TRIBUNWOW.COM - Musisi Iwan Fals menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dikritik oleh rakyat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia ungkapkan melalui cuitan di akun Twitter resmi @iwanfals.

Diketahui sebelumnya Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik dan masukan, seperti yang disampaikan pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Ade Armando Sebut Jokowi Tak Baperan saat Dikritik, Singgung Rocky Gerung hingga Refly Harun

Iwan Fals yang dikenal sebagai musisi kritis melalui lagu-lagunya turut memberikan komentar dengan berseloroh.

"Tuh Jokowi butuh dikritik noh, yang keras dan pedas, karetnya dua," cuit Iwan Fals, Rabu (10/2/2021).

Dalam cuitan selanjutnya, Iwan Fals menilai urusan mengkritik seharusnya dilakukan DPR.

Namun ia menilai sah-sah saja jika seorang presiden menyampaikan permintaan dikritik.

Walaupun begitu, di sisi lain Iwan Fals membingungkan maksud Jokowi terkait ucapan "kritik yang pedas".

"Eh gini deh, sebenernya ini tugas DPR, tapi karena presiden yang minta ya okelah, t** kambing bulat-bulat, bisa diolah menjadi obat bisa disulap menjadi jimat, kalau enggak dijawab ntar kualat, cakep. Begini, hmm kritik yang pedas dan keras itu yang kayak ape, eeleeh elleehh..."

Sebelumnya, seorang warganet mempertanyakan keberanian Iwan Fals mengkritik negara jika memang diminta.

Ia kembali menjawab cuitan pengikutnya itu dengan berseloroh minta jabatan sebagai DPR.

"Andaikan ada yang salah kebijakan pemerintah, om @iwanfals berani tidak meng kritik ataupun memberi masukan kepada pemerintah?" tanya pemilik akun @LoebisSyarief.

"Ya beranilah asal lo angkat dulu gue jadi DPR, ups keceplosan dah," jawab musisi senior ini.

Baca juga: Pramono Anung Ikut Suarakan Jokowi Minta Dikritik, Rocky Gerung: Gue Ingin Lo Tegaskan Maksud

Menanggapi jawaban itu, seorang warganet lainnya mempertanyakan alasan Iwan Fals tidak lagi menulis lagu berisi kritik terhadap pemerintah.

"Dulu sampeyan bukan anggota DPR tapi berani bikin lagu kritik. Sekarang kok alasannya harus duduk di DPR dulu?" tanya pemilik akun @archabandung.

Lagi-lagi Iwan Fals menjawab dengan selorohan.

"Hehe dulu belom ada internet," jawabnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pidato tentang bagaimana masyarakat harus aktif mengkritik pemerintah.

Hal itu ia sampaikan mengingat banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk dalam penanganan Covid-19.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," pesan Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Hendri Satrio: Pemerintah Mau Mendengarkan atau Tidak?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada masyarakat Indonesia untuk lebih aktif dalam memberikan kritik terhadap pemerintah.

Menaggapi hal itu, Pengamat Politik Hendri Satrio mengaku memiliki tiga pandangannya.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Rabu (10/2/2021), Hendri Satrio mulanya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas langkah dari Jokowi tersebut.

Baca juga: Debat dengan YLBHI dan Disebut Tak Mau Terima Masukan, Fadjroel: Salah Baca Anda, Baca Baik-baik

Baca juga: Ade Armando Sebut Jokowi Tak Baperan saat Dikritik, Singgung Rocky Gerung hingga Refly Harun

Meski begitu, harapannya, pernyataan dari Jokowi yang disampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021), itu bukan hanya sebatas ucapan.

Untuk membuktikan, Hendri Satrio meminta kepada Jokowi untuk ada tindak lanjutnya.

"Harusnya niat baik ini bisa ditindaklanjuti dengan misalnya inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-undang ITE," ujar Hendri Satrio.

Selain dari pemerintah, Hendri Satrio menyebut tindak lanjut juga perlu dilakukan dari aparat penegak hukum.

Menurutnya, hal itu tentu melihat perlakuan pihak kepolisian dalam menyikapi para pengkritik.

"Kedua adalah bagaimana niat baik pemerintah ini juga bisa ditindaklanjuti oleh aparat hukum," kata Hendri Satrio.

"Ini sebuah momentum bagus bagi Pak Kapolri untuk membuktikan kepada Presiden Jokowi bahwa dia bisa menjalankan amanah dari presiden untuk mengundang sebanyak-banyaknya kritik kepada pemerintah dan tetap menjaga kebebasan berpendapat," jelasnya.

Baca juga: Demokrat Minta Aparatur Sinkron soal Keinginan Jokowi untuk Dikritik: Buzzer-buzzer Sangat Reaktif

Lebih lanjut, terlepas dari keduanya, Hendri Satrio menilai kuncinya kembali pada pemerintah.

Menurutnya, percuma ketika di satu sisi membolehkan atau meminta masyarakat memberikan kritik, tapi di sisi lain justru mengabaikan kritik tersebut.

"Ada satu kuncinya, pemerintah mau mendengarkan kritik itu atau tidak?" ungkapnya.

"Jadi jangan kemudian mengundang kritik, tapi tidak mau mendengarkan kritik itu. Percuma kalau kemudian mengundang kritik, tapi tidak mau mendengarkan."

"Mudah-mudahan saja niat baik itu bisa terwujud," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)