TRIBUNWOW.COM - Pengacara sekaligus politikus PDIP Ruhut Sitompul menanggapi polemik isu kudeta Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (3/1/2021).

Diketahui sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan ada 5 tokoh yang disinyalir merencanakan kudeta terhadap partainya.

Baca juga: Tanggapi Isu Kudeta Demokrat, Marzuki Alie Curhat Jabatannya Pernah Diusik Istana Semasa Jadi Sekjen

Politikus Demokrat Andi Mallarangeng kemudian menyebut praktek kekuasaan semacam ini umum terjadi di era Orde Baru (Orba).

Mendengar pernyataan Andi Mallarangeng, Ruhut Sitompul memprotes pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disamakan dengan Orde Baru.

"Saya ingin menggarisbawahi, Pak Andi Mallarangeng tolong jangan kait-kaitkan era Pak Jokowi ini mau seperti Orde Baru," tegur Ruhut Sitompul.

Ia mengingatkan perjuangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semasa era kepemimpinan Presiden Soeharto tersebut.

"(Sewaktu) Orde Baru yang sangat teraniaya ketua umum kami, Ibu Megawati Soekarnoputri. Enggak pernah kita ada pikiran (pemerintahan Jokowi) ingin seperti Orde Baru," singgung Ruhut.

"Jadi tolong digarisbawahi itu," tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan tudingan Andi Mallarangeng dapat berujung tuntutan hukum.

Apalagi nama mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Marzuki Alie turut terseret namanya.

Baca juga: AHY Dianggap Gegabah, Marzuki Alie: Seperti Memberi Tahu Tetangga Anak Saya Berkhianat, Lucu

"Saya ingatkan kembali, ini banyak kalau bicara hukum, bahasa Pak Andi Mallarangeng bisa dituntut oleh Pak Marzuki Alie, lho," kata Ruhut.

"Hati-hati, begitu juga kader-kader lain yang menuduh Pak Marzuki aneh-aneh, menyebut namanya," ungkit advokat ini.

Ia menyebut Marzuki Alie masih kerap dikenal sebagai bagian dari Demokrat, meskipun sudah tidak lagi aktif.

Ruhut membandingkan dengan dirinya yang dulu bergabung dalam Demokrat sebelum akhirnya berpindah haluan ke PDIP.

"Dia masih kader (Demokrat). Kalau Ruhut yang disebut, saya bukan kader lagi," ucap Ruhut dengan nada tinggi.

Pengacara senior itu turut mengingatkan tuduhan Andi Mallarangeng tentang isu kader Demokrat yang menerima dana dalam pertemuan dengan Moeldoko.

Diketahui sebelumnya Andi Mallarangeng menuding Moeldoko mengiming-imingi kader Demokrat dalam rencana perbuatan makar.

"Jadi tolong hati-hatilah, apalagi soal bagi duit dan lain sebagainya. Buktikan, enggak baik ini sekarang negara hukum," tandasnya.

Lihat videonya mulai menit 6.40:

Andi Mallarangeng Bandingkan Kudeta Demokrat dengan Orde Baru

Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng meyakini Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko direstui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya kudeta partainya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (3/2/2021).

Andi menyebut isu kudeta Demokrat bukan hanya masalah internal partai karena sudah menyangkut petinggi negara yang kini masih aktif menjabat.

Baca juga: Masinton Sebut Jokowi Cukup Ajak AHY Ngopi Bareng soal Isu Kudeta: Tak Perlulah Presiden Statement

"Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang mencoba mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang," ungkap Andi Mallarangeng.

Setelah upaya kudeta terungkap, pihak Demokrat mengirim surat kepada Jokowi untuk meminta klarifikasi.

Pasalnya ada isu Jokowi merestui pertemuan Moeldoko dengan sejumlah kader Demokrat pada Januari 2021 lalu.

"Makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau surat kepada Pak Jokowi itu suratnya sangat sopan, untuk bertanya apa benar Pak Moeldoko mendapat restu dari Pak Jokowi untuk melakukan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat," ungkit Andi.

Ia menyebut laporan itu sudah disampaikan kader Demokrat yang menghadiri pertemuan dengan Moeldoko.

"Itu laporan dari kader-kader kami yang ditemui oleh Pak Moeldoko di Hotel Aston. Bukan cuma sekali, ada dua kali pertemuan yang kemudian mengatakan bahwa dia siap mengambil alih Partai Demokrat," jelasnya.

Andi membandingkan upaya ini dengan era kepemimpinan Soeharto pada Orde Baru (Orba).

Baca juga: Demokrat Klaim Moeldoko Ngaku Direstui Sosok Pak Lurah, PDIP: Silakan Langsung Konfirmasi ke Jokowi

"Ini gaya Orde Baru, zaman dulu begini. Sejarah kepartaian Indonesia selama Orde Baru adalah intervensi dan pengambilalihan oleh yang berkuasa," komentar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Tidak hanya itu, beredar isu pertemuan Moeldoko dengan kader Demokrat juga direstui beberapa menteri.

Selanjutnya, Andi menilai penting bagi Jokowi untuk mengonfirmasi kebenaran isu ini.

"Kami mengirim surat kepada Pak Jokowi yang baik, sopan sekali. Apa benar kata-katanya Pak Moeldoko di depan kader-kader kami yang ditemui di Hotel Aston," kata Andi.

Ia khawatir metode seperti ini akan merusak partainya, seperti yang kerap dilakukan di masa Orde Baru.

"Yang saya persoalkan adalah perilaku kekuasaan gaya lama yang dilakukan orang yang sedang berkuasa dalam lingkaran kepresidenan, mencoba untuk mengambil alih partai orang lain," tandasnya. (TribunWow.com/Brigitta)