TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi ramainya pembicaraan terkait anggota DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning.

Karena sikapnya yang menolak vaksin Covid-19, Ribka kini dipindah dari komisi IX menjadi komisi VII DPR RI.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai Ribka masih beruntung karena hanya dirotasi.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube pribadinya, Refly Harun, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Ribka Tjiptaning Tertawa karena Digeser ke Komisi VII: Lucu Saja Dokter Bergaul sama Minyak

Baca juga: Dosen Ini Tantang Ribka Tjiptaning Buktikan Pernyataan soal Vaksin Rongsokan: Kita Tunggu 2 Minggu

Dalam kesempatan itu, Refly Harun mulanya memberikan kritik kepada seluruh partai politik, tidak hanya PDIP.

Dirinya menyebut partai politik kurang bisa menghargai dan memanfaatkan potensi yang dimiliki setiap kadernya.

Hal itu dibuktikan dengan penempatan kader di parlemen yang tidak sesuai dengan performa yang bersangkutan.

Sehingga terkesan para anggota DPR bekerja bukan untuk rakyat melainkan atas kemauan dan arahan partai politiknya.

"Jadi anggota DPR itu bukan belong the people tapi belong to fraksi atau partai politik," kata Refly Harun.

"Harusnya mereka lebih dimiliki oleh rakyat karena mereka maju sebagai wakil rakyat bukan wakil dari partai politik maupun fraksi," jelasnya.

Meski begitu, ia menyebut yang dialami Ribka saat ini masih beruntung karena hanya dipindah tugaskan ke komisi lain.

Refly Harun lantas membandingkan dengan yang dialami oleh anggota DPR Fraksi PKB, Lily Wahid.

Baca juga: Sambutan Komisi VII untuk Ribka Tjiptaning, Sebut juga akan Bahas Vaksin: Tapi dengan Menristek

Dikatakannya bahwa adik dari Presiden ke-4 RI Gusdur itu harus diberhentikan setelah berbeda pendapat atau menentang kebijakan partai.

Menurutnya, Lily Wahid menentang soal kebijakan kenaikan BBM di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tapi ya Ribka lebih untung tidak di-recoil karena sebelumnya beberapa anggota yang balelo dari fraksi partai politik itu sampai di-recoil," ungkapnya.

"Seperti misalnya dulu ada Lily wahid dari fraksi PKB ketika dia dulu berbeda pendapat dengan fraksinya dalam soal kenaikan BBM," jelasnya menutup.

Simak videonya mulai menit ke- 7.02:

Protes Ribka soal Vaksin Terlambat dan Disebut Cari Panggung

Dosen Unismuh Makassar, Arqam Azikin ikut memberikan tanggapan terkait ramainya pembicaraan terhadap anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning.

Ribka Tjiptaning menjadi sorotan lantaran pernyataan tegasnya menolak disuntik vaksin Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Arqam mengatakan bahwa sikap dari Ribka itu tidak lebih dari sekadar mencari panggung.

Baca juga: Sambutan Komisi VII untuk Ribka Tjiptaning, Sebut juga akan Bahas Vaksin: Tapi dengan Menristek

Pasalnya menurut Arqam, penolakan yang dilakukan oleh Ribka itu tidak ada gunannya untuk saat ini karena sudah terlambat.

Ia menambahkan harusnya protes tersebut diajukan pada beberapa bulan lalu sebelum vaksin itu dibeli dan tiba di Tanah Air.

“Kalau mau protes Sinovac, silakan 5-6 bulan lalu. Jangan sekarang. Terlambat Anda!” ujar Arqam dalam tayangan YouTube Tribun Timur, Senin (18/1/2021).

“Kenapa Anda tidak ngomong 5-6 bulan lalu. Jangan Anda membolak-balik situasi seolah-olah Anda hebat dalam kontes ini,” tegasnya.

Oleh karenanya, ia justru mempertanyakan motif atas penolakan yang dilakukan oleh Ribka tersebut.

Arqam pun menyebut hal itu merupakan langkah politis dari seorang politikus.

“Ini politisnya, oknum politisi ini lagi cari panggung. Setahun terakhir kita tidak tahu apa kinerjanya, selama jadi anggota DPR di Komisi IX di bidang kesehatan. Coba buka, bukakan datanya,” tantang Arqam.

“Atau begini Mbak Ribka, kalau Anda punya data, silakan buka tentang vaksin ini ke rakyat Indonesia, jangan sepotong-sepotong,” sambungnya.

Baca juga: Soal Pro Kontra Vaksin Covid-19 hingga Ribka Tjiptaning Digeser, Refly Harun: Jadi Sedikit Malas

Terkait pernyataan Ribka yang memilih untuk membayar denda ketimbang disuntik vaksin, menurut Arqam merupakan masalah sepele.

Terlebih gaji plus tunjangannya sebagai anggota dewan tidak terasa untuk membayarkan denda.

"Anda mengatakan berani bayar denda karena tidak mau vaksin. Iya karena Anda punya dana punya tunjangan yang besar untuk bayar dendanya itu," kata Arqam.

"Jadi Anda ngomong untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan rakyat," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1.18:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)