TRIBUNWOW.COM - Proses penyuntikan vaksin Covid-19 di Indonesia telah dimulai sejak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima suntikan pertama pada Rabu (13/1/2021).

Namun ada sejumlah pihak yang masih menolak menerima vaksinasi, bahkan dari kalangan pejabat.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito telah siap terus memberikan edukasi kepada masyarakat soal vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Soroti Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, dr Tirta Sebut Cuma Cek Ombak: Dalih demi Rakyat

Hal itu disampaikan oleh Wiku dalam acara tanya jawab bersama Jakarta Foreign Correspondents Club yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/1/2021).

Awalnya Wiku menerima pertanyaan soal penolakan vaksinasi Covid-19.

Bahkan penolakan tersebut juga datang dari kalangan pejabat.

Menanggapi hal tersebut, Wiku menjelaskan bahwa masalah penolakan relevan dialami oleh semua negara.

"Melihat kita menghadapi masalah yang sama (Covid-19)," ujar dia.

Wiku mengatakan, orang-orang menolak vaksinasi Covid-19 karena tidak memahami pentingnya mendapat suntikan vaksin.

"Orang-orang tidak siap karena mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi, dan mengapa mereka harus divaksinasi," papar dia.

"Maka dari itu kita harus meningkatkan edukasi kepada publik sekonsisten mungkin."

Untuk mengatasi masalah tersebut, Wiku siap terus mengedukasi soal vaksinasi ke masyarakat dalam semua level pendidikan.

"Kita melakukan yang terbaik untuk memastikan orang-orang memahami dan tahu untuk melindungi seluruh populasi, seluruh masyarakat, kita harus memeroleh herd immunity (kekebalan komunitas)," ujar Wiku.

Wiku mengakui tidak akan mudah menjelaskan soal pentingnya kekebalan komunitas kepada masyarakat yang tinggal di daerah rural atau pedesaan.

Strategi Satgas untuk memberikan edukasi di antaranya adalah melalui pendekatan budaya dan bahasa yang sesuai.

Terkait sumber suara penolakan vaksin Covid-19, Wiku menyebut, penolakan juga datang dari orang-orang yang sebenarnya tergolong teredukasi atau berpendidikan.

"Tampaknya suara penolakan juga datang dari kalangan kelompok yang teredukasi," kata dia.

Menurut Wiku, penolakan tersebut terjadi karena belum mengerti betapa pentingnya vaksinasi Covid-19.

"Tapi mereka harus tahu lebih banyak dan diyakinkan tentang pentingnya vaksinasi," pungkasnya.

Baca juga: Soal Ribka Tjiptaning Tolak Vaksinasi, Rocky Gerung: Artinya PDIP Memang Tidak Sepenuhnya Percaya

Simak videonya mulai menit ke-27.20:

Alasan Ribka Tjiptaning Menolak Vaksin Covid-19

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menolak divaksin untuk mencegah penularan Virus Corona (Covid-19).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Awalnya ia menyoroti kriteria usia penerima vaksin, antara 18 sampai 59.

Menurut Ribka, dirinya sedari awal tidak memenuhi kriteria tersebut, bahkan jika nantinya ada vaksin yang aman digunakan orang lanjut usia (lansia).

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)," kata Riba Tjiptaning, dikutip dari Tribunnews.com.

Diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sanksi denda Rp5 juta bagi warga yang menolak vaksin.

Menanggapi hal itu, Ribka mengaku lebih memilih membayar denda daripada dipaksa menerima vaksin.

Ia beralasan vaksin tahap pertama buatan Sinovac itu belum dapat dipastikan keamanannya.

Sebagai informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan vaksin buatan Sinovac sudah teruji secara klinis.

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," ungkit Ribka.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," tambah politikus PDIP ini.

Baca juga: Akui Sempat Gemetaran saat Suntikkan Vaksin ke Jokowi, Abdul Muthalib: Lancar, Tidak Ada Pendarahan

Dikutip dari covid19.go.id, BPOM telah mengeluarkan sertifikasi emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac.

Sertifikasi halal juga sudah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan fatwa nomor 2 tahun 2021.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.

"Kedua sertifikasi ini telah memenuhi standar medis, sehingga berkhasiat, minim efek samping, dan juga halal," kata Wiku Adisasmito.

Selain itu vaksin Sinovac disebut sudah memenuhi standar medis sesuai keamanan, dosis dan efek sampingnya.

Sertifikasi EUA juga dapat dikeluarkan setelah beberapa syarat terpenuhi, seperti keamanan subjek klinis, data imunogenisitas, dan data efikasi vaksin berdasarkan hasil uji klinis tahap I, tahap II, serta tahap III. (TribunWow.com/Anung/Brigitta)