam," kata Susi.

"Saya tidak tahu pengendalinya siapa."

"Pada akhirnya, pasukan (buzzer) ini membahayakan kredibilitas dan akuntabilitas Pak Presiden dan pemerintahannya," sambungnya.

Susi berharap kepada Mahfud bahwa kejadian yang ia alami itu bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil sikap.

"Ini harus segera diatasi," kata dia.

"Ini kita ngobrol sebagai teman saja, Pak Mahfud boleh sampaikan nanti ke Bapak (Presiden Jokowi -red), boleh tidak, tidak masalah," pungkasnya.

Artikel yang dicuitkan oleh Susi pada saat itu memiliki judul "Utang Luar Negeri RI Kini 5.803 Triliun, Jokowi Langgar Janji?".

Cuitan itu turut mendapat komentar dari Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinius Prastowo.

Dikutip dari Kompas.tv, berikut perbincangan antara Susi dan Yustinus terkait cuitan artikel Kompas.com tersebut.

Setelah sempat mendapat respon dari pengguna internet termasuk staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, Susi menuliskan sebagai berikut, “Pak Prastowo, artikel Kompas yang  saya share itu sangat clear positif, Tidak perlu tafsir-tafsir, memberi gambaran komprehensif atas pengelolaan utang. Saya share untuk maksud positif. Tapi ya sudah. artikel positif saya share justru jadi polemik. bukan hanya netizen tapi bapak jg viewnya sama.”

Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinius Prastowo, yang merespon kicauan susi terkait utang dalam akun twitternya mengatakan, “Artikel bagus jika dibaca utuh dan banyak jika lainnya. Banyak yg hanya baca judul dan mengambil judgement. Di titik inilah saya berharap pada bu Susi yang punya pengaruh dan pengalaman utk berkenan memberi konteks. Pasti akan bagus buat publik. itu saja kok bu”.

Simak videonya mulai menit ke-12.40:

Pemerintah Tak Punya dan Tak Perlu Buzzer

Sebelumnya diberitakan, keberadaan buzzer kini menjadi perhatian publik seusai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah.

Sejumlah pihak menyebut buzzer menghambat kebebasan publik untuk mengkritisi pemerintah karena takut akan diserang oleh buzzer di dunia maya.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki buzzer.

Baca juga: Bukan Buzzer, Fadjroel Sebut Pemerintah Gunakan Influencer, Ada Raffi Ahmad dan Atta Halilintar

Hal itu disampaikan oleh Fadjroel dalam acara iNews Sore, Sabtu (13/2/2021).

Fadjroel menegaskan dalam sistem demokrasi ini, pemerintah tidak boleh takut untuk dikritik.

"Kritik itu jantungnya demokrasi," ujar dia.

Mantan aktivis tahun 98 itu juga menegaskan bahwa keberadaan buzzer tidak diperlukan dalam sistem pemerintahan demokrasi.

"Pemerintah tidak memiliki buzzer, karena tidak diperlukan dalam ruang demokrasi kita," ungkap Fadjroel.

Namun Fadjroel juga tidak membatasi orang yang ingin mendukung pemerintah atau mengkritik pemerintah selama itu sesuai dengan aturan.

Fadjroel juga menyampaikan kesepahamannya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan buzzer dalam konotasi negatif yang kerap menyebarkan fitnah dan mengadu domba.

"Saya pikir itu secara agama sudah bisa mewakili kondisi di media sosial," kata Fadjroel.

Fajdroel mengatakan, kegiatan bermedia sosial diperbolehkan selama memenuhi aturan yang ada yakni UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

"Akan bermasalah kalau ada muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, menyebarkan berita bohong, ataupun kebencian," paparnya.

Fadjroel lalu mencontohkan bahwa pemerintah menggunakan influencer yang digunakan untuk keperluan branding serta awareness (perhatian -red) publik. (TribunWow.com/Anung)

Sebagian artikel ini diolah dari Kompas.tv dengan judul Cuitan Susi Soal Utang Indonesia, Reaksi Stafus Menkeu: Banyak yang Hanya Baca Judul