TRIBUNWOW.COM - Musibah banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta Jumat (19/2/2021) dan belum juga surut hingga Sabtu (20/2/2021).
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan bahwa dalam mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota harus ada kolaborasi antara pusat dengan daerah.
Sedangkan dalam kenyataannya, Gembong menyebut bahwa Pemprov DKI tidak ingin berkolaborasi dengan pusat dan memilih untuk melakukan programnya sendiri.
Hal itu disampaikan dalam acara Kompas Petang, Jumat (19/2/2021).
Baca juga: Pertanyakan Janji Gubernur DKI soal Banjir, Gembong: Mohon Maaf, Pak Anies Tidak Melakukan Apa-apa
Baca juga: Bandingkan Banjir 2017 dengan 2021 di Cipinang Melayu, Kini Lebih Parah daripada Awal Anies Memimpin
"Bahwa betul memang ada kolaborasi antara pusat dengan. Pertanyaannya kan karena daerah enggak mau, persoalannya kan di situ," ujar Gembong.
"Karena memang pemerintah daerah punya program yang namanya naturalisasi," imbuhnya.
Gembong menilai satu di antara penyebab utama banjir di Jakarta adalah masih banyaknya pemukiman di bantaran sungai.
Sehingga harus ada normalisasi di bantaran sungai yang juga menjadi tugas dari pemerintah pusat.
Menurut Gembong, ketika akan dilakukan normalisasi maka kuncinya ada di tangan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk membebaskan lahan tersebut.
"Kalau pembebasan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, bagaimana pemerintah pusat bisa melakukan pembangunan," kata Gembong.
"Pemerintah daerah DKI Jakarta punya program di luar koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga sampai hari ini nampaknya belum ada titik temu antara kebijakan pusat dan daerah dalam konteks penanganan 13 aliran sungai di DKI Jakarta yang notabene menjadi kewenangan pemerintah pusat," terangnya.
Baca juga: Video Detik-detik Evakuasi Jenazah Pria Pakai Perahu Karet di Tengah Banjir Jati Padang Jaksel
Lebih lanjut, Gembong meminta kepada Anies untuk bisa berkolaborasi dengan pusat serta melakukan pembebasan lahan di sekitaran bantaran sungai atau normalisasi.
Dengan melakukan normalisasi, menurut Gembong selain bisa mengatasi banjir juga bertujuan lain untuk melakukan penataan terhadap pemukiman yang tidak layak tersebut.
"Satu-satunya solusi yang bisa mengatasi persoalan banjir secara permanen, ya mau tidak mau tugas Pak Anies adalah melakukan pembebasan yaitu normalisasi," ungkapnya.
"Artinya Pak Anies perlu melakukan penataan pemukiman di bantaran sungai-sungai itu."
"Sehingga sekali dayung dua pekerjaan selesai, satu pengetasan banjir, kedua soal penataan pemukiman di daerah aliran sungai," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke-10.22:
Pertanyakan Janji Gubernur DKI soal Banjir
Dalam kesempatan sama, Gembong menyalahkan serta mempertanyakan janji dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, khususnya dalam penanganan banjir.
Ia mengatakan bahwa Anies pada masa kampanyenya sempat menjanjikan akan membuat suatu program sehingga banjir di Jakarta tidak akan menggenang lama.
Namun menurutnya, hal itu tidak terbukti pada kasus banjir kali ini yang terjadi sejak Jumat (19/2/2021) hingga Sabtu (20/2/2021).
"Kita kaitkan dengan janji Pak Gubernur, sebetulnya beliau menjanjikan kepada warga Jakarta bahwa genangan selambat-lambatnya enam jam harus sudah surut," kata Gembong, dikutip dalam acara Kompas Petang, Jumat (19/2/2021).
Baca juga: Khusus di Jakarta, Vaksinasi Covid-19 ke Lansia akan Dilakukan di Seluruh Kota, Ini Alasan Kemenkes
Mengaku mewakili rakyat DKI Jakarta, Gembong mempertanyakan janji-janji dari Anies tersebut untuk bisa mengentaskan banjir.
Bahkan dirinya menyebut Anies tidak memiliki kontribusi dalam penanganan banjir di Jakarta selama memimpin tiga tahun.
"Tapi rakyat Jakarta mempertanyakan itu, kenapa? Karena memang tiga tahun Pak Anies memimpin Jakarta, mengelola pemerintahan DKI Jakarta, dalam konteks penanganan banjir memang mohon maaf, Pak Anies tidak melakukan apa-apa, ini menjadi persoalan," kata Gembong.
Lebih lanjut, Gembong juga masih meragukan dengan janji yang ditawarkan Anies untuk mengatasi banjir di Jakarta.
"Dan yang menjadi andalan Pak Anies untuk pengentasan banjir ini kan selalu Beliau katakan untuk membangun sumur-sumur resapan, drainase vertikal, karena sunnatullah-nya air dari atas dimasukkan ke dalam perut bumi," kata Gembong.
"Cuman pertanyaannya adalah, piye (bagaimana) caranya memasukkan ke dalam perut bumi itu," tanyanya.
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)