TRIBUNWOW.COM - Beberapa hari yang lalu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait isu kudeta Partai Demokrat yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan.

Kemudian pada Kamis (4/2/2021) kemarin, Mensesneg Pratikno menyampaikan surat itu memang sudah diterima Istana namun tidak akan ditanggapi karena dianggap sebagai problematika internal Partai Demokrat.

Isi surat tersebut diketahui berisi pertanyaan dari pihak Demokrat kepada Jokowi soal kebenaran keterlibatan sejumlah pejabat tinggi negara dan menteri dalam urusan internal Partai Demokrat.

Baca juga: Pengakuan Darmizal, Sosok di Balik Pertemuan Moeldoko dengan Kader Demokrat: Krisis Kepemimpinan

Pada acara Apa Kabar Indonesia Malam, Kamis (4/2/2021), Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membocorkan isi surat tersebut.

Herman bercerita, info keterlibatan para pejabat itu didapat dari para ketua DPC, DPD dan pengurus DPP yang sempat datang ke Jakarta menemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Kepada siapa klarifikasinya? Kepada presiden," kata Herman.

Herman mengatakan, niat AHY berkirim surat langsung kepada Jokowi memiliki niat yang baik.

"Justru inilah cara santun, cara yang terbaik dari Ketum kami Mas AHY supaya tidak terbuka kepada publik," ujarnya.

"Dan kemudian presiden bisa mengklarifikasinya langsung."

"Surat itu diantar langsung secara tertutup oleh sekjen kami kepada Mensesneg, dan Mensesneg tentu meneruskan kepada Pak Jokowi," sambungnya.

Herman mengatakan, surat itu berisi pertanyaan yang meminta presiden mengklarifikasi soal keterlibatan pejabat negara dalam urusan internal Partai Demokrat yang ingin menggunakan partai tersebut sebagai kendaraan menuju Pilpres 2024 mendatang.

"Ini sangat proporsional menurut saya, sangat santun," kata Herman.

"Karena dalam surat itu juga hanya menanyakan atas dasar kesaksian itu disebutkan ada pejabat tinggi di lingkaran Presiden Jokowi, dengan santun sekali kalimat itu."

"Dan kemudian dia mempersiapkan untuk merebut secara paksa pimpinan Partai Demokrat untuk persiapan menuju kepada Pilpres 2024, kemudian ada pihak-pihak lain di pejabat tinggi dan lingkaran menteri," pungkasnya.

Baca juga: Tanya Ruhut Siapa yang Tak Betah dengan AHY, Herman Sebut Kader Demokrat yang ke Jakarta Dijebak

Simak video selengkapnya mulai menit ke-14.00:

Nilai Isu Kudeta Demokrat Hanya Manuver Politik

Sementara itu, Politisi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menganggap bahwa isu kudeta Partai Demokrat hanyalah manuver politik yang dilakukan untuk menaikkan nama AHY atau Partai Demokrat.

Pernyataan itu disampaikan Deddy dalam acara SAPA INDONESIA MALAM, Selasa (2/2/2021).

Deddy merasa aneh ketika sejumlah nama besar dikait-kaitkan dalam rencana pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat.

"Menjadi aneh ketika kemudian terseret-seret ke Pak Presiden dan pejabat penting pemerintahan lain," kata Deddy.

"Pak AHY memang tidak menyebut, hanya menyebut orang di lingkaran Istana, lingkaran pejabat tinggi pemerintahan, tapi kemudian kader-kader Demokrat yang lainnya menebar segala macam di media sosial sehingga membuat gaduh."

Baca juga: Ngaku Dicurhati Banyak Kader Demokrat, Ruhut Sebut Dirinya Dimintai Tolong Bujuk Moeldoko

Deddy mengungkit bahwa komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta AHY semuanya berjalan baik.

Ia justru merasa heran mengapa AHY tidak menemui langsung Presiden Jokowi untuk meminta kejelasan.

"Yang terjadi dalam dua hari ini adalah penghakiman teori konspirasi yang sangat besar bahwa seolah-olah Pak Jokowi ada di belakang semua ini," kata Deddy.

"Tidak ada urgensinya pak Jokowi pada periode kedua pemerintahannya ini hendak mengambil Partai Demokrat."

"Buat apa Mas AHY mengirimkan surat klarifikasi, ketemu saja," lanjutnya.

Deddy juga menyoroti soal AHY yang langsung menggelar konpers tanpa menunggu jawaban dari Presiden Jokowi.

"Kalau sudah ada surat klarifikasi kenapa pula konpers sebelum ada jawaban resmi dari Pak Jokowi," ucap Deddy.

Deddy mengatakan, kontroversi yang tengah terjadi saat ini hanyalah manuver politik yang sengaja dirancang untuk mendongkrak popularitas.

"Isu politik yang memang diorkestrasi (dirancang -red) sedemikian rupa untuk me-leverage (menaikkan) Pak AHY atau Partai Demokrat," kata dia.

"Ini memang manuver politik baik oleh orang yang mau masuk ke Demokrat maupun ini juga ditumpangi oleh elite Demokrat sendiri," lanjutnya. (TribunWow.com/Anung)