TRIBUNWOW.COM - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai buka suara soal pemerintah yang mengharuskan vaksinasi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club (ILC), Minggu (17/1/2021), Pigai mengaku setuju untuk divaksinasi.

Meski begitu, dirinya menyebut bahwa vaksinasi bukanlah menjadi kewajiban melainkan suatu hak bagi setiap warga negara.

Baca juga: Muncul Wacana Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Perjalanan, Benarkah? Ini Kata Kemenkes

Baca juga: Ribka Tjiptaning Sebut Vaksin Covid-19 sebagai Rongsokan, dr Tirta: Jangan Berlagak Pahlawan

Dalam kesempatan itu, Pigai juga mengaku tidak menolak untuk disuntikkan vaksin.

Dirinya juga menghargai langkah dari pemerintah yang hadir untuk melayani kesehatan masyarakat.

Namun dikatakannya, bahwa kesiapannya untuk divaksin itu dengan catatan dilakukan pada antrian yang terakhir.

"Saya termasuk orang yang setuju divaksin, tapi jumlah penduduk Indonesia kan 276 juta orang, saya yang ke-276 juta," ujar Pigai.

"Saya antri setelah 275 juta yang divaksin, baru saya 276," jelasnya.

Meski tidak menolak soal vaksinasi, dirinya kembali menegaskan tidak setuju ketika pemerintah melakukannya dengan cara mewajibkan.

Oleh karenanya, Pigai berharap soal mau atau tidaknya divaksinasi harus diserahkan kepada masing-masing warga yang bersangkutan.

"Itu hak dong, warga negara berhak menentukan karena saya leader dalam konteks ini memajukan soal HAM," kata dia.

"Artinya saya tidak menolak dan kita respek adanya keinginan baik pemerintah di dalam pelayanan kesehatan," imbuhnya.

Baca juga: Chat Raffi Ahmad ke Dedi Mulyadi soal Viral Pesta seusai Divaksin: Digoreng Orang yang Mau Jatuhin

Selain itu, Pigai meminta pemerintah benar-benar sungguh-sungguh dalam program vaksinasi tersebut.

"Tapi jangan salah langkah, jangan memaksa," harapnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal pilihan vaksin yang diinginkan, Pigai terang-terangan bukan yang diumumkan oleh pemerintah saat ini.

"Seandainya divaksin, Bung Pigai itu pilih vaksin yang mana?," tanya Karni Ilyas.

"Yang jelas saya tidak pilih vaksin yang diumumkan pemerintah hari ini karena mereka sudah terlanjur menciptakan vaksin itu di dalam pro dan kontra," terangnya menutup.

Simak videonya mulai menit ke-18.34:

Dokter Tirta: Justru Membuat Vaksin Semakin Diantipati

Dokter sekaligus relawan Dokter Tirta Mandira Hudhi buka suara soal masih adanya pihak-pihak yang menolak divaksinasi.

Meski menyayangkan sikap yang menolak vakinasi, dokter Tirta menyebut tetap kurang setuju ketika lantas diberikan sanksi.

Hal itu disampaikannya dalam acara Rosi 'KompasTV', Jumat (14/1/2021).

Baca juga: Berkaca dari Raffi Ahmad yang Berpesta setelah Divaksin, Dokter Tirta Minta Pemerintah Selektif

Baca juga: Kepergok Hadiri Pesta usai Divaksin, Raffi Ahmad Disentil Istana Negara: Kawan-kawan Sudah Menegur

Dalam kesempatan itu, dokter Tirta mengharapkan adanya tindakan-tindakan yang sifatnya persuasi.

"Kalau secara hukum dalam hukum itu etika pertama kita adalah kalau bisa persuasi dulu," ujar dokter Tirta.

Merunut lebih jauh terkait adanya masyarakat yang tidak mau disuntik vaksin, dirinya mengakui ada alasan yang mendasarinya.

Menurutnya, alasan tersebut justru datang dari pemeritah itu sendiri, yakni berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Dalam artian kacatama vaksinasi ini trust issue pemerintah lagi menurun, benar-benar sangat menurun," kata dokter Tirta.

"Karena ada kelelahan psikis, karena mereka berbulan-bulan disuruh di rumah dan mereka memandang kasus Covid-19 kita enggak kelar-kelar," jelasnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Solo itu tetap tidak setuju ketika pemerintah menggunakan tindakan hukum untuk mengatasi kondisi tersebut.

Dikatakannya bahwa ketika yang ditekankan adalah saksi, maka justru akan semakin memberikan kesan negatif di masyarakat terhadap vaksin tersebut.

"Kalau kita terapkan sanksi di orang yang menolak vaksin itu justru membuat vaksin semakin diantipati," ungkapnya.

"Karena justru masyarakat defense mechanism adalah 'lho ada yang aneh brati, vaksinya konspirasi'."

Baca juga: Ada Pejabat Tolak Vaksin Covid-19, Satgas: Tidak Siap karena Tidak Memahami Apa yang sedang Terjadi

Maka dari itu, dokter Tirta menyarankan supaya dilakukan edukasi-edukasi yang masif kepada publik.

Dirinya menambahkan untuk sanksi bisa diberikan jika memang ketika sudah diedukasi tapi tidak mempan.

"Harusnya jembatannya adalah kita edukasi dulu pelan-pelan, edukasinya yang bagus."

"Jika edukasi sudah dilakukan menggunakan kader kesehatan, kalau ternyata masih membangkang atau menebarkan gerakan provokasi anti vaksin itu yang ditindak," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)